Soekarwo Dukung Jokowi di Pilpres, Ini Penjelasan Demokrat

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan menegaskan, usulan Ketua DPD Jawa Timur Soekarwo agar Demokrat mendukung Jokowi hanya aspirasi pribadi.

Hinca mengklaim, usul Soekarwo bukan keputusan majelis tinggi Partai Demokrat. Dia menegaskan, segala keputusan strategis di Demokrat, termasuk dukungan dan arah koalisi di Pemilihan Presiden 2019 harus melalui majelis tinggi.

"Suara dia itu. Ada yang juga menyampaikan secara pribadi enggak masalah. Karena enggak menyangkut keputusan majelis tinggi partai. Kalau di daerah seperti itu keputusan tetap di majelis tinggi partai," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018).

Hinca menuturkan, proses pengambilan keputusan di Demokrat berlangsung demokratis. Keputusan yang diambil pun harus sesuai aspirasi kader Demokrat.

"Pertimbangannya banyak dari dalam dari luar, merekam suara dari bawah. Dan begitu kami berdemokrasi. Bukan keputusan yang diambil diam-diam dari bawah terus," ujarnya.

Selain itu, Hinca juga menjelaskan alur pengambilan keputusan di internal Demokrat. Sampai saat ini, majelis tinggi belum memutuskan apapun soal capres-cawapres dan arah koalisi.

Rapat pertama majelis tinggi pada 9 Juli 2018 lalu menghasilkan keputusan yakni memerintahkan 34 pengurus DPD menggelar rapat koordinasi daerah. Rakorda itu, kata Hinca bertujuan menanyakan dan menyerap aspirasi kader menyangkut dukungan ke capres-cawapres.

"Keputusannya menanyakan dan meminta Rakorda seluruh Indonesia menanyakan suara dari bawah dengan peserta DPC, anggota dewan baik di provinsi maupun di kabupaten," ungkap Hinca.

"Mereka wajib menyampaikan baiknya kepada majelis tinggi partai melalui DPP paling lambat hari ini," sambung dia.

Kemudian, hasil Rakorda harus diserahkan oleh majelis tinggi melalui pengurus DPP Partai Demokrat untuk mengambil keputusan.

Pertemuan SBY- Prabowo

Dari hasil Rakorda, DPP bisa mengetahui keinginan kader terkait dukungan di Pilpres 2019. Terhitung hari ini, baru 14 dari 34 DPD yang telah menyerahkan hasil Rakorda. Sementara, tenggat waktu laporan harus disampaikan hari ini.

"Mereka harus sampaikan hasilnya Rakorda kepada mejelis tinggi lewat DPP. Sekarang prosesnya sedang berlangsung. Yang baru masuk 14 totalnya 34. Hasilnya tidak mungkin kami umumkan nanti lah majelis tinggi yang memutuskan dan mengumumkan. Siapa capres/cawapres yang diusungnya," tambahnya.

Hinca membantah, pertemuan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto lebih berpengaruh ketimbang suara dari DPD-DPD. Pertemuan SBY-Prabowo hanya bagian dari mekanisme pengambilan keputusan.

Pertemuan SBY-Prabowo yang akan digelar Selasa, 24 Juli 2018 besok juga tidak menunggu seluruh laporan dari DPD diterima oleh DPP Demokrat.

"Enggak, itu suatu hal yang berada. Ini kan potret di dalam. Dialog dengan Prabowo berbeda. Dialog dengan Jokowi jalan terus," tandas Hinca.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo akan mengusulkan kepada partainya itu untuk mendukung Jokowi.

Soekarwo mengaku ada beberapa alasan kenapa harus mendukung Jokowi dua periode. Pertama, kata Soekarwo, gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa yang diusung Demokrat sudah memutuskan mendukung Jokowi.

"Kalau saya mengusulkan ke pusat (DPP Demokrat), satu, gubernur (Khofifah) sudah mengambil keputusan mendukung ke Pak Jokowi. Jadi harus menjadi pertimbangan DPP tentang itu," kata Soekarwo.

Alasan kedua, Demokrat sudah tidak mungkin membentuk poros ketiga. Meski berkoalisi dengan PAN. Sebab, syarat 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional tidak terpenuhi.

Reporter: Renald Ghiffari

Sumber: Merdeka.com