Sejumlah Tokoh Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah tokoh hari ini mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Deklarasi ini berlangsung di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat.

"Saya akan mulai membacakan jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)," ucap Ketua Komite KAMI, Ahmad Yani, dalam keterangannya, Selasa (18/8/2020).

Disebutkan, sejumlah tokoh mendukung aksi tersebut. Di antaranya, Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Refly Harun, Rocky Gerung, Ichsanuddin Noorsy, Lieus Sungkharisma, Said Didu, Adhie Massardi, MS Ka'ban, Chusnul Mariyah Nurhayati Assegaf, dan Syahganda Nainggolan.

Ada 10 poin yang dimaksud dengan jati diri KAMI. Salah satu bunyinya yakni; KAMI adalah gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen yang berjuang bagi tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu deklarator KAMI Din Syamsuddin mengklaim, sangat mungkin gerakan yang dicetusnya ini akan banyak dihalangi. Meski demikian, dia meminta jangan gentar dan terus maju.

Din berpesan, pihak-pihak yang tergabung dalam gerakan KAMI untuk tak mudah terpancing. Apalagi terprovokasi.

"Saya mohon betul khusus hari hari ini mungkin saja ada yang ingin mengacau, ada yang ingin menghasut, maka jangan terhasut, jangan terprovokasi, jangan satu kerikil kecil pun terlemparkan, jangan satu ujaran kebencian terlontarkan," kata Din.

Sementara itu, salah satu deklarator lainnya Gatot Nurmantyo, menegaskan, KAMI ini untuk meilhat secara benar apa yang masih keliru di Indonesia.

"Kami ingin menjadikan momentum proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75 ini, untuk jujur melihat diri apa yang belum benar, atau bahkan masih keliru di negeri ini," jelas Mantan Panglima TNI itu.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Terkait deklarasi KAMI tersebut, Politikus PKB Abdul Kadir Karding menilai itu merupakan koalisi orang-orang yang kalah pada Pilpres 2019 lalu. Sebab, deklaratornya sebagian besar orang-orang yang berada di pihak lawan pemerintah terpilih.

"Pendeklarasian KAMI dapat dimaknai sebagai koalisi orang-orang yang kalah dalam Pilpres. Karena kalau melihat daftar nama sebagian besar adalah orang-orang yang kecewa ketika Pilpres terdahulu," ujar Karding.

Dia memandang, KAMI sebagai lanjutan kekecewaan para tokoh ini karena jagoannya saat Pilpres lalu kalah. Menurutnya, dilihat dari sisi demokrasi langkah tersebut dinilai tidak menjalankan demokrasi secara tepat.

"Dalam demokrasi itu kalau kalah ya sudah, kita mengambil posisi yang terbaik adalah mendukung pemerintah di hal-hal yang positif," kata Karding.

Senada, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily justru memandang, ada yang sedang mencari panggung di tengah pandemi Covid-19 ini.

"Sayang sekali jika situasi pandemi saat ini, yang seharusnya kita bersatu-padu menghadapi Covid-19 ada sebagian elit bangsa ini memanfaatkannya sebagai panggung politik berbungkus gerakan moral, karena tokoh-tokoh yang terlibat dalam gerakan ini merupakan tokoh-tokoh politik," ungkap Ace.

Ace menyayangkan deklarasi yang dilakukan di Tugu Proklamasi, Jakarta itu mengabaikan protokol kesehatan. Sebab, deklarasi dilakukan dengan mengumpulkan orang banyak. Dia menilai, hal ini tidak menunjukan keteladanan bagi rakyat. "Bukan saja telah menyalahi aturan, tetapi sungguh tidak menunjukan keteladanan bagi rakyat yang diatasnamakannya," tutur Ace.

KAMI mendelarasikan gerakannya dan memperkenalkan 10 pandangan yang disebut sebagai jati diri KAMI. Berikut 10 poinnya:

1. KAMI adalah gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen yang berjuang bagi tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. KAMI berjuang dan bergerak untuk melakukan pengawasan sosial, kritik, koreksi, dan meluruskan kiblat bangsa dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan.

3. KAMI berjuang dengan melakukan berbagai cara sesuai konstitusi, baik melalui edukasi, advokasi, maupun cara pengawasan sosial, politik moral, dan aksi-aksi dialogis, persuasif, dan efektif.

4. KAMI sebagai koalisi rakyat dengan latar belakang kemajemukan agama, suku, profesi, dan afiliasi politik, menjunjung tinggi kemajemukan, kerukunan, dan kebersamaan. Pandangan dan sikap KAMI adalah perwujudan dari hal-hal yang dapat disepakati.

5. KAMI mempunyai pandangan dan sikap resmi yaitu yang disepakati secara tertulis oleh dewan deklarator. Di luar itu merupakan pandangan dan sikap pribadi deklarator, atau jejaring pendukung KAMI di pusat, daerah, dan luar negeri.

6. KAMI sebagai gerakan moral rakyat yang bersifat nasional menerima dukungan dan penyaluran aspirasi rakyat di daerah-daerah dan warga negara Indonesia di luar negeri walau tidak ada hubungan struktural-organisatoris, namun kami berkewajiban moral unruk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi itu.

7. KAMI baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dan jejaringnya berjuang untuk tujuan adanya perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan dapat dihentikan.

8. KAMI bergerak secara berkesinambungan atas dasar keyakinan bahwa kebenaran dan keadilan harus tegak, serta kebatilan dan kemungkaran harus sirna.

9. KAMI membagi struktur organisasi kepada:

A. Dewan Deklarator sebagai penentu kebijakan prinsipil dan strategis, dan dipimpin oleh presidium yang bekerja secara kolektif-kolegial memimpinkan gerakan sesuai jati dirinya.

B. Komite Eksekutif terdiri dari sembilan orang yang diangkat oleh presidium, berfungsi sebagai motor penggerak koalisi, melaksanakan rencana-rencana strategis yang diputuskan Dewan Deklarator dan membentuk serta mengoordinasi divisi-divisi.

C. Komisi-komisi sebagai organ kerja sesuai sektor pembangunan nasional yang melaksanakan kerja/aksi di bawah koordinasi presidium.

D. Divisi-divisi merupakan organ dan instrumen koalisi yang melaksanakan rencana kerja/aksi sesuai bidangnya masing-masing.

10. KAMI sebagai gerakan yang terorganisir, menerapkan disiplin ketat dan tegas atas kendali presidium yang dapat mengambil keputusan tertentu demi nama baik dan efektivitas gerakan.

Reporter: Ahda & Genan

Sumber: Merdeka.com