Pemindahan Ibu Kota, Strategi Penyelamatan Pulau Jawa

Liputan6.com, Jakarta - Wacana pemindahan ibu kota dari Kota Jakarta ke Kota lain yang ada di Indonesia kembali diperbincangkan. Mimpi Soekarno yang tak pernah terwujud ini, mulai mencuat lagi saat pemerintahan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.

Saat memberikan pengantar rapat terbatas (Ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019), Jokowi mengaku optimistis pemindahan ibu kota terwujud bila dipersiapkan dengan matang.

"Saya meyakini Insyaallah kalau dari awal kita persiapkan dengan baik maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan," kata Jokowi.

Isu pemindahan ibukota muncul didasarkan pada kondisi Pulau Jawa saat ini yang sudah tidak sanggup lagi menanggung beban dan padatnya penduduk. Pada 2017, jumlah populasi di Pulau Jawa mewakili 60 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Penduduk  sebanyak itu tentu butuh air bersih dan ketersediaan pangan yang besar, sementara daerah konservasi, lahan pertanian dan kawasan hutan semakin berkurang. Hal ini memicu Kepala Bappenas periode 2014-2015 Andrinof Chaniago menyetujui adanya langkah untuk menyelamatkan Pulau Jawa dan mengimbau agar rencana pemindahan ibu kota segera direalisasikan.

"Konsekuensi daerah-daerah di Jawa rentan dan rawan secara sosial. Bahkan kerugian akibat kemacetan yang harus ditanggung masyarakat terutama kelas menengah bawah bisa mencapai Rp 40 triliun lebih per tahun. Ini masalah yang harus diperhatikan," ungkap Andrinof di acara dialog dengan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) DKI Jakarta, Rabu 9 Agustus 2017.

Paulu Wirutomo Pakar Sosiologi Perkotaan UI berpendapat bahwa apabila suatu kota sudah mendekati titik-titik kepadatan yang sudah sangat membahayakan hidup orang sebaiknya dicari jalan penyebaran agar dapat kembali berkembang. Strategi penyebaran penduduk yang paling efektif  menurutnya yaitu dengan pemindahan ibu kota.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ibu Kota Jakarta yang memiliki luas wilayah 662 Km2 , pada 2017 disesaki 10,2 juta jiwa pada malam hari dan bertambah menjadi lebih dari 13,2 juta jiwa pada siang hari, menjadikan Jakarta menjadi kota metropolitan terpadat kesembilan di dunia versi World Economic Forum yang dianggap tak lagi ideal bahkan kondisinya sudah mengkhawatirkan.

Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan menjadi nominasi bermukimnya pusat pemerintahan negeri.  Salah satu Kota di Kalimantan yang menjadi sasaran pemerintah pada tahun 2017 yaitu Palangkaraya, Kutai Kurtanegara, dan Kabupaten Kotabaru.  

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan bukan tanpa alasan. Sejak dikaji Bappenas pada 2015, apabila ibu kota negara dipindah ke Pulau Sumatera atau Pulau Sulawesi, maka menjadi tidak konsisten dengan tujuan menghindari ketimpangan antara wilayah barat dan timur

"Kepadatan penduduk di Sumatera dan Sulawesi itu sudah masuk level menengah dan sedang menuju seperti Pulau Jawa. Sebaliknya Pulau Kalimantan yang luasnya 33 persen dari wilayah daratan Indonesia, penduduknya baru sekitar 9 persen," Ungkap Andrinof.

Dhani Muttaqin, Ketua IAP DKI Jakarta menyebutkan wacana pemindahan ibu kota harus segera diperjelas  secara teknis dan pembiayaan, sehingga tidak menjadi wacana yang tidak kunjung jelas dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain. Pemindahan ibu kota juga harus dilakukan dalam konteks untuk menciptakan pusat pemerintahan yang efektif, efisien, berwibawa, dan berkualitas dunia.

Reporter: Firda Suci Fahrunnisa