Menanti Inovasi-Inovasi dalam Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi PPP MPR Arwani Thomafi mengatakan, pihaknya ingin ada pembaruan-pembaruan dalam Sidang Tahunan MPR yang digelar 14 Agustus nanti.

Arwani melanjutkan, pembaruan atau inovasi dibutuhkan agar sidang tahunan bisa benar-benar dirasakan dan berdampak terhadap masyarakat. Jadi tidak terjebak anggapan konvensi seremonial. Tentunya tetap dengan semangat keterbukaan.

"Barangkali menjadi lebih penting adalah format atau inovasi dalam bentuk format. Misalnya dari sisi durasi, lalu juga inovasi dalam penyampaiannya, apa hanya Pak presiden saja yang menyampaikan atau juga para pimpinan lembaga tinggi negara itu juga diberi kesempatan langsung menyampaikan," kata Arwani.

Pernyataan di atas disampaikan Arwani dalam diskusi 4 Pilar yang digelar virtual di media center Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (3/8/2020). Diskusi mengambil tema 'Akuntabilitas Laporan Kinerja Lembaga Negara Melalui Sidang Tahunan MPR'.

Arwani menuturkan, inovasi-inovasi tersebut tentunya juga menjadi harapan rakyat. Dan hal itu harus direspon oleh para lembaga negara.

Dia menambahkan, terlebih dalam setiap laporan kinerja yang terbaik dan tepercaya, para lembaga negara harus menjelaskan atau menawarkan solusi terkait persoalan yang dihadapi masa kini atau masa yang akan datang.

"Bahwa para pimpinan lembaga negara duduk bersama, saling menyampaikan pandangannya, kinerjanya, prestasinya tapi juga harus ada hal-hal yang didengar para pimpinan lembaga tinggi negara," ujar dia.

Sehingga, kata Arwani, pada akhirnya situasi atau hal-hal berkaitan dengan persoalan-persoalan yang mendasar di masyarakat itu bisa mendapatkan tempat dan penjelasan.

"Sehingga masyarakat mendapat manfaat dari pelaksanaan sidang tahunan ini. Tidak hanya sekedar memberikan informasi tetapi memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat, saya kira itu hal-hal yang perlu kami sampaikan," tutur dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lebih jauh Arwani mengatakan, karena sidang tahunan kali ini digelar di tengah Pandemi Covid-19, protokol kesehatan juga harus diperhatikan. Karena para lembaga negara harus memberikan teladan.

Namun meski mengikuti protokol kesehatan, tidak mengurangi substansi pelaksanaan sidang tahunan itu sendiri. Rencananya sidang tahunan kali ini hanya akan langsung dihadiri separuh anggota MPR. Hal itu tak lain untuk menerapkan jaga jarak.

"Saya kira ada mungkin yang mengusulkan teman-teman anggota MPR yang emang bisa hadir di Jakarta, tetap protokol, ada juga tetap hadir dan mungkin bisa di tempat lain. Mungkin di gedung yang lain, di pasang layar sehingga masyarakat tahu para anggota MPR ini juga hadir di Jakarta," jelas dia.

"Para anggota MPR semuanya hadir tapi tetap protokol kesehatan diterapkan gitu, tapi tidak hanya 300 orang saja. Pertanyaan nanti kalau cuman 300 yang lain kemana, ini juga masyarakat nanti jadi tanda tanya lagi," imbuh dia.

Oleh karena itu, dia mengusulkan agar para anggota MPR semuanya wajib hadir tapi penempatan ruangannya diatur. Misal fraksi PDIP dari sekian ratus anggota, mungkin hanya separuh yang bisa hadir di ruangan.

"Yang lainnya nanti di ruang fraksi, jadi bisa ditunjukkan ke masyarakat atau di tempat lain yang itu betul betul juga nanti akan memberikan keterbukaan masyarakat, bahwa MPR serius di dalam melaksanakan sidang tahunan MPR ini," dia memungkasi.