Bertemu Sekjen Partai Komunis Vietnam, Jokowi Singgung Laut China

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam. Dalam pertemuan itu, kedua negera menyinggung masalah Laut China Selatan.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi menyambut baik kemajuan yang dicapai pada pembahasan kerangka Code of Conduct. Pembahasan ini menjadi dasar pengaturan lengkap terkait wilayah Laut China Selatan. 

"Kita juga menyambut baik kemajuan yang dicapai dalam kerangka code of conduct yang akan menjadi dasar yang kuat pengaturan norma konprehensif di Laut China Selatan," kata Jokowi dalam pernyataan pers bersama di Kredential Lounge Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Sementara, Nguyen Phu mengaku puas dengan perkembangan perbahasan masalah Laut China Selatan. Dia berharap pertemuan dan diskusi terus dijalin sehingga bisa meningkatkan kontribusi kedua negara.

"Dalam menangani masalah Laut China Selatan, saya puas pertemuan ini akan meningkatkan hubungan dan membawa hal yang baik bagi kedua negara, utamanya kontribusi dari seluruh pihak, termasuk masyarakat," kata Nguyen.

Pada Mei 2017, ASEAN dan China telah menyepakati kerangka code of conduct (CoC) atau tata perilaku kedua pihak di Laut China Selatan.

Kesepakatan tersebut dicapai pada Pertemuan ke-14 ASEAN-China Senior Officials Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (SOM on DOC) di Guiyang, China, 18 Mei 2017.

"Pada pertemuan di Guiyang pada bulan Mei 2017 lalu telah disepakati draft CoC framework. Pembahasan draft itu akan diteruskan dalam pertemuan di Manila nanti, juga dijadikan sebagai dasar agar dapat difinalisasi akhir Agustus ini," kata Direktur Kerja Sama Politik dan Keamanan ASEAN, Kemlu RI, Mochamad Chandra Widya Yudha, 28 Juli 2017.

Pertemuan itu dilaksanakan beberapa pekan setelah keputusan pemerintah Indonesia yang akan mengubah penyebutan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Tindakan itu memicu kritik dari Tiongkok yang menyebut bahwa tindakan Indonesia dinilai tidak masuk akal.