Bareskrim Polri Masih Dalami Kasus Bawang Putih Ilegal Surabaya

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Polri masih mendalami kasus dugaan penyalahgunaan izin impor bawang putih dengan tersangka berinisial PNS selaku pemilik PT Fajar Mulia Transindo (FMT) dan PT Citra Gemini Mulia (CGM).

"Masih terus dilakukan pendalaman semua, nanti kalau sudah lengkap akan kami jelaskan," kata Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Daniel Silitonga kepada wartawan, Jumat 13 Juli 2018.

Menurut dia, penyidik sudah memeriksa beberapa saksi untuk dimintai keterangan, termasuk dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Namun, belum bisa disampaikan detailnya siapa saja yang diperiksa.

"Ada yang sudah dimintai keterangan, tapi saya belum evaluasi karena banyak kasus lain. Saya mau cek dulu ya," ujar dia.

Sementara, Daniel mengakui kalau penyidik sampai kini belum melakukan penahanan terhadap PNS yang merupakan Ketua Asosiasi Pengusaha Bawang Putih Indonesia.

"Belum dilakukan penahanan, saya belum sempat evaluasi. Saya akan segera evaluasi," jelas dia.

Bareskrim Polri telah menyita 300 ton bawang putih di sebuah gudang kawasan Surabaya, Jawa Timur. Diduga, bawang putih asal China karena ada penyalahgunaan izin impor.

Harusnya, impor bawang putih ini dilaksanakan oleh PT Pertani (Persero) sesuai yang tertera dalam dokumen perjanjian ekspor impor. Namun, ternyata pelaksanaan impor dilakukan PT CGM (Citra Gemini Mulia).

Selain itu, ratusan ton bawang putih tersebut juga sebanyak 7 ton merupakan bibit bawang putih yang diimpor perusahaan rekanan PT PTI yaitu PT TSR (Tunas Sumber Rejeki).

Sehingga, penyidik Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus ini antara lain Direktur PT TSR inisial TKS yang ditangkap polisi. Kemudian, tiga tersangka lainnya yakni Direktur Operasional PT Pertani berinisial MYI, Direktur PT CGM inisial TDJ dan PNS.

Keempat pelaku dijerat dengan Pasal 144 Jo Pasal 147 UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan serta Pasal 62 Jo Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau Pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang TPPU Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara atau denda Rp 6 miliar dan paling lama 20 tahun penjara atau denda Rp 10 miliar.

Saksikan video menarik berikut ini: