Pembubaran Aksi 2019 Ganti Presiden, Menko Luhut: Tidak Ada yang Represif

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan tidak mempermasalahkan sikap aparat keamanan yang melarang deklarasi #2019GantiPresiden. Menurutnya, deklarasi #2019GantiPresiden bisa memicu kegaduhan.

"Ngapain sih ribut-ribut. Ya ndak papa (dilarang) dari pada bentrok," ujar Luhut di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (27/8/2018).

Luhut heran masih ada pihak-pihak yang ingin memprovokasi masyarakat melalui #2019GantiPresiden. Padahal, seharusnya semua elemen bangsa menyambut pesta demokrasi 2019 dengan tenang. Apalagi, saat ini Asian Games ke-18 tengah digelar di Jakarta dan Palembang.

"Coba nikmati tuh Asian Games, coba penuh medali sekarang hampir 20 pernah," kata dia.

Politikus senior Partai Golkar ini membantah jika pemerintah dianggap represif karena melarang deklarasi #2019GantiPresiden.

"Enggak ada yang represif, siapa yang represif. Siapa yang bilang?" tutur dia.

Luhut juga membantah jika pemerintah dinilai anti kritik. Dia menegaskan selama ini pemerintah menerima semua masukan dan kritikan dari pelbagai pihak.

"Selama ini apa kurang kritiknya. Selama ini dikritik segala macam, enggak benar juga kita telan saja," kata Luhut.

* Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini

Deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah daerah batal dilakukan. Lantaran adanya larangan dari aparat keamanan hingga penolakan dari warga.

Di Tugu Pahlawan, Surabaya pada Minggu 26 Agustus 2018, deklarasi #2019GantiPresiden batal digelar. Sebab, pihak Polda Jawa Timur tidak mengeluarkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) atau tak memberi izin kegiatan tersebut. Polda Jatim beralasan, kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden berpotensi rusuh.

Selain itu, aksi massa #2019 Ganti Presiden di Riau yang dihadiri Neno Warisman juga dibubarkan. BIN juga turun tangan dalam pembubaran untuk mengantisipasi adanya bentrokan.

"Ini adalah langkah antisipasi agar tidak terjadi bentrokan dengan masyarakat yang menolak kehadiran Neno," kata Juru bicara Kepala BIN Wawan Hari Purwanto.

Reporter: Titin Supriatin

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan di bawah ini: