Rencana Relokasi Warga Terdampak Letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Realisasinya?

Ketua DPR Dorong Komisi IX Dukung Program Jaminan Kesehatan

Bamsoet meminta Komisi IX DPR mendorong pemerintah untuk memenuhi target 95 persen penduduk Indonesia terdaftar di BPJS Kesehatan.

oleh Devira Prastiwi diperbarui 01 Mar 2018, 06:05 WIB

Diterbitkan 01 Mar 2018, 06:05 WIB

Ketua DPR Bambang Soesatyo memberi sambutan pada peresmian klinik Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) elektronik di Kompleks Parlemen, Senin (12/2). Klinik itu guna mempermudah anggota dewan melaporkan harta kekayaan. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Hingga saat ini masih ada lebih dari 25 persen penduduk Indonesia yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

Melihat hal tersebut, Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah untuk dapat memenuhi target 95 persen penduduk Indonesia terdaftar di BPJS Kesehatan.

"Meminta Komisi IX DPR mendorong seluruh pemerintah daerah untuk berperan serta dan mendukung optimalisasi Program JKN-KIS," ujar pria yang karib disapa Bamsoet ini dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Lebih dari itu, politisi Partai Golkar ini juga meminta agar DPR bersama pemerintah terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya JKN-KIS ini.

"Meminta Komisi IX DPR mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS untuk melakukan sosialisasi pentingnya jaminan kesehatan, serta mempermudah proses pendaftaran bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS," tegas Bamsoet.

Per 23 Februari 2018, ada 74 persen penduduk Indonesia yang menjadi peserta JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Guna mencapai target kepesertaan jaminan kesehatan 95 persen penduduk di 1 Januari 2019, beragam upaya dilakukan BPJS Kesehatan.

Upaya peningkatkan laju pertumbuhan JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan menyasar beberapa segmen, yakni peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) alias peserta mandiri, peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), hingga peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung pemerintah daerah.