Ketua MPR Kritik Pemerintah di Sidang Tahunan MPR, Ini Respons Bamsoet

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan memberikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD. Dia memberikan sejumlah kritik kepada pemerintah, salah satunya harga bahan pokok yang melonjak tinggi dan dikeluhkan para emak-emak di Indonesia.

Ketua DPR Bambang Soesatyo enggan banyak berkomentar mengenai pidato Ketua MPR Zulkifli Hasan. Dia menganggap pidato Zul adalah saran yang konstruktif.

"Ya menurut saya selama itu saran-saran yang konstruktif itu tidak masalah," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Pria yang kerap disapa Bamsoet ini mengatakan, masyarakat bebas memberikan saran kritik maupun koreksi kepada pemerintah dan DPR. Sebab itulah dia enggan berkomentar banyak mengenai ucapan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).

"Saya enggak mau berkomentar karena itu adalah domainnya MPR," ucapnya.

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengkritik keras sejumlah pencapaian pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Salah satunya soal angka gini ratio sebagai indikator ketimpangan ‎pendapatan yang terus menurun dari 0,406 menjadi 0,389.

"Penurunan gini ratio menjadi 0,389 saat ini itu lebih besar dipicu oleh turunnya pendapatan masyarakat kelas atas, dibanding naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah," kata Zulkifli di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis 16 Agustus 2018.

Menurut dia, jumlah masyarakat golongan miskin dan hampir miskin masih besar dan sangat rentan pada perubahan harga. Untuk itu, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga kebutuhan rumah tangga agar daya beli tidak turun.

"Ini titipan emak-emak, titipan rakyat Indonesia agar harga-harga bisa terjangkau," papar dia.

Zulkifli juga menyoroti soal defisit neraca berjalan yang terus membengkak hingga perlunya dilibatkan peran swasta dalam menggarap proyek infrastruktur.

"Proyek infrastruktur tidak boleh hanya dimonopoli BUMN," ujarnya.

Terakhir soal pengelolaan utang, pemerintah tidak bisa mengklaim rasio utang 3 persen adalah aman, sebab membayar utang Rp 400 triliun per tahun itu sangatlah besar. "Itu setara 7 kali dari dana yang disalurkan ke desa-desa, 6 kali anggaran kesehatan," tutur dia.

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com