Anies Siap Jelaskan ke Fraksi PDIP soal Pencabutan Larangan Motor

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan keberatan dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut larangan motor di Jalan Medan Merdeka Barat- MH Thamrin. Anies juga siap menjelaskan pada anggota dewan pentingnya akses bagi kendaraan roda dua yang menurutnya milik orang susah atau wong cilik.

"Nanti kita jelaskan mengapa ini penting bagi wong cilik, karena pengendara motor ini wong cilik semua. Karena wong gedhe naiknya mobil," kata Anies di Gedung DPRD DKI, Kamis (16/11/2017).

Mantan Mendikbud itu meminta agar partai yang dikenal sebagai partainya wong cilik, mendukung kebijakannya tersebut.

"Kami berharap partai yang bela wong cilik juga beri kesempatan pada warga untuk bisa punya alat tranportasi yang menopang ekonomi," ujar Anies.

Anies Baswedan menambahkan, bila alasan penolakan PDIP untuk mengizinkan motor lewat kawasan Ring 1 itu adalah estetika, menurutnya motor tak kalah terhormatnya dengan mobil.

"Apalagi yang berkaitan dengan estetika, pengendara motor itu tidak menurunkan estetika. Pengemudi roda dua sama terhormatnya dengan pengemudi roda empat," kata dia.

Larangan atau pembatasan motor baru dapat dilaksanakan saat program park and ride sudah tersedia banyak di ibu kota.

"Dalam jangka panjang, kalau kita bisa sediakan park and ride baru kita bisa adakan pembatasan," ujar Anies Baswedan.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku tidak setuju dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Anies baswedan yang akan mencabut larangan motor di jalan MH Thamrin.

Prasetio mengatakan, Pemprov DKI seharusnya mendorong warga naik kendaraan umum.

"Saya tidak setuju, diatur dong. Sekarang kan sudah bagus nih ada pembangunan MRT, busway sudah baik. Jadi kita menekan pengguna jalan naik kendaraan umum," kata Pras di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa 7 November 2017.

Politikus PDIP itu mengatakan, Jalan Medan Merdeka Barat- MH Thamrin adalah kawasan eksklusif di mana istana dan sejumlah kantor kementerian berada. Oleh karena itu, harus ada pengaturan kendaraan.

"Jalan protokol yang dilalui VVIP, kita atur nanti transportasi massal itu. Itu kan ada istana, ada kementerian semua kalau ada motor seliwar-seliwer, bukan kita diskriminasi motor ya, tapi diatur dengan baik," jelas dia.

Prasetio meminta Anies-Sandi memikirkan lagi rencana pencabutan larangan tersebut.

Saksikan vidio pilihan di bawah ini: