Asa untuk Rohingya

Liputan6.com, Jakarta - Pada 1 September 2017, umat Islam di seluruh dunia merayakan Hari Idul Adha. Sejatinya, dirayakan dengan penuh suka cita. Namun, tidak bagi 26 perempuan dan anak-anak Rohingya. Mereka justru tewas tenggelam ketika mencoba kabur melalui pantai barat Myanmar.

Dari keterangan Komandan Pasukan Perbatasan Bangladesh Letnan Kolonel Ariful Islam, ada sekitar tiga kapal yang membawa warga Rohingya yang tenggelam di Teluk Belangga.

Seluruh jenazah telah ditemukan. Korban tewas terdiri dari 15 anak-anak dan 11 perempuan. Diduga kapal itu tenggelam pada Kamis, 31 Agustus 2017, namun baru ditemukan keesokan harinya.

Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Rohingya, Bangladesh memutuskan untuk menolak sebanyak 6.000 warga Rohingya.

Aksi penghalauan itu telah dilakukan oleh otoritas perbatasan Bangladesh sejak gelombang warga Rohingya berdatangan mulai Jumat pekan lalu, yang dipicu oleh pertempuran antara militer Myanmar dengan militan Rohingya di Rakhine. Pertempuran itu menewaskan 110 orang.

Sekitar 6.000 jiwa yang dihalau itu tertahan di sebuah desa di perbatasan Myanmar dengan Bangladesh.

Menurut laporan media setempat, para warga sipil itu kerap berada di bawah tekanan tembakan api dari pasukan bersenjata.

Otoritas juga menyebut, situasi di perbatasan, yang dipisahkan oleh celah sempit Sungai Naf, saat ini masih tidak stabil. "Semalam kami mendengar suara senjata api dari senapan otomatis dan kepulan asap di sebuah desa di sana (Myanmar)," tambah sang otoritas.

Meski ada sekitar 500 warga Rohingya yang berhasil melintas ke Bangladesh, dalam waktu singkat, mereka ditangkap dan dipaksa kembali ke Myanmar oleh otoritas perbatasan.

Respons Indonesia

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah mendengar peristiwa itu. Dia mencoba membuka komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh guna mencari solusi atas konflik ini.

"Saya berencana melakukan komunikasi dengan Menlu Bangladesh karena dari pagi saya berkomunikasi dengan banyak pihak dari sisi Myanmar. Kemudian ada beberapa rapat, mungkin sore ini saya akan mencoba berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2017.

Kepedulian Indonesia dengan warga Rohingya di Rakhine State cukup tinggi. Indonesia sudah mengirimkan banyak bantuan makanan dan pakaian. Indonesia juga tengah berupaya membangun sekolah dan rumah sakit.

Komunikasi yang sudah baik dengan pemerintah Myanmar ini coba dilanjutkan guna mengatasi konflik yang kembali muncul ini, termasuk komunikasi dengan otoritas Bangladesh.

Dalam setiap komunikasi yang dibangun, Retno selalu menawarkan bantuan kepada Myanmar. Politik luar negeri ini juga akan diterapkan pada Bangladesh.

"Mudah-mudahan sore ini saya sudah bisa berkomunikasi dengan Menlu Bangladesh," pungkas dia.

Presiden Jokowi mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk datang langsung ke Myanmar.

"Insyaallah kita akan berkunjung ke Myanmar, kita sedang atur semuanya. Mudah-mudahan dapat segera kita lakukan," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Sejak konflik kembali pecah, Retno terus berkomunikasi dengan pemerintah Myanmar. Indonesia mendorong agar Myanmar segera mengendalikan keamanan di Rakhine State, sehingga tidak perlu lagi ada korban warga sipil Rohingya.

Retno sudah berkomunikasi dengan National Security Advisor Myanmar dan Menteri Luar Negeri Bangladesh. Kedua negara ini tidak boleh terpisah dalam penyelesaian masalah kemanusiaan warga Rohingya.

"Bagaimanapun juga Myanmar dan Bangladesh harus kerja sama yang baik dalam penanganan, khususnya penanganan pengungsi. Tanpa kerja sama yang baik akan sulit penanganan pengungsi ini dilakukan," jelas dia.

Selain itu, Menteri Luar Negeri Turki juga menghubungi Retno. Pembicaraan tentu terkait perkembangan situasi di Rakhine State.

"Mudah-mudahan jadwal saya dapat segera difinalkan untuk kunjungan ke Myanmar. Dan saya sudah lapor ke Presiden," tutur Retno.

Disambut DPR

Instruksi presiden agar Indonesia berperan aktif dalam mengatasi konflik Rohingya ditindak lanjuti oleh DPR RI. Dalam sebuah rapat paripurna, DPR RI menyampaikan keprihatinannya terhadap apa yang terjadi pada muslim Rohingya di Myanmar.

"Fenomena di sana secara kemanusiaan sangat berat," ujar Muzammil saat interupsi dalam paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Agustus 2017.

Menurut dia, atas perintah dan amanat konstitusi, pemerintah harus berperan aktif dalam kemanusiaan. "Undang-Undang Dasar (UUD) kita mengamanatkan tentang HAM dan khususnya kaum muslim. Hari ini Idul Adha hari yang sangat dimuliakan, doa yang sangat dikabulkan," kata dia.

Muzammil mengaku, empat fraksi di DPR sepakat akan mengusulkan pengiriman anggota dewan untuk memantau Rohingya. Keempat fraksi, menurut Muzammil, yang sependapat adalah PKS, PDIP, Gerindra, dan PAN.

Senada dengan Muzammil, anggota DPR dari Fraksi PAN, Yandri Susanto, setuju permasalahan di Myanmar menjadi perhatian. Alasannya, kata dia, Myanmar juga merupakan bagian dari komunitas dunia.

Yandri meminta kepada pemerintah agar bertindak lebih nyata. "Kalau kami meminta secara nyata panggil Dubes Myanmar. Kalau enggak mau mendukung kemanusiaan di dunia, usir dulu dubesnya," tegas Yandri.

Sejumlah elemen masyarakat pembela kemanusiaan yang tergabung dalam Masyarakat Profesional Bagi Kemanusiaan Rohingya, menggelar unjuk rasa di depan kantor Kedutaan Besar untuk Indonesia di Jalan H Agus Salim, Jakarta Pusat.

Pantauan Liputan6.com, Sabtu (2/9/2017), sejumlah tokoh hadir pada aksi itu. Seperti politikus Golkar Fahmi Idris dan politikus PAN Teguh Juwarno. Ada pula Andi Sinulingga dari Golkar sebagai koordinator.

Sementara itu, jalan di sekitar kedubes, tempat terlaksananya aksi sejak pukul 10.00 WIB, tidak ditutup.

Sempat terjadi ketegangan, antara peserta aksi dengan aparat polisian yang menjaga. Pasalnya, sebagian peserta meminta untuk menempelkan poster-poster aksi kekerasan di Rohingya.

"Tidak boleh-tidak boleh, main nempel-nempel itu tidak boleh dilakukan," kata Kapolsek Menteng AKBP Ronald Purba.

Dia menegaskan aksi tersebut tidak menggunakan izin. Tapi memang sudah ada pemberitahuan. "Ini tak ada izin. Tapi memang ada pemberitahuannya. Karenanya pengamanan yang kita lakukan hanya 60 orang anggota saja," tegas Ronald.

Cabut Nobel Aung San Suu Kyi

Ada sejumlah tuntutan yang mereka serukan. Salah satunya meminta Myanmar segera menghentikan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Rakhine.

Andi Sinulingga, juga mendesak rezim militer dan sipil Myanmar untuk menghentikan kekerasan dan genosida pada etnis Rohingya. Dia juga meminta pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi berusaha keras menghentikan aksi pengusiran dan pembantaian atas dasar persamaan kemanusiaan.

"Jika tidak, Aung San Suu Kyi sangat tidak pantas menerima Nobel Perdamaian. Untuk itu kami mendesak Panitia Nobel mencabut penghargaan tersebut," kata Andi di depan kantor Duta Besar Myanmar untuk Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017).

Kedua, mendesak negara-negara ASEAN untuk menekan rezim militer Myanmar agar menghentikan praktek genosida (pembantaian besar-besaran terhadap suatu kelompok) terhadap etnis Rohingya.

"Kami mendesak agar status keanggotaan Myanmar di ASEAN dibekukan. Sebagai sesama negara ASEAN, Pemerintah Myanmar seharusnya ikut bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan yang sama bagi etnis Rohingya," tegas Andi.

Mereka juga meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk ikut menangani secara sungguh-sungguh, mengambil alih tragedi kemanusiaan yang telah lama di Myanmar. Sudah terbukti secara meyakinkan pemerintah militer Myanmar tidak bersedia menghentikan praktek genosida terhadap etnis Rohingya.

Yang terakhir, mereka mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menerima para pengungsi Rohingya untuk sementara waktu sambil melakukan langkah-langkah diplomatik yang lebih tegas terhadap Myanmar, agar mereka menerima kembali dengan jaminan keamanan.

"Pasalnya, ini berpotensi mengancam situasi keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara," pungkas Andi.

Indonesia terus berupaya menyelesaikan konflik yang menimpa warga Rohingya di Rakhine State, Myanmar. Permintaan ini juga disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan Gutteres. Pembicaraan selama 16 menit itu dilakukan pada Jumat, 1 September 2017.

Pada perbincangan itu, Retno banyak membahas perkembangan konflik Rohingya. Gutteres rupanya menaruh perhatian khusus pada peristiwa ini.

Gutteres juga tahu betul apa saja yang sudah dilakukan Indonesia untuk meredam konflik di Rakhine State. Karena itu, Gutteres meminta Indonesia terus menjalankan peran dalam menghentikan konflik itu.

"Sekjen PBB mengapresiasi peran Indonesia dan harapkan Indonesia lanjutkan perannya dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State," kata Retno melalui pesan singkat, Sabtu (2/9/2017).

Gutteres juga menyampaikan keprihatinannya atas konflik kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Retno juga menegaskan pesan Indonesia agar segala bentuk kekerasan di Rakhine State segera dihentikan.

Retno dan Gutteres juga sepakat mendorong Myanmar segera mengimpelementasikan rekomendasi Kofi Annan, sehingga konflik Rohingya bisa segera berakhir.

"Kami mendukung laporan Kofi Annan dan berharap agar rekomendasi Annan dapat diimplementasikan," pungkas Retno.

Amarah Turki

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan naik pitam menyaksikan kekerasan atas muslim Rohingya. Dia menuduh Pemerintah Myanmar melakukan genosida terhadap etnis minoritas Muslim tersebut.

"Ada genosida di sana," ucap Erdogan, seperti dikutip dari The Guardian, Sabtu (2/9/2017).

"Mereka yang menutup mata atas genosida dengan berlindung dibawah alasan demokrasi adalah kolaboratornya," ucap dia.

Erdogan memastikan dia tak akan tinggal diam. Masalah tersebut akan dibawa dalam Sidang Umum PBB di New York akhir bulan ini.

Tidak cuma itu, persoalan ini telah dibicarakannya dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bersama pemimpin Muslim lain.

Menurut kantor berita Anadolu, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu meminta Bangladesh membuka perbatasannya. Semua biaya siap ditanggung oleh Turki.

"Kami juga akan berkomunikasi dengan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan berencana menggelar pertemuan tahun ini guna membicarakan isu ini, untuk mendapatkan solusi definitif," papar dia.