Aksi Bersyarat 2 Desember

Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Pemimpin GNPF Rizieq Shihab bertemu di kantor MUI.

oleh Hanz Jimenez Salim diperbarui 29 Nov 2016, 00:04 WIB
Diterbitkan 29 Nov 2016, 00:04 WIB

Liputan6.com, Jakarta Kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) tiba-tiba ramai. Di sana, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Rizieq Shihab bertemu. Keduanya menyepakati aksi 2 Desember tidak digelar di sepanjang Jalan Semanggi hingga Istana Merdeka.

"Alhamdullilah, melalui berbagai dialog dengan teman-teman yang bergabung di GNPF, akhirnya dicapai kesepakatan, yaitu ada beberapa alternatif di Istiqlal dan Lapangan Monas," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam konferensi pers di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin, 28 November 2016.

Pada aksi 2 Desember, GNPF berencana menggelar aksi dengan salat Jumat di sepanjang jalan protokol. Aksi ini dilakukan untuk mendorong polisi segera menahan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok karena sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama.

Polisipun ketar-ketir karena aksi itu diperkirakan bakal melumpuhkan Ibu Kota. Sebab, polisi tak dapat melarang siapa pun menggelar aksi unjuk rasa. Jenderal Tito pun mencoba bernegosiasi dengan pemimpin GNPF.

"Kesepakatan dilaksanakan di Monas dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 1 siang dalam bentuk kegiatan keagamaan, zikir, tausiah, dan diakhiri dengan salat Jumat," ujar Tito.

Tito memilih Monas sebagai tempat untuk mereka melakukan aksi 2 Desember. Alasannya, Monas memiliki daya tampung yang besar.

"Monas mampu menampung 600 ribu-700 ribu orang. Kalau kurang, kami siapkan tempat di Jalan Merdeka Selatan," kata Tito.

Menurut dia, Kepolisian telah bekerja sama dengan aparat lainnya, seperti TNI, Satpol PP, dan laskar ormas yang ada untuk teknis pelaksanaan Bela Islam III. Petugas keamanan ini akan menjaga agar tidak ada masyarakat yang berhenti di Bundaran Hotel Indonesia.

Tito berterima kasih dan mengapresiasi kesepakatan yang juga diterima pihak GNPF.

"Kami berterima kasih dan mengapresiasi. Ini tidak melanggar hukum dan ketertiban publik," kata Tito.

3 Imbauan Kapolri

 

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (ketiga kiri) memberi keterangan di gedung MUI, Jakarta, Senin (28/11). Kapolri dan GNPF MUI bersepakat untuk melakukan aksi gelar sajadah pada 2 Desember di lapangan silang Monas. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)


Tito Karnavian pun melontarkan tiga imbauan jelang demo 2 Desember.

Pertama, Tito meminta agar tidak ada demonstran yang berhenti di Bundaran Hotel Indonesia. Sebab, hal tersebut dapat menjadi presiden buruk kelompok keagamaan lain yang ingin berunjuk rasa.

"Bayangkan kalau setiap hari Jumat ada demo yang berkedok kegiatan keagamaan di Bundaran HI," ujar Tito.

Menurut dia, kegiatan tersebut mengganggu ketertiban umum. Padahal, dalam undang-undang disebutkan, menyampaikan pendapat di muka umum tidak boleh mengganggu kepentingan masyarakat lainnya. Jika hal itu terjadi, polisi bisa membubarkannya.

Karena itu, kepolisian akan bekerja sama dengan pihak lain, seperti TNI, Satpol PP dan laskar ormas, untuk menjaga agar tidak ada demonstran yang berhenti di Bundaran HI.

"Polisi bekerja sama aparat lain Satpol PP, melibatkan laskar dan ormas yang ada. Kita akan atur, supaya tidak ada masyarakat tidak ada yang berhenti di HI, fokus di Monas," tutur Tito.

Imbauan kedua, dia meminta unjuk rasa lain pada hari itu ditunda.

"Kita harapkan aksi lain sebaiknya ditunda jangan sampai mengganggu acara ini, seperti kemarin ada rencana aksi buruh. Karena ini ibadah, jangan sampai buruh teriak-teriak di sini, sedang di sana ibadah," kata Tito.

Terakhir, dia berharap tidak ada pihak yang memanfaatkan demo 2 Desember. Misalkan, untuk kegiatan kriminal.

"Saya minta kepada warga yang ada, silakan melaksanaan kegiatan keagamaan ini tertib, bahkan kita akan ikut dalam ibadah tersebut. Saya ingatkan kepada warga jangan sampai ganggu kesucian kegiataan keagamaan ini dengan kegiatan kriminal, misalnya," Tito menjelaskan.

Syarat dari Rizieq Shihab

 

Ketua Dewan Pembina GNPF-MUI, M Rizieq Shihab (kanan) memberi keterangan di gedung MUI, Jakarta, Senin (28/11). GNPF dan pihak Kepolisian mencapai kesepakatan sehingga aksi pada 2 Desember mendatang bisa tetap digelar. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)


Inisiator GNPF MUI, Rizieq Shihab, setuju jika salat Jumat dilaksanakan di Monas. Namun, dia memberi satu syarat kepada Tito Karnavian.

Pimpinan FPI itu meminta agar kepolisian mengizinkan para pimpinan GNPF MUI menyapa masyarakat sekitar lokasi.

"Usai salat Jumat, para pimpinan GNPF akan menyapa umat Islam di sepanjang jalan dan melepas mereka dengan tertib," ujar Rizieq.

Menurut Rizieq, ada berbagai pertimbangan yang membuat pihaknya sepakat melaksanakan aksi di kawasan Monas. Salah satunya tentang keselamatan para peserta aksi.

"GNPF MUI dan Polri sepakat aksi Bela Islam III tetap akan digelar pada Jumat, 2 Desember 2016 dalam bentuk aksi unjuk rasa yang super damai," kata Rizieq.

Dia pun berjanji kegiatan tersebut akan berjalan dengan damai tanpa ada tindakan anarkistis seperti 4 November 2016. Terlebih, sebagian besar aksi itu terkait dengan kegiatan keagamaan, seperti salat Jumat dan tausiah.

"Penyampaiannya harus bermartabat, bernilai ibadah, sehingga jadi aksi yang super damai," ucap Rizieq.

Namun, Rizieq menyatakan hal tersebut tidak akan mengubah tuntutan demo 2 Desember 2016. Rizieq mengatakan GNPF tetap menuntut Polri dan Kejaksaan menuntaskan proses hukum terhadap tersangka dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Target kami tetap, untuk penista agama ditahan," ujar Rizieq.

Rizieq pun menegaskan tidak akan bertanggung jawab terhadap gerakan lain di luar aksi GNPF di Monas.

"Kami sepakat bahwasanya, jika ada gerakan 2 Desember di luar kesepakatan yang sudah dibuat, maka kami nyatakan bukan bagian dari aksi Bela Islam III," kata Rizieq.

Rizieq menegaskan, aksi bela Islam jilid III yang akan digelarnya nanti adalah aksi damai. Maka, ia meminta kepada kepolisian untuk menjalankan kewajibannya bila nanti pada aksi 2 Desember ada gerakan yang tidak damai.

"Dalam hal ini, Polri punya kewajiban untuk mengantisipasi dan mengatasinya," tegas Rizieq.

Tak Ditunggangi ISIS

 

Wakapolri Komjen Pol. Syafruddin memberikan keterangan pers saat berkunjung ke Ponpes Buntet di Astanajapura, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (25/11). Wakapolri meminta para Kiayi menjaga keutuhan NKRI. (Foto : Polri)


Wakapolri Komjen Pol Syafruddin menegaskan aksi GNPF 2 Desember tidak ditunggangi oleh ISIS. Sebab, sejak Jumat, 18 November polisi sudah menangkap sembilan terduga teroris untuk antisipasi aksi makar 2 Desember.

"Teroris sudah ditangani secara khusus, sudah diantisipasi Densus. Demo nanti juga sudah ada pengamanan. Seperti biasa, Polwan, (polisi) asmaul husna, dan tidak ada senjata," kata Syafruddin.

Setidaknya ancaman teror yang akan terjadi bisa diminimalisasi.

"Kita tahu, Kepolisian Indonesia berhasil mencegah daripada pelaku teror. Sampai hari ini sudah sembilan (terduga teroris) yang kami tangkap," ucap Syafruddin.

Dia menambahkan, terduga teroris yang tertangkap di Majalengka, Jawa Barat, termasuk yang paling berbahaya. Sebab, kekuatan bom yang digunakan melebihi bom Bali.

"Yang paling bahaya, yang kami tangkap di Majalengka, (barang bukti yang diamankan) itu sama kayak bom Bali kalau digunakan. Alhamdulillah bisa kami atasi. Kami bisa ungkap semua daripada ancaman-ancaman teror," tutur Syafruddin.

Lantaran hal tersebut, jenderal bintang tiga ini yakin aksi damai yang akan berlangsung pada 2 Desember 2016 mendatang akan berjalan aman.

Merasa yakin aksi yang berlangsung di Sudirman-Thamrin itu berjalan damai, ia menegaskan tak akan menambah personel kepolisian. Jumlah itu akan sama dengan pengamanan aksi sebelumnya.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya