Wiranto Jawab Kecurigaan SBY soal TNI, BIN, dan Polisi Tak Netral

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mencurigai ada upaya curang dalam Pilkada Serentak 2018, khususnya di Jawa Barat. Hal ini terlihat dari penunjukan Penjabat Gubernur Jawa Barat dari kalangan kepolisian, yaitu Komisaris Jenderal M Iriawan.

Pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto menjawan kecurigaan tersebut. Mantan Panglima ABRI ini mengatakan, tidak ada upaya pemerintah merekayasa, mempengaruhi, atau mengambil kesempatan dengan menunjuk Pj Gubernur Jabar dari kepolisian.

"Tidak ada sedikit pun dari pemerintah merekayasa, tipu daya, untuk dapat keuntungan politik," kata Wiranto di Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Pemerintah punya alasan mengapa menunjuk M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar. Salah satunya adalah karena alasan keamanan wilayah

"Alasannya adalah agar pelaksanaan di sana aman. Tentu itu berdasarkan pengkajian secara menyeluruh. Dan polisi paham masalah itu. Bukan dalam upaya memenangkan paslon tertentu," tegas Wiranto.

Meski tidak menyebut secara langsung nama tokoh atau pejabat yang mencurigai ada upaya tidak netral aparat dalam Pilkada Serentak 2018, Wiranto meminta tokoh tersebut berbicara langsung dengan dirinya.

"Yang masih curiga ada rekayasa politik boleh bertemu saya, berbincang yang baik, pandangan yang sehat," ujar Wiranto.

SBY mengaku menerima laporan bahwa rumah dinas mantan wakil gubernur Jabar yang kini menjadi calon Gubernur Jabar Deddy Mizwar digeledah.

"Apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur digeledah, diperiksa pimpinan pejabat gubernur," kata SBY dalam jumpa pers di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu 23 Juni 2018.

Tak hanya itu, kediaman calon wakil gubernur Jabar Dedi Mulyadi juga mengalami hal serupa.

"Mengapa hanya pasangan ini (diusung Demokrat), mengapa pasangan yang lain tidak dilakukan," ucap SBY.

Sejauh ini, ia belum menerima kecurangan menjelang pencoblosan pada Pilgub Jabar maupun Pilkada Kota/Kabupaten.

Lontaran SBY tersebut dibenarkan cagub Jabar Deddy Mizwar yang turut hadir di acara tersebut. "Pake drone, rumah saya diawasi. Dikira saya itu maling atau apa," kata dia.

Menurutnya, penggeledahan tersebut dilakukan dua kali. Pertama, setelah dirinya meninggalkan rumah dinas. Kedua, setelah Gubernur Jawa Barat dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Komjen Muhammad Irawan.

"Dua kali diperiksa. Kalau yang pertama memang wajib diperiksa, memastikan apakah menggunakan fasilitas negara atau tidak. Yang terakhir juga demikian setelah pergantian pejabat baru. Mungkin pejabat baru ini kurang yakin," terang Deddy.

Meskipun Deddy tidak mempermasalahkannya, ia tetap menganggap penggeledahan tersebut sangat berlebihan.

"Saya kira biasa-biasa saja, enggak ada masalah bagi saya. Tapi ini ngga harus begitu, ngga harus berlebihan lah," terang Deddy.

Bukan kali ini saja SBY cemas dengan ketidaknetralan pemerintah di Pilkada 2018. Sebelumnya, usai menggelar Apel Siaga Kader Partai Demokrat se-Jawa Timur di Asrama Haji Madiun, Senin 18 Juni, ayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga melontarkan hal yang sama. Dia melihat gejala ketidaknetralan aparat negara dalam Pilkada 2018 di Jawa Timur.

"Ada tanda-tanda, ada niat yang barang kali membuat aparat negara tidak netral. Rakyat tentu menolak cara-cara seperti ini," kata SBY.

Dugaan SBY ini bukan tanpa alasan. Sebab, saat momentum Lebaran Idul Fitri kemarin, juga beredar video Ketua Umum DPN Seknas Jokowi, M Yamin yang mengklaim bahwa Jokowi selaku presiden dan kepala negara mendukung Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno di Pilgub Jawa Timur 2018.

"Aparat negara netral, tidak memihak, dan mengikuti aturan konstitusional, undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum," ujar SBY.

*Pantau hasil hitung cepat atau Quick Count Pilkada Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Bali dan Sulsel di sini dan ikuti Live Streaming Pilkada Serentak 9 Jam Non Stop hanya di liputan6.com.