3 Fakta di Balik Keputusan Anies Baswedan Rotasi 1.125 Pejabat

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan tindakan tidak biasa. Anies merotasi 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI, termasuk para lurah serta camat di Ibu Kota.

Jumlah tersebut terdiri dari 15 pimpinan tinggi pratama atau eselon II (setingkat kepala dinas), 274 administrator atau eselon III (setingkat camat) dan 836 pengawas atau eselon IV (setingkat lurah).

Anies Baswedan melantik mereka semua pada Senin, 25 Februari 2019. Meski disebut sebagai salah satu pelantikan terbanyak di Pemprov DKI Jakarta, Anies mengungkap pernah ada pelantikan para pejabat yang jumlahnya lebih banyak dari ini.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menganggap rotasi di lingkungan Pemprov DKI bukanlah hal baru. Ini dilakukan semata-mata untuk penyegaran dan sebagai salah satu cara agar mereka bisa lebih mengembangkan potensi diri, sekaligus mencari pengalaman baru.

Rupanya, rotasi jabatan ini menyisakan beberapa jabatan kosong. Anies juga sengaja mengisi jabatan kosong di Pemprov DKI Jakarta oleh para pelaksana tugas (Plt).

Berikut rentetan fakta-fakta usai Anies Baswedan melakukan rotasi jabatan di Pemprov DKI Jakarta dihimpun Liputan6.com:

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan jabatan kosong di Pemprov DKI Jakarta akan diisi oleh para pelaksana tugas (Plt). Dia mengakui terdapat beberapa jabatan yang masih kosong hingga kini.

"Sekarang akan ada posisi yang dipegang Plt cukup banyak," kata Anies Baswedan.

Anies beralasan beberapa jabatan masih diseleksi secara terbuka ataupun promosi.

"Karena untuk bisa dilakukan promosi terbuka atau lelang jabatan, itu posisinya harus kosong. Baru dilakukan seleksi terbuka," ucap Anies Baswedan.

Beberapa jabatan yang kosong itu di antaranya, yakni Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan sebagainya.

Berikut 15 pimpinan tinggi pratama yang dilantik, yaitu :

1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Achmad Firdaus, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Aset DKI Jakarta

2. Kepala Dinas Pendidikan, Ratiyono, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Arifin, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Selatan

4. Wakil Satpol PP, Sahat Parulian

5. Asisten Deputi Gubernur Bidang Budaya, Yani Wahyu Purwoko, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

6. Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Isnawa Adji, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup

7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Edy Junaedi, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Benny Agus Chandra, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan

9. Kepala Badan Pajak dan Retribusi DKI (BPRD) Jakarta Faisal Syafrudin sebelumnya menjabat sebagai Plt BPRD

10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta (BPBD), Subejo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

11. Asisten Deputi Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Jupan Royter, sebelumnya sebagai Kepala BPBD DKI

12. Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang, Vera Revina Sari, sebelumnya sebagai Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup

13. Direktur RSUD Koja, Ida Bagus Nyoman, sebelumnya Direktur RSUD Budi Asih

14. Direktur RSUD Duren Sawit, Theryoto, sebelumnya sebagai Direktur RSUD Koja

15. Direktur RSUD Budi Asih, Tri Noviati.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencopot 15 pejabat setara kepala dinas yang dilaksanakan di Balai Kota, Senin, 25 Februari. Apa alasan Anies?

"Capaian program. Jadi, kita itu lengkap apa yang harus dikerjakan. Di semester pertama 2018 apa, semester kedua apa itu ada ukurannya. Itu tercapai atau tidak itu kita ukur. Bagi mereka yang tidak tercapai ada proses pemeriksaan," kata Anies di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Selasa (26/2/2019).

Selain capaian program, faktor serapan anggaran juga menjadi penilaian. "Juga pelaksanaan program serapan," ujar Anies Baswedan.

Perombakan besar-besaran itu, diakui Anies, menimbulkan banyaknya posisi kadis yang ditempati pelaksana tugas (Plt). Namun, Anies menyebut hal itu bukan masalah, sebab posisi kadis yang diiisi Plt sedang dalam proses lelang jabatan.

"Jadi, kita ingin melakukan reform secara lengkap. Salah satu cara reform adalah dengan mendapatkan pemimpin yang tepat di bidangnya. Karena itu kenapa plt, supaya kita bisa melakukan promosi terbuka. Kalau tidak ada plt kita tidak bisa melakukan promosi terbuka," ungkap Anies Baswedan.

Anies Baswedan meminta 1125 pejabat DKI yang dilantik untuk langsung bekerja keras di posisi masing-masing. Dia mengaku tidak mau menolerir alasan masih beradaptasi di tempat baru.

"Tidak ada periode adaptasi, mereka langsung kerja dan justru sekarang semuanya bawa kebaruan. Jadi saya dengan adanya rotasi ini 1125, terasa di semua tempat," kata Anies di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Selasa (26/2/2019).

Anies mengaku akan melakukan evaluasi per enam bulan bagi seluruh SKPD termasuk yang kemarin baru saja dilantik.

"Jadi pelayanan di kelurahan, kecamatan sekarang kita akan lakukan monitoring yang sangat ketat dan kita akan lakukan evaluasi setiap 6 bulan dan di situ evaluasi akan dilakukan pada mereka yang memegang posisi yang kemarin dilantik," kata Anies.