Plt Gubernur DKI: Tak Ada Kompromi bagi PNS yang Bolos 4 November

Sanksi tegas akan diberlakukan bagi PNS yang membolos pada 4 November.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 03 Nov 2016, 11:23 WIB
Diterbitkan 03 Nov 2016, 11:23 WIB
20160711-PNS-DKI-Jakarta-YR
Sejumlah PNS tengah melakukan aktifitas kerja di ruangan, Jakarta, Senin (11/7). ‎Gubernur Basuki T Purnama mengancam akan memberikan sanksi pada PNS di lingkungan Pemprov DKI apabila tidak masuk usai libur lebaran. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono menegaskan tidak akan memberikan kelonggaran bagi PNS DKI yang bolos pada Jumat, 4 November 2016.

"Saya tidak akan kompromi terhadap sanksi. Karena memang harus tegas menerapkan PP 5310 tentang disiplin seluruh PNS," kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (3/11/2016).

Kalau terindikasi ada PNS yang membolos pada 4 November, kata dia, akan diberi sanksi. "Ini namanya indisipliner. Sanksi tetap berlaku," ujar dia.

Menurut pria yang karib disapa Soni itu, demonstrasi besar-besaran terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak bisa jadi alasan PNS DKI izin tidak masuk kerja.

"Kalau tidak masuk, saya terapkan sanksi tegas. Saya perintahkan kepada BKD (Badan Kepegawaian Daerah), untuk membuat absensi masing-masing, memonitor di wilayah. Kecuali memang sakit dan alasan lain seperti pergi umroh, itu lain," kata dia.

Sumarsono mengatakan, tak ada alasan PNS untuk takut terhadap demonstrasi. "Namanya aparat sipil negara, gentar, harus masuk. Kalau enggak masuk, siapa yang berikan pelayanan publik," tandas Sumarsono.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya