Politikus Nasdem Ini Sebut Partainya Tetap Incar Posisi Jaksa Agung

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi mengatakan, partainya tetap mengincar posisi Jaksa Agung untuk ditempati kader Nasdem. Dia beralasan, banyak partai di internal koalisi yang juga mengincar posisi tersebut.

"Bukan tidak ada hubungan dengan mempertahankan atau tidak mempertahankan, tetapi yang jelas karena semua melirik, maka Nasdem tetap melirik. Boleh kan?" ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).

Saat ini, kursi Jaksa Agung ditempati oleh M Prasetyo yang pernah menjadi anggota DPR dari Nasdem. Taufiqulhadi mengatakan meski semua partai incar posisi tersebut, keputusan ada di tangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi apakah bakal tetap mempertahankan Prasetyo.

"Semua partai boleh melirik posisi tersebut, tetapi keputusan akhir pada Presiden, pada Pak Jokowi," ucapnya.

Taufiqulhadi mengatakan, Jaksa Agung adalah pengacara negara dan butuh kader terbaik untuk menduduki posisi tersebut. Nasdem, kata dia, memiliki kader terbaik yang siap untuk mengisi posisi tersebut.

"Karena itu dia tentu saja orang-orang yang sangat baik. Apakah ada, menurut saya di Nasdem pasti ada," kata dia.

Taufiqulhadi juga menampik anggapan bahwa posisi Jaksa Agung tidak bisa diisi kalangan partai politik. Banyak yang mendesak Jokowi memilih orang di luar partai untuk pimpinan Korps Adhyaksa.

Ia menilai, Jaksa Agung adalah jabatan politik. Taufiqulhadi mencontohkan, kursi menteri keuangan yang dijabat profesional juga merupakan jabatan politik. Tetapi tidak ditolak partai. Begitu sebaliknya, posisi itu juga bisa diisi oleh kader partai.

"Jaksa Agung itu jabatan politik, boleh diincar," tegasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Selain itu, Taufiqulhadi juga meyakini Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sudah membicarakan komposisi kabinet mendatang dengan Presiden Joko Widodo.

"Kita serahkan kepada ketua umum yang paling sering melakukan komunikasi dengan Pak Jokowi," ujar dia.

Dia menjelaskan, komunikasi politik itu tidak harus pertemuan formal. Bisa saja, kata Taufiqulhadi dalam pertemuan informal nama calon menteri diserahkan kepada Jokowi.

"Kadang-kadang pertemuannya bisa saja serentak tetapi bisa saja pertemuannya hanya pimpinan PPP dengan Pak Jokowi saja, pimpinan Golkar dengan Pak Jokowi saja, besoknya pimpinan Nasdem. Itu sering terjadi," jelas dia.

Diberitakan, Presiden Jokowi menegaskan belum membahas soal menteri yang akan duduk di kabinetnya bersama Koalisi Indonesia Kerja. Namun, Jokowi menegaskan sudah meminta daftar menteri kepada para partai pendukung.

"Sudah diminta tapi banyak yang belum ngasih," kata Jokowi usai menghadiri acara pembubaran TKN Jokowi-Ma'ruf di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta, Jumat (26/7/2019).

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com