BPS dan BNPT Kerja Sama Berantas Aksi Terorisme

Bisa jadi, lanjut Suharyanto, terorisme muncul karena ekonomi yang timpang sehingga pelaku merasa tidak dapat haknya, tidak dapat keadilan.

oleh Devira Prastiwi diperbarui 27 Des 2016, 18:54 WIB
Diterbitkan 27 Des 2016, 18:54 WIB
20160803-Kepala BNPT Datangi Komnas HAM-Jakarta
Senyum Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius ketika mendatangi kantor Komnas HAM di Jakarta, Rabu (3/8). Kedatangan Suhardi guna membahas penanggulangan terorisme dan HAM bersama Ketua Komnas HAM, Imdadun Rahmat beserta jajarannya. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menandatangani MoU atau kesepakatan terkait penyediaan dan pemanfaatan data serta informasi statistik dalam penanggulangan terorisme.

Kepala BPS Suharyanto berharap agar momen ini bisa menjadi awal yang baik. Meski awalnya sempat bingung bagaimana data BPS bisa digunakan untuk penanggulangan terorisme, Suharyanto pun setuju dengan adanya kerja sama ini.

"Gimana data BPS bisa digunakan dan berkontribusi menanggulangi terorisme. Awalnya saya enggak yakin karena saya baca kasus bom, betul-betul enggak terpikir BPS dapat kontribusi ke sana," ungkap Suharyanto di The Sultan Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (27/12/2016).

"Tapi, saya sadar apa yang saya baca di koran, itu hilirnya. Hulu dari permasalahan terorisme sangat kompleks multidimensional, beragam sekali," imbuh dia.

Bisa jadi, lanjut Suharyanto, terorisme muncul karena ekonomi yang timpang sehingga pelaku merasa tidak dapat haknya, tidak dapat keadilan, dan keduanya ini menjadi salah satu pemicu.

"Saya lihat data-data BPS, selain data sosial ekonomi yang rutin dirilis BPS terkait keamanan dan keadilan, BPS juga punya bayak data yang bisa dimanfaatkan. Ini hasil kerja sama BPS dengan lembaga lain," ucap dia.

Suharyanto mencontohkan salah satu kerja sama BPS adalah dengan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) yang menghasilkan indeks Data Demokrasi Indonesia. Lalu ada pula temuan yang penting yaitu ancaman kekerasan dari masyarakat ke masyarakat semakin hari semakin meningkat.

"Lalu dengan KPK kami punya survei penilaian integritas. Dengan BAPPENAS dan UNDP kita punya survei perilaku Antikorupsi. Intinya kalau tiap data tersebut kita kaji secara teliti, data ini akan jadi faktor pendukung susun kebijakan dan strategi program nasional dalam penanggulangan terorisme yang memang menjadi tugas BNPT," jelas Suharyanto.

Sementara itu, Kepala BNPT Komisaris Jenderal Suhardi Alius menuturkan lewat kerja sama ini, lembaganya berharap memiliki data yang signifikan untuk mengukur Indeks Risiko Terorisme sampai tingkat kabupaten. "Kami ingin mengolah penanggulangan teroris secara terintegrasi, mulai dari hulu sampai hilir," ujar dia.

Lewat data dan informasi statistik ini, BNPT akan mencoba mengungkap akar masalah penyebab terjadinya teror berikut langkah-langkah penanggulangannya. BNPT, kata Suhardi, akan membutuhkan semua data yang berkaitan dengan masalah ideologi, ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan Global Terrorism Index (GTI).

"Teman-teman BPS punya, kami bisa implementasikan dengan situasi dan kondisi yang aktual," tukas Suhardi.

 

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya