Bahas Strategi Pengamanan Papua, Menkopolhukam Minta Aparat Tak Terprovokasi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mimika, Papua, Rabu (23/7/2020).

Dalam kunjungan selama sehari tersebut, Mahfud didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Kasum TNI Letjen Joni Supriyanto dan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono yang kemudian menggelar pertemuan dan berdialog dengan Satuan Tugas (Satgas) TNI, Polri, dan BIN.

Pada kesempatan itu Mahfud mengimbau kepada pasukan keamanan untuk mengamankan wilayah NKRI dengan baik dengan tetap mengedepankan pendekatan hukum dan tidak terpancing melakukan tindakan yang berlebihan.

"Info dari Menlu bahwa kita sedang dipancing dengan isu pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan. Kita jaga negeri ini dengan sepenuh hati dan tidak terprovokasi oleh pihak lain," kata Mahfud di Timika, Papua.

Saat ini, lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, tugas pemerintah termasuk TNI dan Polri lebih berat karena harus fokus menangani pandemi Covid-19, termasuk di Papua. Namun begitu, jangan sampai karena fokus menangani Covid-19, sehingga tugas lain terabaikan.

"Di samping fokus penanganan Covid-19 juga tetap memperhatikan sektor lain misalnya ekonomi. Khusus di Papua, harus tetap siaga melakukan pengamanan agar tidak muncul aksi gangguan keamanan yang mengancam integrasi kita," terangnya.

Sementara Mendagri Tito Karnavian mengatakan, akar permasalahan utama di Papua adalah kesejahteraan, sehingga muncul separatisme. Karena itu, perlu kebijakan jangka pendek dan panjang.

"Strategi penanganannya untuk jangka panjang yaitu kesejahteraan, sedangkan jangka pendek melanjutkan otonomi khusus (otsus). Peran satgas hanya untuk meredam konflik," ujar mantan Kapolri ini.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Memperpanjang pemberian dana Otsus untuk Papua yang masa berlakunya akan habis pada November 2021, lanjut Tito, dapat mengatasi permasalahan ekonomi di Negeri Cendrawasih itu.

"Percepatan pembangunan bisa diwujudkan dengan baik," ujar dia.

Menurutnya, ada empat gerakan yang perlu diwaspadai dan diantisipasi, yakni politik, aksi senjata, diplomasi, dan propaganda. Khusus di Papua, pentingnya melaksanakan operasi intelijen dalam dunia siber dan harus ada tim inteltek yang memonitor secara intens gerakan para separatis.

"Kita harus working smart, bukan working hard. Jangan terulang kerusuhan Jayapura, Manokwari, dan Wamena," Tito menandaskan.