PKS Tolak Berkoalisi dengan Parpol yang Hambat Pemilihan Wagub DKI

PKS, kata HNW, menginginkan adanya fit proper test cawagub secara terbuka bila perlu ditanyangkan live TV.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 29 Jan 2020, 13:25 WIB
Diterbitkan 29 Jan 2020, 13:25 WIB
PKS Diskusi Bareng Dubes Palestina
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid memberi sambutan dalam diskusi Ambassador Talks di Fraksi PKS, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/4). Diskusi membahas penanganan pengungsi di negara konflik dan pengaruhnya secara global. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan bahwa pihaknya akan mencatat partai mana di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI yang memperlambat pemilihan wagub DKI Jakarta. Catatan itu nantinya akan menjadi rujukan untuk tidak berkoalisi di Pilpres 2024.

"Catat saja siapa yang membuat tidak kuorum. Nanti pemilu 2024 bisa jadi rujukan,” kata HNW di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (29/1/2020).

HNW menegaskan yang membuat lama pemilihan wagub DKI bukanlah PKS melainkan DPRD DKI yang tidak pernah kuorum pada saat paripurna wagub.

"Kami sudah mengajukan calon 2. Ada fit and proper, kami ikuti. Berikutnya bola ada di tangan DPRD, mereka segera melakukan paripurna yang kuorum.Dua kali paripurna itu tidak kuorum, itu yang bikin terlambat siapa? Nah sekarang jangan lagi juga gitu,” jelasnya.

Dia berharap DPRD DKI kali ini tidak lagi bolos paripurna dan berujung tidak kuorum. Sebab, PKS sudah mengakomodasi permintaan dengan mengganti nama dan mengirim hanya satu nama cawagub.

"Sudah kita PKS pun sudah mengakomodasi untuk ya kita ganti supaya ini kemudian bisa jalan, kami pun akomodasi agar satu dari gerindra satu PKS. Jangan lagi nanti gitu lagi. Sudah dipenuhi nanti mereka tidak kuorum lagi," ujarnya.

PKS, kata HNW, menginginkan  adanya fit proper test cawagub secara terbuka bila perlu ditanyangkan live TV.

"Kita inginkan fit proper secara terbuka supaya ketahuan siapa yang datang dan tidak datang. Siapa anggota DPRD  yang bertanggung jawab dan karenanya hadir dalam fit proper dan lihat pertanyaanya berkualitas atau enggak. Jangan-jangan pertanyaannya pun di bawah standar yang diharapkan. Tentu harapannya anggota DPRD melakukan fit proper secara profesional,” tandasnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya