Kemendagri Gelar Dialog Kewaspadaan Nasional Terkait Masuknya Orang Asing di Klungkung Bali

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menggelar Dialog Kebangsaan Dalam Rangka 'Kewaspadaan Nasional Terkait Masuknya Orang Asing atau Sindikat Internasional ke Wilayah Indonesia' di Wyndham Tamansari Jivva Resort, Kabupaten Klungkung, Bali pada Jumat (24/4).

Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri Didi Sudiana mengatakan bahwa arus globalisasi menggambarkan bahwa dunia yang luas sudah tidak dibatasi oleh sekat-sekat jarak dan waktu, antar individu dan masyarakat hingga negara. Proses integrasi ekonomi, masyarakat dan budaya terus berjalan melalui penyatuan jaringan komunikasi dan perdagangan antar negara.

"Indonesia negara cukup besar dan dengan lalu lintas orang asing yang cukup tinggi hal ini bisa jadi dampak positif namun di sisi lain ada dampak negatif yang harus di minimalisir," kata Didi Sudiana.

Direktur Kewaspadaan Nasional, Akbar Ali menambahkan landasan filosofis Kewaspadaan Nasional adalah konsep stabilitas dan faktor-faktor yang akan mengakibatkan disintegrasi atau instabilitas yang meliputi ancaman terorisme, kejahatan trans-nasional.

Kebijakan strategis Kemendagri untuk mendukung tugas Kepala Daerah dalam memelihara trantibmas melalui pelibatan partisipasi masyarakat yang dibentuk dalam beberapa forum yakni forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM), forum kerukunan umat beragama (FKUB) dan forum pembauran kebangsaan (FPK)

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta yang juga hadir dalam dialog tersebut mengatakan arus globalisasi antar dunia membuat pemerintah daerah harus waspada dan bekerjasama dengan semua unsur.

"Kita tidak dapat menyalahkan kondisi saat ini dimana arus globalisasi antar dunia begitu kencang. Pemerintah daerah melalui kesbangpol harus selalu waspada dan melakukan langkah" preventif melalui pemantauan orang asing bekerja sama dengan semua unsur dan stakeholder terkait . hal ini juga dalam rangka menjaga kedaulatan indonesia secara seutuhnya," ungkapnya. 

Sejalan dengan pernyataan Bupati Klungkung, dr Andi Yusuf Kasubdit Pengawasan Orang Asing Ditjen Polpum menerangkan bahwa orang asing selalu menjadi hal yang urgent dan juga penting dalam setiap pembahasan dengan Komponen/Lembaga terkait.

"Melalui forum ini diharapkan terjadi kesamaan persepsi tentang pengawasan orang asing antar stakeholder terkait," pungkas Andi.