Fahri Hamzah Kritik Jokowi dan Prabowo, Ada Apa?

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, dukungan Partai Perindo kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi sangat wajar. Itu pun menjadi tantangan bagi partai lain dalam menggagas ide baru yang lebih baik dari Jokowi.

"Tantangan untuk partai lain relevan enggak jadi pesaing Jokowi. Bawa ide baru apa?" tanya Fahri, Jakarta, Minggu (6/8/2017)

Fahri menambahkan, saat ini, Jokowi memang kandidat paling menonjol di Pilpres 2019. Kinerja dalam membangun Indonesia juga sudah terlihat dalam tiga tahun kepemimpinannya. Karena itu, calon lain harus punya ide berbeda dan lebih baik dari Jokowi.

"Kalau lawannya itu tidak kelihatan yang memadai, itu akan membuat parpol mendukung Jokowi. Parpol yang tidak suka dengan Pak Jokowi, berbicara tajam, tunjukkan perbedaan dan falsafah pandangan dalam menyelesaikan persoalan," ucap Fahri.

Dia menambahkan, jika tidak ada kritik terhadap pemerintah, maka Jokowi bisa jadi akan jadi calon tunggal di Pilpres 2019. Karena itu, ide segar sangat dibutuhkan bagi tokoh yang ingin berhadapan dengan Jokowi.

"Ya bisa begitu. Kalau tidak ada membawa alternatif baru, gagasan baru yang lebih segar dan membuat pilihan berubah," tutur Fahri.

Salah satu calon kuat lawan Jokowi dalam Pilpres 2019 adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hanya saja, menurut Fahri, manuver politik Prabowo belum mampu menciptakan perbedaan.

Makanya, Fahri Hamzah meminta, Prabowo tidak ragu untuk mengkritik pemerintah. Bahkan, jangan pernah ragu untuk mengkritik pemerintah dengan tajam.

"Ini Pak Prabowo harus lebih kritik konstruksi pemikiran harus dibangun. Enggak boleh 'Senin-Kamis', harus rutin," ucap dia.

Dia menjelaskan, Kritik tajam yang disampaikan kepada pemerintah bukan berarti melawan. Tapi melalui kritikan yang membangun. Hal itu, bisa jadi menjadi pembeda di mata masyarakat.

"Biar publik bisa lihat bedanya. Sebab kalau Pak Prabowo banyak diam publik akan melihat sama saja," imbuh Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah juga meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk lebih banyak bicara terkait masalah bangsa. Terutama, terkait masalah-masalah terkini.

"Pak Jokowi kurang berbicara, tidak boleh. Ini bangsa besar tidak ingin dipimpin diam-diam, harus dialegtika," ujar Fahri, Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (6/8/2017).

Politisi PKS itu menilai, pemerintah tetap butuh masukan, saran, dan kritik dari berbagai pihak. Konsep KMP (Koalisi Merah Putih) dan KIH (Koalisi Indonesia Hebat) sebetulnya untuk menyeimbangkan pemerintah.

"Dulu saya mengusulkan KMP dan KIH itu punya dialog. Yang terjadi sekarang elit tidak berdialog, elit diam saja," tutur Fahri.

Fahri menilai, Jokowi punya banyak akses dan kesempatan untuk menyampaikan solusi atas masalah kebangsaan. Media yang berada di Istana tentu siap menyampaikan kepada masyarakat.

"Ini yang yang saya lakukan. Kalau tanya utang jawab tentang utang, kalau tanya penegakan hukum jawab penegakan hukum," ucap Fahri.

Saksikan Video Menarikdi Bawah Ini: