Iran Serang Israel dengan Ratusan Rudal, Perang Besar di Depan Mata?

Jokowi: Belajar dari Negara Lain, Jangan Sampai Ibu Kota Baru Sepi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas terkait persiapan pemindahan ibu kota di Kantor Presiden.

oleh Liputan6.com diperbarui 16 Des 2019, 14:43 WIB

Diterbitkan 16 Des 2019, 14:43 WIB

Presiden Jokowi didampingi Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil memberikan keterangan pers rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Senin (26/8/2019). Lokasi Ibu Kota berada di wilayah Kabupaten Pejaman Penajam Pasar utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kaltim. (Liputan6 com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas terkait persiapan pemindahan ibu kota di Kantor Presiden. Dia menegaskan, pemindahan ibu kota adalah bentuk percepatan transformasi ekonomi di Kalimantan Timur.

"Artinya bahwa perpindahan ibu kota ini adalah sebagai sebuah percepatan transformasi ekonomi," kata Jokowi saat membuka rapat bersama jajaran menteri Indonesia Maju di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Senin (16/12/2019).

Dia juga mengatakan Indonesia harus belajar dari negara lain seperti Amerika, Brazil yang sudah melakukan sistem perpindahan ibu kota. Jangan sampai perpindahan tersebut membuat sistem jadi gagal.

"Kita harus belajar dari pengalaman beberapa negara yang pindah ibu kotanya, tapi ibu kotanya menjadi kota yang mahal. Ini jangan kemudian sepi, ini juga jangan," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan, nantinya bukan hanya pegawai pemerintahan dan diplomat yang akan menempati ibu kota baru. Sebab, pemindahan tersebut akan dirancang jadi transformasi ekonomi

"Perpindahan basis ekonomi kita menuju ke sebuah smart ekonomi, dan kita ingin perpindahan ibu kota ini juga menandai transformasi produktivitas nasional, transformasi kreativitas nasional, transformasi industri nasional dan transformasi talenta-talenta nasional kita," kata Jokowi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Inventarisasi Lahan di Ibu Kota Baru

Seorang siswa mencari lokasi calon ibu kota baru pada peta saat kegiatan belajar bertema wawasan Nusantara di SDN Menteng 02, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Kegiatan belajar wawasan Nusantara itu memberitahukan lokasi pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur.(merdeka.com/Imam Buhori)

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah akan segera merampungkan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) 200.000 hektare lahan di ibu kota baru. Inventarisasi tersebut dilakukan karena ibu kota baru sebagian memakai lahan hutan.

"Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) kan sudah 200.000 ha. Kalau penambahan lagi kan banyak kawasan hutan di sana. Kita delineasi sehingga demikian kota ini akan menjadi kota yang indah sekali, hutan-hutan terjaga," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Dengan adanya Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah, nantinya akan ada batasan lahan mana yang boleh digunakan untuk menambah pembangunan ibu kota baru. Acuan tersebut juga bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan.

"Karena kalau selama ini hutan itu tidak ada statusnya, banyak orang masuk. Begitu dimasukkan kawasan otorita ibu kota baru akan lebih mudah terjaga," jelas Menteri Sofyan.

Mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian tersebut menambahkan, pemerintah masih akan terus menambah lahan ibu kota baru. Tahap pertama sudah selesai sebesar 180.000 ha menuju tahap kedua sebesar 265.000 ha. "Ya tahap berikutnya memang ke 265.000 ha," tandasnya.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka

Lanjutkan Membaca ↓