31 DPD Golkar Datangi DPP Serahkan Surat Desakan Munaslub

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 31 perwakilan DPD I Golkar mendatangi Kantor DPP Golkar, di kawasan Slipi, Jakarta Barat.

Rombongan yang dipimpin Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi itu datang untuk menyerahkan surat untuk mendesak penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar.  

"Kita mau serahkan surat, surat Munaslub," kata Dedi singkat sambil bergegas menuju lantai III ruang pertemuan dengan perwakilan DPP Golkar, Rabu (6/12/2017). 

Dedi datang bersama 31 perwakilan DPD I Golkar, seperti Ketua Forum Silaturahmi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Ridwan Bae, dan Kepala Bidang Pemenangan Pemilihan Umum Daerah I Partai Golkar Nusron Wahid.

Dari Pantauan Liputan6.com mereka datang dengan dua bus pariwisata berwarna abu-abu. Sambil menyapa wartawan, Dedi Mulyadi turun dengan menebar senyum.

31 DPD setuju mengajukan Munaslub. Desakan Munaslub bertujuan mengganti Ketua Umum Golkar yang kini dijabat Setya Novanto.

Sebelumnya, para perwakilan DPD I ini telah melakukan pertemuan di Hotel Mulya, Senayan. Pertemuan tersebut juga dihadiri Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid.

Saksikan Video Pilihan di Bawah ini:

Teka-teki Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar sedikit demi sedikit mulai terkuak. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Nusron Wahid mengungkapkan kemungkinan waktu penyelenggaran Munaslub.

Ada tiga waktu penyelenggaraan yang jadi opsi. Yakni 16,17 atau 18 Desember 2017.

"Teman-teman pengurus DPP Partai Golkar edang negoisasi waktu dengan Pak Idrus Marham," kata Nusron di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Selasa (5/12/2017).

"Tanggal 15 (Desember) itu ekspektasi waktu yang sedang kita usulkan," tambahnya.

Kepala BNP2TKI itu mengakui, saat ini tengah terhadi perdebatan soal mekanisme Munaslub. Diskusi membahas Munaslub terlebih dulu melalui Rapimas atau tidak.

Kendati begitu, dia menilaiMunaslub dalam waktu dekat diperlukan agar Golkar bisa mengikuti Pilkada serentak pada 2018.

"Kalau tidak ada Munaslub maka ada potensi kita enggak bisa ikut Pilkada karena undang-undang. Apa itu tidak dianggap kegentingan yang memaksa dan kondisi darurat?" Ujar Nusron.