Ragam Tanggapan Pro Kontra PSBB Jakarta Akan Kembali Diberlakukan

Liputan6.com, Jakarta - Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Jakarta akan kembali diberlakukan mulai Senin, 14 September 2020 mendatang.

Beragam tanggapan pro dan kontra pun bermunculan, termasuk dari para menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Salah satunya Menteri Perdagangan Agus Supramanto yang meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak menghalangi jalur distribusi saat PSBB Jakarta kembali diberlakukan.

"Setiap wilayah yang memberlakukan PSBB harus memberikan kelancaran jalur-jalur distribusi termasuk logistik supaya usaha dan perekonomian tetap berjalan," kata dia dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis, 10 September 2020.

Selain itu, Menteri Agama Fachrul Razi juga mengimbau umat untuk mematuhi aturan Pemda dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 saat PSBB kembali diberlakukan.

Berikut beragam tanggapan terkait PSBB Jakarta yang akan kembali mulai diberlakukan dihimpun Liputan6.com:

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Komisi IX selaku komisi kesehatan mendukung keputusan Pemprov DKI kembali menerapkan PSBB mulai 14 September mendatang

Anggota Komisi IX Kurniasih Mufidayati menyatakan keputusan tersebut demi menyelamatkan warga Ibukota.

"Kita dukung keputusan PSBB demi menyelamatkan jiwa warga Jakarta dan sekitarnya," katanya saat dikonfirmasi, Kamis, 10 September 2020.

Kurniasih menyatakan angka kenaikan kasus positif dan keterpakaian tempat tidur di DKI sudah sangat tinggi dan mengkhawatirkan.

"Angkanya sudah sangat memprihatinkan," ucap dia.

Poltiikus PKS ini menyebut Pemprov DKI sudah pasti telah mengkaji mendalam sebelum menarik rem darurat tersebut.

"Pastinya Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan kajian detail sbelum ambil keputusan (PSBB) ini," tandas dia.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta, DKI Jakarta benar-benar mendisiplinkan masyarakat ketika menerapkan PSBB jika ingin mengatasi Covid-19.

"Aturan-aturan PSBB jangan hanya di atas kertas, tapi harus dilaksanakan, konsisten, dan tegas dalam pengawasannya," kata Puan.

Dia menuturkan, hal ini penting, agar masyarakat yang sudah merelakan diri tak keluar rumah, tak merasa disia-siakan usahanya untuk menekan penyebaran Covid-19.

"Jangan sia-siakan pengorbanan masyarakat yang berdiam diri di rumah," ungkap Puan.

Politikus PDIP ini juga berharap, baik pemerintah pusat dan daerah bisa meningkatkan koordinasi dan konsistensi saat menerapkan kebijakan PSBB untuk mengatasi Covid-19.

“Pemerintah pusat dan daerah mutlak harus berkoordinasi. Jika diputuskan menerapkan PSBB, maka harus konsisten dalam pelaksanaan dan pengawasannya," ungkap Puan.

Puan menuturkan, masyarakat menaruh harapan besar pada pemerintah untuk dapat mengendalikan dan menangani pandemi ini, termasuk penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Dia meminta pemerintah meningkatkan pelaksanaan program testing, tracing, dan treatment (3T), dalam menanggulangi penyebaran Covid-19. Pasalnya, cakupan orang yang menjalani tes dengan metode polymerase chain reaction (PCR) selama ini masih jauh dari target yang diharapkan.

"Pemerintah harus melindungi masyarakat miskin dan terpinggirkan agar mendapat pelayanan kesehatan yang setara, khususnya tes PCR demi menanggulangi penyebaran Covid -19, hingga vaksin ditemukan dan didistribusikan," pungkas dia.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengingatkan pemerintah provinsi DKI Jakarta tetap menyeimbangkan gas dan rem dalam penerapan PSBB.

Dia menekankan penerapan PSBB di Ibukota jangan sampai berdampak negatif terhadap perekonomian.

"Tentu saja keseimbangan itu harus ditemukan. Rem pun jangan sampai berdampak pada ekonomi. Jadi remnya harus pas," ujar Donny.

Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus dapat menentukan sektor-sektor mana yang harus dibuka dan ditutup selama masa PSBB.

Sehingga, perekonomian tidak terganggu dengan penerapan kembali PSBB seperti masa awal pandemi Covid-19.

"Harus dipilah mana yang ditutup mana yang dibuka," tutup Donny.

Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Gatot Eddy mengaku siap menggelar operasi yustisi untuk merazia warga yang tak bermasker demi memutus mata rantai penularan Covid-19.

Hal itu diungkapkan usai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil kebijakan untuk melaksanakan PSBB Total di Ibu Kota.

"Masker ini yang paling penting untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan kita akan tegas ya untuk melaksanakan operasi ini," kata Gatot saat jumpa pers di Mapolda Metro Jaya.

Dia menjelaskan, operasi digelar tidak hanya mengerahkan personel kepolisian, tetapi juga akan melibatlan anggota TNI, Satpoll PP, dan kejaksaan.

Dia mewanti-wanti, akan ada sanksi lebih tegas dari sekadar yang dilakukan saat ini. Namun hal itu belum dia rinci seperti apa penegakan sanksi akan diterapkan.

"Kemarin itu kan mendisiplinkan oleh karena itu ada polisi, TNI, Satpoll PP, ini kita gabungan melibatkan juga jaksa, kita lakukan secara serentak di seluruh Indonesia dan akan ada sanksi yang lebih tegas lagi," yakin Gatot.

Operasi ini, lanjut dia, akan dilakukan sepanjang hari, mulai dari pagi, siang, dan malam hari. Bagi wilayah yang telah menerapkan jam malam, operasi juga akan digelar di waktu tersebut.

"Kita akan koordinasikan dengan Bapak Kapolda, Bapak Kejati ya, untuk bisa bergabung dengan sesuai apa yang kita rencanakan," dia menandasi.

Menteri Perdagangan Agus Supramanto meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menghalangi jalur distribusi saat PSBB. Sebab, jika jalur distribusi terganggu maka akan berdampak pada suplai chain atau rantai pasok.

"Setiap wilayah yang memberlakukan PSBB harus memberikan kelancaran jalur-jalur distribusi termasuk logistik supaya usaha dan perekonomian tetap berjalan," kata dia.

Dia mengatakan, hampir 50 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia berasal dari sektor konsumsi. Oleh karenanya, jika distribusi tidak lancar maka akan berdampak pula terhadap PDB.

"PSBB ini memang membatasi ruang gerak kita. Namun demikian ini ada aktivitas yang masih boleh dibuka yaitu berkaitan kesehatan, kemudian khsuusnya bahan pangan, makanan dan minuman. Ini ritel-ritel tetap buka tetapi tidak bisa melayani pengunjung," kata dia.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kebijakan PSBB dilakukan Pemprov DKI secara otomatis akan mempengaruhi kinerja industri manufaktur Tanah Air.

Apalagi, belakangan bulan ini kinerja industri manufaktur tengah mengalami perbaikan sejak dibukanya PSBB.

"DKI kembali PSBB ketat ini tentu sedikit banyak akan kembali pengaruhi kinerja industri manufaktur di Indonesia," kata dia.

Dia menambahkan, jika kebijakan PSBB ketat diikuti oleh daerah lainnya maka dampak besar akan lebih berasa bagi industri.

Namun demikian, perlu ditekankan di sini adalah bagaimana faktor kesehatan menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah.

"Tapi yang perlu disampaikan bahwa bagi pemrintah kesehatan masyarakat suatu hal yang tidak bisa ditawar," tandas dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, meski akan diberlakukan kembali PSBB pihaknya tetap akan mengizinkan sebayak 50 persen pekerja dikantoran beroprasi. Sementara sisanya tetap bekerja dari rumah.

"Kami sudah menyampaikan bahwa sebagian besar kegiatan perkantoran melalui fleksibel working hours. Sekitar 50 persen di rumah, dan 50 persen di kantor, dan 11 sektor tetap dibuka," kata dia.

Airlangga menyebut, DKI Jakarta sebenarnya telah menerapkan PSBB penuh selama Maret April Juni lalu, kemudian menerapkan PSBB transisi mulai Juli hingga awal September ini. Namun karena terjadi peningkatan kasus covid-19, DKI Jakarta berencana kembali menerapkan PSBB penuh.

Mantan Menteri Perindustrian itu juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi kembali dihentikannya kebijakan ganjil genap selama massa pandemi Covid-19. Sebab, sebagian besar kasus Covid-19 di DKI Jakarta berasal dari transportasi umum.

"Sehingga tentu beberapa hal termasuk beberapa kebijakan yang perlu dievaluasi termasuk terkait dengan ganjil genap jadi ini yang kemarin kami sudah sampaikan kepada Gubernur DKI," jelas dia.

Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah DKI Jakarta mendukung kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk kembali menerapkan PSBB di Ibu Kota, pada Minggu, 14 September nanti.

Saat PSBB mulai diterapkan, Ketua PW Muhammadiyah Jakarta M Sun'an Miskan menyampaikan lima seruan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Salah satunya mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan dan mengingatkan orang sekitar/terdekat untuk turut mematuhi.

"Diharapkan kepada warga masyarakat khususnya warga persyarikatan Muhammadiyah DKI Jakarta untuk melaksanakannya," kata Sun'an, dilansir Antara.

PW Muhammadiyah juga meminta Amal Usaha Muhammadiyah khususnya bidang pendidikan (sekolah dan kampus) agar tetap mematuhi dan melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Sedangkan untuk tempat ibadah, yakni masjid dan musala milik Muhammadiyah, boleh digunakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Selama Jakarta dinyatakan dalam situasi darurat dan kembali ke PSBB ketat, maka Kantor PW Muhammadiyah DKI Jakarta ditutup. Koordinasi dan komunikasi dilakukan via telpon atau media daring," jelasnya.

Kasus positif Covid-19 di beberapa wilayah mengalami peningkatan. Menteri Agama Fachrul Razi mengimbau umat untuk mematuhi aturan Pemda dan Gugus Tugas.

Untuk wilayah dengan kasus tinggi atau zona merah, Fachrul meminta agar masyarakat membatasi beraktivitas di luar, dan melaksanakan ibadah di rumah.

"Kami imbau, umat yang tinggal di kawasan dengan kasus positif Covid-19 yang tinggi, agar sementara membatasi aktivitas di luar, serta beribadah di rumah dulu," pesan Menag di Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Menag juga mengajak umat menjadi teladan disiplin mematuhi penerapan protokol kesehatan. Menurut dia, tugas seorang hamba Tuhan adalah mewujudkan kemaslahatan bagi sesama. Karenanya, kepatuhan dan disiplin terhadap protokol kesehatan harus diyakini sebagai bagian dari wujud pelaksanaan ajaran agama.

"Teladan itu akan memberi kontribusi besar dalam menghadapi pandemi Covid-19 di negeri kita," ujarnya.

Menag mencontohkan kepatuhan penduduk Syam terhadap pesan Gubernur Amru bin Ash saat dilanda wabah Tha'un dalam sejarah Islam.

Menurut Amru bin Ash, wabah bagaikan api yang menjilat dan bisa membakar siapa saja. Karenanya, harus dijauhi hingga api itu padam. Arahan ini dipatuhi penduduk Syam hingga wabah Tha'un hilang.

"Mari, sama-sama kita patuhi arahan Pemda dan Gugus Tugas. Semoga pandemi ini segera berakhir," tutur dia.

Epidemiolog Universitas Indonesia, dr Syahrizal Syarif MPH PhD, mengatakan, silakan saja jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menerapkan pelaksanaan PSBB di seluruh wilayah Ibu Kota.

"Apa pun yang bisa dilakukan, dilakukan," kata Syahrizal.

Namun, lanjut Syahrizal, Anies harus bisa memastikan seluruh masyarakat di DKI Jakarta dan pinggiran Jakarta untuk patuh melakukan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

"Yang paling penting menurut saya, sambil menunggu vaksin, daya perlindungan yang sama dengan vaksin itu sebetulnya 3M itu," kata Syahrizal saat dihubungi Health Liputan6.com pada Kamis pagi, 10 September 2020, melalui sambungan telepon.

Meskipun PSBB kembali dijalankan, tapi ada 11 bidang usaha vital yang boleh tetap beroperasi. Sehingga masih terjadi pergerakan antar manusia.

"Pastikan mereka yang bekerja itu setidaknya pakai masker dan jaga jarak," ujarnya.

Selain itu, Syahrizal juga mengimbau agar Anies melakukan kampanye 3M besar-besaran dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

"Dan, Jakarta itu harus jadi contoh bagaimana orang tidak pakai masker dikasih sanksi yang efek jera, bukan peti mati ditaruh-taruh, itu buang duit saja," Syahrizal menekankan.

Begitu juga dengan peraturan ganjil-genap, sebaiknya ditiadakan karena dinilai kontraproduktif.

"Jadi, jangan lakukan yang aneh-aneh, lah," jelas Syahrizal.