Kawasan Istana dan Kantor Pemerintah di IKN Rampung Juni 2025

Liputan6.com, Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menargetkan pembangunan kawasan Istana dan kompleks perkantoran pemerintah akan rampung pada Juni 2025. Terdiri dari Istana Negara, Istana Garuda, bangunan Sekretariat Presiden, hingga kantor Kemenko dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Pembangunan di kawasan Istana, Kemenko dan Kemensetneg serta ekosistemnya, yang ditargetkan seluruhnya akan selesai pada bulan Juni 2025," ujar Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Selasa (22/4/2025).

Bimo memaparkan, gedung kantor pemerintah di IKN terdiri dari kompleks Kemenko I, Kemenko III, Kemenko IV, dan Kemensetneg.

Kompleks Kemenko I terdiri dari 4 tower yang telah fungsional, dengan kapasitas 1.286 orang. Dengan rincian, tower I dapat menampung 478 orang, tower II 147 orang, tower III 246 orang, dan tower IV 397 orang.

Sementara kompleks Kemenko III punya 4 tower fungsional dan dapat menampung 1.375 orang. Dengan rincian, tower I sebanyak 536 orang, tower II 203 orang, tower III 216 orang, dan tower IV 420 orang.

Lalu, untuk kompleks Kemenko IV dengan 4 tower fungsional bisa menampung hingga 1.232 orang. Dengan rincian, tower I 386 orang, tower II 190 orang, tower III 386 orang, dan tower IV 270 orang.

Sedangkan untuk perkantoran di Kemensetneg terdiri dari 3 tower fungsional. Dengan kapasitas tampung 5.572 orang, dengan rincian tower I 2.328 orang, tower II 1.954 orang, dan tower III 1.290 orang.

"Dengan demikian, secara keseluruhan kompleks Kemenko dapat menampung sebanyak 9.465 pegawai," kata Bimo.

Tak hanya perkantoran, kompleks itu juga menyediakan ekosistem beberapa tenant yang telah aktif beroperasi. Semisal minimarket di Kemenko I, hingga beberapa restoran yang tersedia di beberapa lokasi perkantoran dan hunian.

"Sementara sarana pendukung seperti ATM vending machine, kantor pos juga telah tersedia di beberapa lokasi perkantoran maupun di hunian," imbuh Bimo.

Proses pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mundur jauh dari target awal. Lantaran, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) masih menyesuaikan kebutuhan PNS di IKN, menyusul adanya restrukturisasi pemerintah oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih. 

Untuk itu, Menpan RB Rini Widyantini mengatakan, dirinya telah mengeluarkan surat bernomor B/380/M.SM.01.00/2025, terkait penundaan pemindahan ASN ke IKN. 

Inti surat tersebut adalah pemindahan kementerian/lembaga dan ASN yang direncanakan 2024 belum dapat dilaksanakan. Mengingat terjadinya penataan organisasi dan tata kerja sebagian kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih. Dan, kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih tersebut sedang dalam tahap konsolidasi internal pada masing-masing instansinya," jelasnya dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Selasa (22/4/2025).

Selain itu, Rini melanjutkan, IKN hingga akhir 2025 juga masih melakukan penyesuaian gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN. Seiring adanya perubahan jumlah kementerian/lembaga di Kabinet Merah Putih.  

"Jadwal finalnya kami belum mendapat arahan dari bapak Presiden, mengingat Perpres mengenai pemindahan sampai hari ini juga belum ditandatangani oleh bapak Presiden," imbuh Rini. 

Seiring berlangsungnya proses penataan organisasi dan tata kerja dari sejumlah kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih, tentunya jumlah ASN yang akan hijrah ke ibu kota baru bakal turut dilakukan penyesuaian. 

Rini mengutarakan, proses penyesuaian itu pastinya akan diikuti dengan penyelarasan dari sisi sumber daya manusia aparatur (SDMA), juga penataan aset kelembagaan sesuai postur Kabinet Merah Putih. 

"Pada tahun 2026, kami akan melakukan penapisan ulang, dengan mempertimbangkan strategi pembangunan IKN terbaru agar proses pemindahan ini jadi relevan, terarah dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional," ungkapnya. 

Menurut dia, proses pemindahan ASN kementerian/lembaga ke IKN mengacu pada tiga fase utama. Pertama, miniatur pemerintahan. 

"Fokus utamanya pemindahan ASN pada prioritas pertama, yaitu unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi strategis untuk menyelenggarakan pemerintahan serta mendukung langsung Presiden dan Wakil Presiden di IKN," terangnya. 

Kedua, penerapan shared office, di mana pemindahan ASN berlanjut pada prioritas kedua. Termasuk pengisian ASN dari hasil seleksi CPNS 2024. Selain itu juga ada mutasi ASN dari Pemda di Kalimantan Timur, serta pengoperasian sistem shared office secara terintegrasi. 

"Fase ketiga, smart government. Pemindahan ASN pada prioritas ketiga akan implementasikan smart government di IKN dan Jakarta. Selanjutnya, kelanjutan proses pemindahan ASN lainnya," jelas Rini.