PDIP: Jakarta Tak Ada Penggusuran Itu Hanya Lip Service

Gembong membandingkan Anies dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat kampanye.

oleh Liputan6.com diperbarui 18 Nov 2019, 18:04 WIB
Diterbitkan 18 Nov 2019, 18:04 WIB
Nestapa Ratusan Korban Penggusuran Sunter
Seorang anak berisitrihat di bangunan semipermanen di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (18/11/2019). Warga akan tetap bertahan hingga pemerintah memberikan uang kompensasi atau merelokasi ke tempat yang lebih layak. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Politikus PDIP Gembong Warsono menyatakan, janji Gubernur Anies Baswedan tak ada penggusuran saat kampanye pilkada 2017, hanya sekadar lip service.

"Apa yang diucapkan saat kampanye itu hanya lip service untuk mendapatkan simpati masyarakat," kata Gembong, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Ia membandingkan Anies dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat kampanye. Ahok menegaskan tetap akan menggusur untuk menata kawasan kumuh di Jakarta. 

Menurut Gembong, penggusuran bukan hal tabu lagi dalam penataan Jakarta, di mana sebagai ibu kota sekaligus pusat bisnis.

Menyinggung penggusuran di Sunter, Jakarta Utara, Gembong mengaku tak mau berlarut memperdebatkan setuju tidaknya adanya langkah tersebut. Hanya, dia mengingatkan usai penggusuran Pemprov harus menyediakan hunian pengganti bagi warga terdampak.

"Enggak ada cara lain, sekarang Fraksi PDIP mendorong yang tergusur mendapat tempat yang layak huni bagi mereka," ucapnya.

 

Tidak Ada Intimidasi

Nestapa Ratusan Korban Penggusuran Sunter
Aktivitas warga korban penggusuran di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (18/11/2019). Warga akan tetap bertahan hingga pemerintah memberikan uang kompensasi atau merelokasi ke tempat yang lebih layak. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Utara Sigit Widjatmoko menegaskan pembongkaran beberapa bangunan di Jalan Agung Perkasa VIII, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, atas sepengetahuan warga yang akan digusur. Tidak ada intimidasi ataupun kekerasan dalam proses sebelum ataupun saat proses pembongkaran.

Ia juga menerangkan selain dilakukan petugas Satpol PP, pembongkaran turut dilakukan sendiri oleh pemilik bangunan semipermanen, yang difungsikan sebagai tempat menampung barang rongsok.

"Jadi semua atas sepengetahuan warga, bahkan proses pembongkarannya kita hanya membantu, itu dilakukan sendiri oleh mereka," ujar Sigit.

Pemkot Jakarta Utara dikatakan Sigit bukan sekadar membongkar lapak-lapak rongsokan warga tanpa ada solusi seperti fasilitas rumah susun.

Rumah susun di Marunda, kata Sigit, telah disediakan Pemkot untuk menampung mereka terdampak penggusuran. Namun menurut dia, tidak ada warga yang mendaftar. Para warga justru kembali ke tempat tinggal masing-masing.

"Mereka pada umumnya kembali ke tempat tinggal. Ada yang di Penggilingan, ada yang di daerah Kebon Bawang, ada yang ke Tanah Abang," ujarnya.

Sigit meyakini tidak ada warga yang mendaftar ke rumah susun karena sejatinya pemilik lapak rongsokan tersebut memiliki tempat tinggal. Lokasi rongsokan hanya sebagai tempat usaha.

Ia juga meragukan pernyataan warga yang mengatakan dirinya sebagai pendukung dan memilih Anies saat kontestasi Pilkada.

"Cek saja di daftar pemilih sementara maupun daftar pemilih tetap mereka ada enggak. Ya enggak terdaftar di DPS maupun di DPT. Terus ngeklaim atas nama pemilih siapa," kata Sigit.

Reporter: Yunita Amalia

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya