Ahok ke BUMN, Demokrat Singgung Status Eks Napi Ahok

Liputan6.com, Jakarta Partai Demokrat angkat bicara mengenai rencana Kementerian BUMN menggandeng Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menjadi pejabat BUMN.

Wakil Ketua Demokrat Syarif Hasan menyatakan ada aturan bahwa seorang mantan narapidana tidak bisa menjadi pejabat pemerintah.

"Kalau saja sekarang ini pilkada sudah ada pandangan dari KPU bahwa eks narapidana tak boleh, dan itu kan sudah pernah dilakukan. Jadi saya memberi contoh bahwa pejabat-pejabat negara itu betul-betul harus selektif," kata Syarif di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (14/11/2019).

Ia menyebut pemerintah seharusnya tidak menggandeng seseorang menjadi pejabat hanya karena alasan dukungan dan parpol saja.

"Tak boleh hanya karena pertimbangan dia dari pendukung saya, ataupun dari partai saya atau darimanapun, manakala berbicara kepentingan negara dan bangsa, banyak faktor yang harus dipertimbangkan," ujarnya.

Syarif mengingatkan perlunya melihat integritas dan juga tingkah laku seseorang sebelum menjadi pejabat.

"Pertama dalam mengangkat pejabat pemerintah ya, tentunya banyak kriteria yang harus diperhatikan, salah satunya menyangkut masalah integritas, behavior juga pertimbangan," kat Syarif.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno memandang rencana pemerintah memilih Ahok untuk duduk di kursi BUMN seakan-akan stok yang dimiliki oleh negara ini hanya sosok Ahok sendiri. Tidak ada yang lain.

"Seakan-akan stok yang bisa beresin BUMN terbatas dan hanya ada nama Ahok. Seakan-akan bangsa ini miskin figur yang bisa perbaiki BUMN. Padahal banyak stok di negara ini yang kapasitas, kompetensi, dan integritas sangat bagus. Tapi sekali lagi, jabatan di BUMN itu semi politis. Tak melulu soal kapasitas, tapi juga soal kedekatan dengan kekuasaan," kata Adi saat dihubungi terpisah, Kamis (14/11/2019).

Dia justru melihat, jika Ahok diangkat sebagai Dirut BUMN, melihat bagaimana cara kerja kekuasaan tersebut.

"Artinya, figur yang diangkat sekalipun tak memiliki background sama, tapi karena dinilai punya integritas, kompetensi, dan daya dobrak dipilih jadi pejabat. Inilah yang terjadi ke Ahok," ungkap Adi.

Dia juga mengingatkan, apapun alasannya nanti, Ahok adalah sosok yang kontroversial.

"Karena apapun alasannya, Ahok tetaplah sosok kontroversial. Makin panjang cerita politik ini. Membawa Ahok ke lingkaran kekuasaan, sama saja memelihara kontroversi itu," pungkasnya.