Terkait Petugas Ambulans Cedera, Anies Bakal Ambil Langkah Hukum?

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widyastuti meminta klarifikasi dan rehabilitasi nama baik Pemprov terkait kabar keterlibatan ambulans dalam aksi demo.

oleh Ika Defianti diperbarui 27 Sep 2019, 14:18 WIB
Diterbitkan 27 Sep 2019, 14:18 WIB
Anies Baswedan
Gubernur DKI Anies Baswedan melepas petugas haji DKI Jakarta. (Liputan6.com/Nabila)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih menunggu hasil investigasi terkait peristiwa yang menimpa petugas ambulans Pemprov DKI saat demo mahasiswa beberapa hari lalu.

Karena itu, Anies Baswedan belum memutuskan sikap untuk mengambil jalur hukum atau tidak, terkait petugas ambulans yang cedera.

"Persis (menunggu investigasi), karena di lapangan itu banyak orang yang di sana, ada yang berseragam, ada yang warga, ada yang preman, kita enggak tahu. Preman itu artinya berpakaian preman ya," kata Anies di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2019).

Setelah diketahui hasilnya, Anies akan memutuskan langkah apa yang akan diambil. Terpenting petugas ambulans bekerja berdasarkan standar yang telah ditentukan.

"Nanti sesudah itu kita lihat ya. Tapi intinya adalah saya selalu katakan pada seluruh petugas kita yang dikirim bahwa anda bekerja atas nama negara," papar Anies Baswedan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widyastuti meminta klarifikasi dan rehabilitasi nama baik Pemprov terkait kabar keterlibatan ambulans dalam aksi demo pelajar yang berujung anarkistis kemarin. Kabar itu sebelumnya viral di media sosial.

Permintaan itu disampaikan Widya saat melakukan konferensi pers di Mapolda Metro Jaya. Tuntutan itu dirinci oleh Dinas Kesehatan menjadi empat poin.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Minta Direhabilitasi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meluncurkan Kartu Penyandang Disabilitas, Rabu (28/8/2019).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meluncurkan Kartu Penyandang Disabilitas, Rabu (28/8/2019). (Liputan6.com/ Ratu Annisaa)

"Kami minta agar rehabilitasi nama baik institusi Pemprov DKI Jakarta termasuk jajaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Keempat, perlu adanya klarifikasi dari pihak kepolisian atas pemberitaan dan kabar dari media sosial," kata Widya, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Widya meyakinkan, kabar ada batu dan bensin itu bohong. Hal itu dibuktikan dari proses klarifikasi oleh polisi terhadap petugas ambulans serta pelaku. Atas dasar itu, Widya mewakili Dinas Kesehatan Pemprov meminta polisi mengklarifikasi kabar bohong itu.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya