Abdul Mu'ti: Bung Karno Punya Kedekatan dengan Muhammadiyah

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti,mengatakan sosok Presiden pertama RI Sukarno adalah tokoh pemersatu.

Hal tersebut dikatakannya pada saat menjadi narasumber pada webinar dengan tema 'Pancasila dan Keadilan Sosial' yang diselenggarakan DPP PDI Perjuangan (PDIP) dalam rangka peringatan Bulan Bung Karno, Selasa (9/6/2020).

Dia mencontohkan, bagaimana kedekatan Bung Karno dengan kelompok Islam, salah satunya dengan Muhammadiyah, lantaran adanya kesamaan pandangan mengenai kesejahteraan masyarakat dan tujuan dalam membela orang-orang lemah. Hal inilah juga membawa ke arah kedekatan antara PDIP dengan Muhammadiyah.

"Muhammadiyah dan PDIP ini dipertemukan dalam satu concern yang sama, pembelaan kepada kaum dhuafa, atau bahasa PDIP adalah kaum marhaen. Dan kita dipertemukan oleh sosok yang sama yaitu Bung Karno sebagai seorang kader yang sangat berkelanjutan dalam pemikiran-pemikiran ke- Islamannya. Pejuang bangsa yang tidak pernah kita ragukan sebagaimana kecintaannya kepada tanah air," kata Mu'ti, Selasa (9/6/2020).

Menurut dia, kedekatan itu terus sampai di era Megawati Soekarnoputri, putri dari Bung Karno ini. Menurut dia, banyak chemistry bisa menjadi titik masuk untuk PDIP bisa lebih bekerja sama dan bersinergi dengan Muhammadiyah.

"Saya tadi malam, mengikuti bahwa acara Haul Pak Taufiq Kiemas yang juga menghadirkan Pak Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah," ungkap Mu'ti.

Terkait diskusi webinar, menurut dia, ada perkataan Bung Karno yang legendaris untuk mengingatkan kembali soal pentingnya perjuangan keadilan sosial Indonesia, yakni; kita bukan bangsa kuli dan bukan kuli diantara bangsa-bangsa.

Menurut dia, sila kelima Pancasila secara eksplisit memuat hal keadilan sosial yang berdimensi hukum, ekonomi, dan pendidikan, di mana esensi keadilan sosial itu mengandung dua prinsip, yakni equality dan equity.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Mu'ti memandang, equality mengandung prinsip kemanusiaan memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Manusia sebagai warga negara tidak boleh dibedakan menurut kelas sosialnya atau rasnya. Sedangkan, equity mengandung prinsip bahwa tidak boleh ada kesenjangan apapun di negeri ini.

"Sehingga harus ada pemihakan yang kuat terhadap yang lemah. Yang sering saya sebut harus ada pemihakan dari kaum elit kepada kaum alit," katanya.

Sementara itu, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan sejak awal ideologi bangsa ini digali sebagai ideologi keberpihakan.

Dia menjelaskan, salah satu tujuan utama Pancasila yakni keadilan sosial dalam bidang ekonomi yang dianggap belum terwujud sepenuhnya. Dan itu kemudian diturunkan agar adil secara politik, adil di bidang hukum, dan adil di bidang ekonomi.

"Praksis Pancasila dalam kehidupan berbangsa, instrumen terminalnya adalah keadilan itu. Suatu pijakan yang visioner, namun menyentuh hal yang paling hakiki setiap manusia terjajah yakni rasa keadilan," kata Hasto.