Prabowo Tinjau Ulang Seluruh Undang-Undang hingga Perpres, Apa Prioritasnya?

Golkar ke Demokrat: Jangan Paksa Jusuf Kalla Maju di Pilpres 2019

Golkar menilai dorongan Demokrat bertolak belakang dengan keinginan Jusuf Kalla.

oleh Liputan6.com diperbarui 03 Jul 2018, 06:42 WIB

Diterbitkan 03 Jul 2018, 06:42 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla Lepas Parade Asian Games 2018

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan sambutaan saat melepas parade Asian Games 2018 di Monas, Jakarta, Minggu (13/5). Parade Asian Games ini diikuti oleh 4.800 peserta dari berbagai kelompok masyarakat dan institusi. (Liputan6.com/Arya Manggala)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat mempertimbangkan untuk mengusung Jusuf Kalla maju di Pemilihan Presiden 2019. Wasekjen Partai Golkar Sarmuji menanggapi wacana ini dengan dingin.

Ia meminta Demokrat tidak memaksa Kalla untuk kembali maju. Apalagi, kata dia, JK telah menyatakan ingin mengisi masa pensiunnya dengan aktif di bidang sosial dan kemanusiaan.

"Jangan memaksa Pak JK untuk tampil kembali sementara beliau sudah mau beristirahat," kata Sarmuji ketika dihubungi, Senin (2 Juli 2018).

Menurutnya, JK ingin memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk memimpin Indonesia.

"Jika merujuk pada pernyataan beliau sendiri, beliau ingin Tut Wuri Handayani, memberikan kontribusi dengan mendorong yang lebih muda untuk tampil," ujar Sarmuji.

Meski demikian, ia menghargai upaya Demokrat untuk mengampungkan nama Kalla di bursa calon presiden.

Poros Alternatif

Sebelumnya, Ketua Divisi Informasi dan Komunikasi DPP Demokrat Imelda Sari mengatakan pihaknya membuat polling terkait Pemilu 2019. Hasilnya, mayoritas kader mengingingkan Demokrat membuat poros alternatif.

Polling tersebut juga menanyakan kombinasi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dari hasil polling, kader Demokrat menilai Jusuf Kalla layak menjadi Capres dipasangkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Cawapresnya.

"Dalam perbincangan di dalam pengurus lartai memang kita bikin polling secara internal. Yang hasilnya 90 persen menginginkan adanya Koalisi Alternatif," kata Imelda.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Lanjutkan Membaca ↓