Fraksi Golkar: Pembentukan Koopsusgab Bisa Mempengaruhi APBN

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Satya Widya Yudha mengatakan pentingnya mengetahui pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab), agar tidak menabrak undang-undang yang sudah ada. Selain itu, ini juga bisa mempengaruhi APBN.

"Tupoksinya nabrak undang-undang atau tidak? Itu yang paling penting. Apakah ini berlaku dalam kurun waktu tertentu apakah tetap? Ini kan menyangkut APBN dan anggaran," ucap Satya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 24 Mei 2018.

Karena tak tahu ruang lingkup Koopsusgab itu seperti apa, pihaknya ingin mendengar langsung dari TNI. Pasalnya, menurut dia, jika mengaitkan dengan Undang-Undang tentang TNI dan Undang-Undang tentang Terorisme, peran TNI sebenarnya sudah ada.

"Bagaimana irisan dengan UU Terorisme yang baru (akan) disahkan, irisan dengan UU TNI, irisan dengan UU Intelijen, kan mesti jelas. Bahwasanya tidak ada hal yang kontrakdiksi dengan UU yang ada, pendanaan bagaimana, itu poin yang akan kita tanyakan," jelas Satya.

Dengan adanya potensi seperti itu, masih kata dia, pihaknya benar-benar ingin tahu tupoksinya seperti apa.

"Makanya tupoksi ini kita ingin tahu. (Karena) Koopsusgab mungkin dinilai lebih efektif mudah dan tindakan lebih cepat, harapannya kan seperti itu," pungkas Satya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Hari ini, Komisi I DPR melakukan Rapat Kerja dengan Panglima TNI dan sejumlah pejabat tinggi TNI lainnya secara tertutup, guna mengetahui masalah terkait pembentukan Koopsusgab.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto langsung turun tangan. Kemudian juga hadir Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Siwi Sukma Adji, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Yuyu Sutisna. Selain itu terlihat Komandan Jendral Kopassus Mayjen TNI Eko Margiyono dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Joni Supriyanto.