Komisi X DPR Minta Kemdikbud Siapkan Alat Ukur Siswa Selain UN

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR Fikri Faqih meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyiapkan alat ukur lain bagi pemetaan dan keberhasilan pendidikan nasional. Hal itu dilakukan pascadigulirkannya wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) oleh Mendikbud Muhadjir Effendy.

Menurut Fikri, pemetaan itu dalam rangka untuk menjaga kualitas pendidikan nasional. Sehingga, jangan sampai ketiadaan alat ukur, menyebabkan kualitas pendidikan menjadi menurun.

"Pada era Mendikbud sebelumnya, UN hanya dijadikan pemetaan dan keberhasilan pendidikan nasional. Jika sekarang ingin dihapus, maka Kemdikbud harus memikirkan alat ukur lain. Ini yang kami minta dan bahas dalam raker mendatang bersama Kemdikbud," kata Fikri dalam keterangannya tertulisnya di Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Mendikbud Muhadjir Effendy mengeluarkan moratorium (penangguhan) UN yang akan dimulai 2017, yakni pelaksanaan UN untuk tingkat SMA/sederajat dan SMP/sederajat akan dilimpahkan ke pemerintah provinsi, sedangkan tingkat sekolah dasar (SD) diberikan sepenuhnya kepada pihak pemerintah kabupaten/kota.

Selain itu, Menteri Muhadjir juga telah menyampaikan bahwa penghapusan UN hanya untuk sekolah-sekolah yang memiliki level di atas standar nasional nilai integritas dan skor akademiknya, yaitu sebanyak 30 persen sekolah di Indonesia. Atas persoalan ini, Presiden Jokowi juga pada pekan ini berencana akan mengadakan rapat kabinet terbatas, guna memutuskan bersama dengan kementerian dan pihak terkait.

Oleh karena itu, pascarapat kabinet tersebut, Komisi X, imbuh Fikri, akan segera memanggil Mendikbud untuk membahas bersama, khususnya pada persoalan penyiapan alat ukur pengganti UN, sebelum digulirkan di tahun 2017 mendatang.

"Kami mengapresiasi rencana itu. Tapi, yang terpenting Pak Menteri jangan hanya terus melempar wacana tanpa tindak lanjut kebijakan yang terukur. Perencana itu harus matang, sehingga tidak bikin panik praktisi pendidikan. Jangan karena ini Pak Menteri di-bully lagi," tandas  politikus PKS tersebut.