Dukung Prabowo Jadi Presiden, KSPI Minta Posisi Menaker

KSPI memanfaatkan momen May Day 2018 dengan mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto sebagai calon presiden (Capres) 2019.

oleh Nanda Perdana Putra diperbarui 01 Mei 2018, 11:46 WIB
Diterbitkan 01 Mei 2018, 11:46 WIB
Massa Buruh Kepung Balai Kota DKI
Massa buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyemut di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/11). Puluhan ribu buruh berunjuk rasa menuntut agar UMP di Jakarta direvisi dari Rp3,6 juta menjadi Rp3,9 juta. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Harian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi menyatakan, di hari buruh sedunia alias May Day ini pihaknya akan mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto sebagai calon presiden (Capres) 2019. Jika berhasil jadi presiden, pihaknya akan meminta posisi di pemerintahan yang dapat menunjang kesejahteraan buruh.

"Kita akan kawal terus karena ini bukan hanya kontrak politik, tapi meminta Prabowo agar kader terbaik kita jadi orang-orang terdekat di dalam kabinet untuk kawal kontrak politik yang kita lakukan. Entah itu Menaker atau Menko," tutur Rusdi di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (1/5/2018).

Menurut Rusdi, kontrak politik dan jabatan yang berkaitan dengan kesejahteraan buruh sangat penting, khususnya posisi Menteri Ketenagaerjaan (Menaker). Bukan untuk kepentingan personal, tapi seluruh buruh di Indonesia.

"Pak Prabowo nanti butuh sosok Menaker yang ngerti masalah dan proburuh," jelas dia.

Sosok yang digadang-gadang menempati posisi itu adalah Presiden KSPI Said Iqbal.

 

Tunggu Nyali Prabowo

Massa Buruh Kepung Balai Kota DKI
Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/11). Para buruh mendesak Pemprov DKI Jakarta melakukan revisi UMP 2018 DKI Jakarta. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sementara itu, para buruh menunggu keberanian Prabowo untuk menandatangani kontrak politik berisikan cabut Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan ternaga Kerja Asing (TKA). Kemudian juga memberikan transportasi murah dan pendidikan gratis bagi buruh.

"Selama ini kami tidak pernah disambut oleh Presiden Jokowi, memang buat kami enggak penting. Yang penting adalah kami menyampaikan berbagai aspirasi kami mengenai upah, jaminan sosial, mengenai TKA, dan gaji," Rusdi menandaskan.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya