Geger Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Puncak Gunung Es Beking Aparat?

4 Tersangka Suap Pembangunan Purbalingga Islamic Center Segera Diadili

Jaksa penuntut umum pada KPK kini memiliki waktu sekitar 14 hari untuk menyusun surat dakwaan.

oleh Fachrur Rozie diperbarui 30 Jul 2018, 22:34 WIB

Diterbitkan 30 Jul 2018, 22:34 WIB

KPK Periksa Empat Tersangka Suap Proyek di Purbalingga

Kabag ULP Purbalingga Hadi Iswanto (depan) menunduk usai pemeriksaan di KPK, Jakarta, Senin (30/7). Keempatnya menjalani pemeriksaan tahap akhir pelengkapan berkas dugaan suap proyek infrastruktur di Kab Purbalingga, Jateng. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan berkas penyidikan empat tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center.

Mereka adalah Kabag ULP Pemkab Purbalingga Hadi Iswanto (HIS) serta tiga orang lain dari pihak swasta yaitu Hamdani Kosen (HK), Librata Nababan (LN), dan Ardirawinata Nababan (AN).

"Hari ini dilakukan pelimpahan barang bukti, perkara dan 4 tersangka ke penuntutan tahap 2," ujar Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Senin (30/7/2018).

Jaksa penuntut umum pada KPK kini memiliki waktu sekitar 14 hari untuk menyusun surat dakwaan. "Sidang rencananya akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta," kata Yuyuk.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati nonaktif Purbalingga Tasdi sebagai tersangka. Tasdi diduga menerima suap senilai Rp 100 juta dari proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap dua dengan nilai proyek Rp 22 miliar.

Selain Tasdi, KPK menetapkan Kabag ULP Pemkab Purbalingga Hadi Iswanto (HIS) serta tiga orang lain dari pihak swasta yaitu Hamdani Kosen (HK), Librata Nababan (LN), dan Ardirawinata Nababan (AN).

Atas perbuatannya, Tasdi dan Hadi selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, Hamdani, Librata, dan Ardirawinata sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: