Seknas Jokowi Nilai Tak Perlu Ada Menteri dari Kubu Prabowo di Kabinet Kerja II

Dia menambahkan, selama proses pemilu berlangsung, perbedaan mencolok antara pasangan 01 dengan 02 adalah masalah ideologi.

oleh Liputan6.com diperbarui 20 Jun 2019, 21:35 WIB
Diterbitkan 20 Jun 2019, 21:35 WIB
Seknas Jokowi
Sekjen Seknas Jokowi, Dedy Mawardi. (Istimewa)

 

Liputan6.com, Jakarta - Beredar rumor nama Sandiaga Uno dan Hasyim Djojohadikusumo bakal menjadi menteri Jokowi. Kabar itu pun dibantah Sandiaga dalam sebuah video pendek yang disebarkan.

Sikap Sandiaga tersebut dinilai Seknas Jokowi sebagai langkah tepat. Sebab tidak etis jika Sandiaga menerima tawaran jadi menteri Jokowi.

"Sudah tidak etis, secara ideologis punya masalah tersendiri bukan hanya Sandi tapi juga politisi yang berasal dari Kubu 02 seperti Partai Gerindra, PAN dan PKS," ujar ujar Sekjen Seknas Jokowi Dedy Mawardi dalam keterangannya, Kamis (20/6/2019).

Dia menambahkan, selama proses pemilu berlangsung, perbedaan mencolok antara pasangan 01 dengan 02 adalah masalah ideologi. Kubu 01 identik dengan nasionalisme dan kebhinekaan sedangkan Kubu 02 identik dengan politik identitas.

“Masalah ideologis ini yang jadi pertimbangan utama untuk tidak ada menteri dari kubu 02 di kabinet Jokowi ke depan. Lebih baik pilih calon menteri yang seideologi dan satu visi dengan Jokowi ketimbang memilih menteri yang beda ideologi dan beda visi. Bisa repot nantinya”, tegas Dedy.

 

Saksikan video pilihan berikut ini:

Kriteria Menteri Jokowi

Seknas Jokowi
(Fotografer: Achmad Dwi Afriyadi/Liputan6.com)

Jokowi telah menyampaikan kriteria menterinya ke depan yakni memiliki kemampuan eksekusi dan kemampuan managerial. Memang masalah utama para Menteri di kabinet kerja jilid satu adalah masalah eksekutorial dan managerial tapi untuk lima tahun menteri yang dipilih punya satu visi dan satu ideologi dengan Jokowi sendiri.

“Jangan pilih menteri yang malah akan jadi beban nantinya, seperti beberapa menteri yang berada di kabinet kerja saat ini," pinta Dedy lagi.

Namun soal siapa yang akan dipilih dikembalikan kepada Jokowi yang memiliki hak proregatif.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya