Penantian Panjang Anies Baswedan untuk Wagub Baru DKI

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tak bisa menutupi beratnya beban menjadi pemimpin Jakarta seorang diri. Dia mengaku ketiadaan wakil gubernur membuatnya bekerja ekstra mengatur jadwal dan menghadiri berbagai acara kedinasan.

"Acara- acara itu banyak sekali, badannya cuma satu, acaranya banyak. Sehingga sebagian tugas-tugas protokoler kalau ada wakil bisa berbagi, tapi sekarang semua harus dijalani sendiri," kata Anies Anies di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Minggu (11/8/2019).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berharap, pansus DPDR DKI dapat segera menyelesaikan tugasnya mencari orang yang tepat mengisi posisi wakil gubernur DKI.

Anies mengaku, tak ingin pansus dianggap gagal menjalankan tugasnya memilih orang nomor 2 di DKI Jakarta.

"Jangan sampai nanti pansus tercatat dalam sejarah sebagai pansus yang gagal menyelesaikan tugasnya, karena anggota dewan yang lain tentu menunggu dari pansus," ucap Anies.

Anies meminta sidang pemilihan wagub DKI segera dilaksanakan. Terlebih, akan ada pelantikan pejabat baru di tubuh DPRD DKI hasil Pileg 2019.

"Pansusnya selesaikan tugasnya, dengan begitu maka kita berharap segera ada sidang. Ini bulan terakhir bagi Dewan. Jadi bolanya ada di Pansus. Pansus supaya tuntaskan segera," Anies menandaskan.

Posisi wakil gubernur DKI Jakarta terakhir diisi oleh Sandiaga Uno yang memutuskan mengundurkan diri. Sandiaga memilih mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2019.

Namun, hingga kini proses pemilihan pendamping Gubernur DKI Jakarta itu berlangsung alot dan sudah setahun kosong.

Oleh karena itu, Anies berharap kepastian mengenai pendampingnya segera ditemukan agar lebih mudah menjalani proses pemerintahan yang sedang berjalan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengatakan, ada kekuatan tertentu yang menghalangi PKS mengisi posisi Wagub DKI Jakarta. Padahal jabatan yang ditinggalkan Sandiaga Uno adalah kewenangan PKS.

"Sepertinya ada upaya untuk membolak balikan sesuatu yang sudah diatur, sesuatu yang sudah disepakati. Sepertinya ada kekuatan tertentu yang menghalang halangi PKS menjadi Wagub dampingi Anies (Baswedan). Kita sayangkan itu, sesalkan itu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 8 Agustus 2019.

Dia enggan menuduh siapa pihak yang menghalangi PKS menduduki kursi wagub. PKS sendiri telah menyepakati dua nama yaitu Akhmad Syaikhu dan Agung Yulianto menjadi Wagub DKI.

"Kenapa hal yang sudah tersusun rapi tadi diberantakan. Ini yang kita khawatirkan, karena kalau terus terjadi akan merusak harmonisasi yang selama ini sudah terbangun di DPRD DKI," ujarnya.

Nasir berharap, permasalahan yang menghambat bisa dihilangkan agar proses pengisian posisi wagub lancar. Kemudian, pengurus PKS di DKI bisa berusaha membangun komunikasi politik yang ada di DPRD DKI. 

Omongan ini langsung mendapat sanggahan dari Partai Gerindra. Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade menegaskan mendukung dua nama dari PKS terkait penganti Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dia menuturkan, pihaknya yang berada di pansus selalu hadir dan mendukung jabatan tersebut diduduki oleh kader PKS.

"Gerindra komitmen mendukung dua nama dari PKS. Kami ada tiga orang di pansus dan mereka selalu hadir, dan mendukung PKS bahwa wakil gubernur itu harus dari PKS," kata Andre di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 10 Agustus 2019.

Dia mengakui ada kendala dalam penetapan hal tersebut. Tetapi Andre menegaskan hal itu datangnya bukan dari partainya.

"Kami sesuai maksud dan etika full support mendukung wagub dari PKS," lanjut Andre.

Dia menilai PKS harus lebih intens untuk berkomunikasi dengan partai atau fraksi lain di DPRD DKI Jakarta. Baik pertemuan informal ataupun rutin, agar dapat membangun komunikasi serta mencairkan suasana di DPRD DKI.

"PKS harus lebih intens berkomunikasi dengan parpol lainnya. Baik pertemuan informal, ngopi bareng ataupun pertemuan rutin," kata Andre. 

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wagub DKI Jakarta, Bestari Barus menyebut rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) pembahasan tata tertib (tatib) pemilihan wagub kemungkinan akan dilakukan setelah pelantikan anggota DPRD periode 2019-2024. Anggota dewan baru dilantik pada 26 Agustus 2019.

"Enggak mungkin (bulan ini) terlalu mepet. Belum lagi sudah mulai rapat-rapat, habis itu masuk weekend, Senin udah pelantikan," kata Bestari saat dihubungi Liputan6.com, Kamis 8 Agustus 2019.

Politikus Nasdem itu juga menyebut belum digelarnya Rapimgab, jadwal penetapan wagub pun belum dapat dipastikan. Proses pemilihan pengganti Sandiaga, kata dia, masih melalui proses panjang.

Sebab, lanjut Bestari, setelah pelantikan anggota dewan baru harus menyelesaikan sejumlah hal, seperti tata tertib dewan.

"Kedua, pembentukan alat kelengkapan dewan, kemudian pembahasan APBD murni 2020. Januari itu baru mereka kosong, jadi masih panjang," ucapnya.

Sebelumnya, Untuk memilih salah satu calon, DPRD DKI memutuskan membentuk panitia khusus (Pansus) guna menyusun tata tertib (tatib) pemilihan wagub. Rapat paripurna pemilihan direncanakan digelar pada Senin, 22 Juli 2019.

Namun, rapat pimpinan gabungan (rapimgab) untuk mengesahkan tatib pemilihan wagub DKIbelum juga terlaksana. Sedangkan, rapat paripurna harus didahului dengan rapimgab.

"Tahapan Rapimgab dilalui dulu, baru penjadwalan paripurna pengesahan tatib," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono saat dihubungi, Jakarta, Rabu 17 Juli 2019.

Pelaksanaan Rapimgab pun batal dilaksanakan hingga tiga kali. Awalnya Rapimgab digelar pada Rabu, 10 Juli 2019, namun diundur menjadi Senin, 15 Juli 2019 dengan alasan banyak pimpinan fraksi tidak hadir.

Demikian pula pada rapat ketiga Selasa, 16 Juli 2019 kembali diundur karena kurangnya koordinasi dengan Sekwan.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Yuliadi menyebut belum ditentukannya jadwal rapimgab dikarenakan para pimpinan DPRD dan pimpinan Pansus masih memiliki kesibukan masing-masing.

"Pimpinannya juga masih banyak acara, masih sibuk masing-masing," kata Yuliadi saat dihubungi di Jakarta, Senin 22 Juli 2019.

Yuliadi menjelaskan, pihaknya hanya memfasilitasi sarana dan keperluan dalam kegiatan anggota DPRD saja. Termasuk perintah Pansus Wagub DKI dalam pembuatan undangan Rapimgab.