Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

ICW: Program Dana Desa Rentan Dikorupsi Perangkat Daerah

Wana mengatakan, pengawasan dari inspektorat harus dimaksimalkan untuk mencegah korupsi dalam program anggaran dana desa.

oleh Liputan6.com diperbarui 08 Feb 2019, 06:41 WIB

Diterbitkan 08 Feb 2019, 06:41 WIB

Sukses Kelola Dana Desa, BUMDes di Musi Banyuasin Beromset Ratusan Juta

Bumdesmart menjadi salah satu tempat tongkrongan modern bagi para remaja di Desa Sukorejo, Kabupaten Muba Sumsel (Dok. Humas Bumdesmart / Nefri Inge)

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, program dana desa menjadi salah satu program pemerintah yang paling rentan dikorupsi selama tahun 2018.

"Terdapat total 170 kasus korupsi selama 2018 terjadi di kabupaten. Dan anggaran desa menjadi sektor yang rawan dikorupsi. Selain itu, sektor sosial kemasyarakatan juga rawan dikorupsi, contohnya anggaran bencana alam," ujar Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah di kantornya, Jakarta, Kamis, 7 Februari 2019.

Wana mengatakan, total kerugian negara dari pemetaan korupsi di pemerintah kabupaten mencapai Rp 833 miliar. Dan sebanyak 89 persen dari total kerugian negara akibat korupsi dari semua lembaga pemerintahan.

Sementara itu, sektor sekolah menyumbang kerugian negara paling sedikit dengan total Rp 7,5 miliar. Namun secara frekuensi, sektor rumah sakit menjadi lahan koruptor paling buncit dengan total 8 kasus.

Untuk mengatasi persoalan korupsi anggaran dana desa, menurut Wana, pengawasan dari inspektorat harus dimaksimalkan. Selain itu, perlu juga pengawasan terintegrasi antara pemerintah daerah dan pusat guna meminimalisir potensi kecurangan yang diambil dari aliran dana.

"Perlu adanya independensi di Inspektorat Daerah agar tidak ada intervensi yang dilakukan oleh kepala daerah terkait fungsi pengawasan yang dijalankan," ucap Wana.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Gunakan Pasal Pencucian Uang

ICW juga mengimbau penegak hukum untuk membongkar kasus korupsi hingga ke aktor utamanya. Menurut Wana, penanganan kasus korupsi oleh aparat daerah hingga saat ini masih pada tingkat pelaksana.

Selain itu, dia menilai penegak hukum bisa mengedepankan pasal pencucian uang untuk memberi efek jera pada koruptor. Melalui pasal tersebut, penegak hukum bisa menyita harta para pelaku tindak pidana korupsi.

"Penindakan kasus korupsi oleh penegak hukun perlu berfokus dengan mengenakan pasal pencucian uang agar upaya pengembalian aset dan memiskinkan koruptor dapat terealisasi," pungkas dia.

(Rifqi Aufal Sutisna)

Lanjutkan Membaca ↓