Soal Reshuffle Kabinet, Seknas Jokowi Ingatkan Hak Prerogatif Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Kelompok relawan Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi angkat bicara mengenai wacana perombakan kabinet atau reshuffle Joko Widodo-Jusuf Kalla yang mulai muncul.

Sekjen Seknas Jokowi, Dedy Mawardi mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak istimewa seorang presiden.

"Presiden punya hak prerogatif yang diatur oleh konstitusi dalam urusan memilih dan mengangkat menteri," kata Dedy di Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Karena hal itu, dia menyatakan semua pihak dapat menghormati hak konstitusional tersebut tanpa memberikan intervensi apapun terkait reshuffle kabinet.

"Kita hanya bisa memberi masukan yang positif sebagai bahan pertimbangan," ucap Dedy.

Isu reshuffle kabinet mencuat pascatiga menteri pemerintahan Jokowi-JK terseret kasus dugaan korupsi. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut bahwa Presiden Jokowi mengatakan reshuffle kabinet bisa saja terjadi ataupun tidak dalam waktu dekat.

"Perombakan kabinet ya Presiden sudah mengatakan bisa iya, bisa tidak. Kami lihat kepentingannya," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 2 Mei 2019.

Menko Polhukam Wiranto meminta publik untuk menunggu saja apakah perombakan kabinet akan benar-benar dilakukan Jokowi.

"Ditunggu saja. Nanti kan ada penjelasan Presiden tentang penilaian-penilaian beliau. Capaian apa yang sekarang ke depan nanti, membutuhkan satu tim seperti apa? Presiden saja nanti ditanya," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin 29 April 2019.

Terkait kabar reshuffle kabinet akan dilakukan Jokowi dengan jumlah perombakan yang signifikan, Wiranto menjawab sambil tersenyum.

"Saya enggak dengar, tanya Presiden soal itu. Tapi nanti akan banyak lagi simpang siur masalah, seperti tahun dulu juga begitu," ia memungkasi.