3 Menteri Tersandung Kasus Korupsi, Jokowi Enggan Intervensi KPK

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi SP memastikan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan mengintervensi kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus yang menyeret sejumlah menteri Kabinet Kerja. Terlebih KPK sebagai lembaga independen yang bertugas untuk memberantas tindak pidana korupsi.

“Presiden tidak mau mengintervensi kasus apa pun yang berkaitan dengan menterinya,” ujar Johan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/5/2019).  

Johan menyebut, Jokowi terus berkomitmen untuk menghormati independensi lembaga penegak hukum. Karena itu, Jokowi sangat menghormati proses hukum yang dilakukan KPK terhadap menteri Kabinet Kerja.

“Sering disampaikan Pak Presiden, Pak Presiden menghormati proses hukum di KPK,” ucapnya.

Sebagai informasi, ada tiga menteri Kabinet Kerja yang diduga terlibat kasus korupsi di KPK. Mereka adalah Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.  

Enggar diduga terlibat dalam kasus suap yang melibatkan anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso, sementara Lukman Hakim tengah diperiksa KPK terkait kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama yang dilakukan eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Imam Nahrawi sendiri diduga terlibat kasus suap penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Johan menambahkan, Jokowi juga telah memanggil menteri yang terseret kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, Jokowi telah meminta penjelasan mengenai kasus yang dihadapi menteri tersebut.  

“Pasti Pak Presiden meminta penjelasan yang bersangkutan kenapa diperiksa oleh KPK,” tukas Johan.

Dia menuturkan, Jokowi dalam setiap kesempatan selalu mengingatkan para menterinya untuk tidak melakukan korupsi. Sebab, Jokowi tidak ingin menteri merampok uang rakyat. 

“Di dalam peringatan itu, Presiden mengingatkan kepada jajarannya untuk tidak merampok uang rakyat. Nanti akan berurusan dengan penegak hukum,” ia mengakhiri.

Reporter: Titin Supriatin