Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Gelar Rapat Sinergi Lintas Pemangku Kepentingan Kepramukaan

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tengah berkoordinasi dan mengoptimalisasi anggaran lintas kementerian atau lembaga, para pemangku kepentingan kepramukaan. Hal itu disampaikan dalam Rapat Sinergi Lintas Pemangku Kepentingan Kepramukaan, Jumat (29/3). 

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Asrorun Ni’am Sholeh dalam sambutannya mengatakan pentingnya dukungan dari semua pihak. 

"Semua berupaya agar Pramuka kita ini bekerja semakin optimal dengan dukungan semua intansi kementerian atau lembaga khususnya Kemenpora, Kemenkeu, Bappenas, Kemenko PMK, Kemendiknas, Kemenag, Kemendagri, Saka dan Sako serta kementerian dan lembaga lainnya," tuturnya.

Dukungan bersama itu, katanya, menjadi energi mempercepat peningkatan optimalisasi realisasi kepentingan kepramukaan. Kwartir Nasional yang diwakili Jana T Anggadiredja menyampaikan bahwa kegiatan kordinasi ini menjadi momentum untuk melakukan kerja-kerja strategis Kepramukaan.

"Sebelumnya Kwarnas tidak begitu mengetahui keberadaan anggaran kepramukaan di berbagai kementerian/lembaga, hari ini atas kerja cepat Deputi Pengembangan Pemuda kegiatan ini terlaksana dan menambah pengetahuan kami," katanya.

"Semoga ke depan kordinasi lintas kementerian/lembaga seperti ini bisa terus dilaksanakan untuk mendorong optimalisasi kinerja Kepramukaan khususnya di Kwarnas," harap Jana.

Sementara Asdep Kemitraan dan Penghargaan Pemuda Wisler Manalu menyampaikan dengan koordinasi ini maka pelayanan kepemudaan dan kepramukaan dapat semakin maksimal.

"Dengan koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait yang semakin solid dalam bagian kerangka kerja-kerja lintas sektor sesuai amanat Perpres No.66 tahun 2017, maka kinerja pelayanan kepemudaan maupun kepramukaan bisa kita maksimalkan," katanya.

Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Kemenko PMK, Sekertaris Kabinet, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kemendikbud, Kemenag, Kemendagri, Kwarnas, serta pimpinan Saka dan Sako kepramukaan.

(*)