Setahun Jokowi - Ma'ruf Amin, Program Prioritas Ambyar Tergerus Virus

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin tepat berusia satu tahun, sejak dilantik di Gedung Parlemen Jakarta, 20 Oktober 2019. Selang beberapa hari pasca dilantik, Jokowi dan Ma'ruf membentuk Kabinet Indonesia Maju.

Setidaknya, ada lima program kerja prioritas yang dibeberkan Jokowi saat pelantikan. Tentunya, lima program tersebut disusun Jokowi jauh sebelum virus corona (Covid-19) melanda Indonesia dan sejumlah negara.

Prioritas utama pemerintahan Jokowi yakni, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapainya, dia menilai butuh endowment fund (dana abadi) yang besar untuk manajemen SDM.

Pembangunan infrastruktur masih menjadi program prioritas Jokowi di periode kedua kepemimpinannya. Khususnya, yang menghubungkan kawasan produksi dan akses ke kawasan wisata sehingga bisa mendongkrak perekonomian masyarakat.

Jokowi pun telah merealisasikan hal itu di sejumlah daerah. Pada Selasa 25 Agustus 2020, Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) Seksi IV. Ruas jalan tol yang diresmikan itu membentang dari Pintu Tol Blang Bintang hingga ke Pintu Tol Indrapuri.

Sebulan kemudian, Jumat 25 September, Ia meresmikan jalan tol lintas Sumatera ruas Pekanbaru-Dumai (Permai), Riau. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Negara mengingat kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Lima hari berikutnya, Selasa 29 September 2020, Jokowi meresmikan Jalan Tol Manado-Bitung ruas Manado-Danowudu secara virtual.

Fokus ketiga Jokowi yakni, penyederhanaan sejumlah aturan yang berbelit-belit melalui Omnibus Law Cipta Kerja. Jokowi langsung mengajak DPR menyusun omnibus law, sebuah UU sapu jagat yang bisa merevisi banyak UU.

Tujuannya, untuk memudahkan proses perizinan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, agar terciptanya lapangan pekerjaan di Indonesia. Nampaknya, cita-cita Jokowi kini menjadi kenyataan.

Program prioritas keempat, penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran. Bahkan, Jokowi mengancam akan mencopot para menteri dan pejabat yang tak serius mewujudkan program pembangunan.

"Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," ujar Jokowi di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Minggu 20 Oktober 2019.

Namun ancaman itu hingga kini masih belum terbukti. Kendati Presiden Jokowi marah lantaran kesal kinerja para menterinya kurang gereget, terutama dalam penanganan di tengah pandemi virus corona Covid-19.

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis," tegas Jokowi seperti dikutip Senin 29 Juli 2020.

Terakhir, Jokowi akan fokus terhadap transformasi ekonomi di periode kedua kepemimpinannya. Ia mengajak semua pihak bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Setahun sudah Jokowi-Ma'ruf memimpin Indonesia, nyatanya program yang berjalan masih dibawah ekspetasi. Pengamat Politik Universitas Islan Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan adanya program yang belum berjalan disebabkan virus corona yang mewabah di Indonesia sejak Maret lalu.

Misalnya, program prioritas pengembangan SDM belum terealisasi hingga kini karena pemerintah fokus menangani dampak kesehatan dan ekonomi akibat Covid-19. Begitu pula, pembangunan infrastruktur, tak semulus yang direncanakan.

Pasalnya, anggaran untuk infrastruktur direm menyusul krisis akibat pandemi corona. Adi turut menyoroti pemulihan dan pembangunan ekonomi yang nyaris tak terlihat. Alih-alih meroket, ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 justru anjlok di angka minus 5,32 persen. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberi isyarat bahwa Indonesia akan mengalami resesi pada kuartal III 2020.

"Under expectation (di bawah ekspektasi) ya. Pertama, soal wabah korona yang membuat pemerintah (dan) menteri, totally menghambat semua keinginan dan program prioritas presiden," kata Adi saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (18/10/2020).

Kendati begitu, Adi mengakui ada pula program prioritas pemerintah Jokowi yang kini sudah terealisasi. Salah satunya, niat Jokowi untuk menyederhanakan regulasi dan birokrasi. Hal ini terbukti dengan diketok palunya UU Cipta Kerja dalam rapat paripurna DPR, padahal masyarakat ramai-ramai menolak pengesahan undang-undang ini.

Sejauh ini, UU Cipta Kerja setebal 812 halaman sudah ada di Kementerian Sekretariat Negara dan hanya tinggal menunggu tanda tangan Jokowi. UU itu akan tetap berlaku dengan sendirinya meski Jokowi memilih tak menekennya dalam waktu 30 hari.

Adi memahami adanya program prioritas Jokowi yang belum terlihat hingga kini. Sebab, jajaran kabinet Indonesia Maju baru sekitar 5 bulan bekerja tiba-tiba dihadapkan oleh persoalan pandemi corona. Mau tak mau, program kerja para menteri menjadi terhambat karena fokus utama Jokowi pun kini berbeda.

"Artinya 5 bulan pertama sebagai menteri, menteri ini sebenarnya ingin menyesuaikan ritme kerja, melakukan penetrasi, mengkonsolidasi SDM di setiap Kementerian. Tapi tiba-tiba mau running, dihadapkan pada situasi pandemi, ambyar semua itu urusan," tuturnya.

Kata 'Ambyar' sendiri berasal dari bahasa Jawa yang artinya bercerai-berai, berpisah-pisah, atau tidak terkonsentrasi lagi. Bagi orang Jawa, ambyar bisa berarti remuk atau hancur. Kata ini dipopulerkan oleh almarhum Didi Kempot.

Kembali kepada kinerja pemerintahan, Adi pun menilai wajar Jokowi beberapa kali mengeluhkan kerja para menterinya hingga mengancam reshuffle (perombakan) kabinet. Menurut Adi, para menteri nyatanya tak bisa bekerya secara extraordinary di masa pandemi.

Untuk itulah, dia mengatakan sudah seharusnya Jokowi me-reshuffle para jajaran menteri yang bekerja tidak sesuai ekspektasinya. Terlebih, kata Adi, pola penanganan Covid-19 mulai membaik sehingga fokus Jokowi sudah bisa terbagi.

"Saya kira ke depan memang tidak ada masalah lagi bagi Presiden untuk mengganti menteri-menterinya yang tidak sesuai dengan harapan. Satu-satunya yang bisa menjawab itu adalah ganti dan reshuffle menteri yang tidak sesuai diharapkan," ucapnya.

Di tahun kedua kepemimpinnanya, Adi mendorong Jokowi fokus menjalankan program recovery atau pemulihan ekonomi. Ini mengingat pemulihan ekonomi dampak pandemi tak cukup diselesaikan dalam kurun satu atau dua tahun saja.

Jokowi juga diminta berfokus memperbaiki pola penanganan dan dampak corona di tahun berikutnya. Contohnya, memperbanyak tes swab PCR di berbagai daerah demi menekan penyebaran Covid-19.

Kemudian, fokus mendistribusikan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19. Sementara untuk program prioritas pembangunan infrastruktur, Adi menyebut bisa dikesampingkan terlebih dahulu.

"Itu program jangka pendek penanganan corona. Jangka panjangnya adalah recovery di bidang ekonomi, enggak perlu mikir yang lain-lain lah," ucapnya.

Di sisi lain, Adi menyinggung peran Wapres Ma'ruf Amin yang tak begitu nampak di depan publik. Dia berharap ke depannya Ma'ruf bisa tampil di media dengan isu-isu politik, sosial, dan ekonomi. Bukan hanya, isu-isu radikalisme dan khalifah saja.

"Saya kira memang ke depan Pak Wapres harus diberikan porsi yang juga harus seimbang. Ini untuk memberikan keyakinan kepada publik kalau Wapres dipilih bukan hanya untuk ban serep membendung politik identitas tetapi bisa bekerja secara maksimal juga," jelas Adi.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengakui bahwa prioritas kerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berubah karena pandemi Covid-19. Pemerintah kini berfokus menangani dampak pandemi baik dari sektor kesehatan maupun ekonomi.

Donny mengklaim meski ekonomi Indonesia terkontraksi hingga minus 5,32 persen di kuartal II 2020, namun lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya. Presiden Jokowi pun pernah menyatakan hal demikian.

"Jika dibandingkan dengan negara lain, persentase itu masih cukup lumayan dan beberapa indikator ekonomi yang ada menunjukkan bahwa kita sedang mengalami tren positif," jelas Donny kepada Liputan6.com, Minggu.

Menurut dia, program-program pemulihan ekonomi seperti, bantuan sosial (bansos), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, bantuan modal kerja UMKM, hingga subsidi gaji sudah berjalan baik. Dengan begitu, diharapkan dapat memulihkan ekonomi kuartal III.

Kendati fokus saat ini penanganan Covid-19, Donny memastikan bahwa program-program prioritas yang sudah berjalan tetap dilanjutkan. Adapun program nonprioritas, anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid-19.

"Jadi kalau program program prioritas yang sudah berjalan tetap dijalankan. Ada program-program yang tidak terlalu prioritas, itu anggarannya direalokasi ke mitigasi kesehatan dan ekonomi Covid-19," tandasnya.

Dia mengatakan Jokowi-Ma'ruf masih akan tetap fokus terhadap penanganan corona di tahun kedua kepemimpinannya. Apalagi, saat ini pemerintah tengah menyiapkan vaksin corona dan vaksinasi.

Vaksinasi ini diharapkan dapat menekan angka kasus positif harian corona. Di samping itu, pemerintah juga fokus memulihkan ekonomi yang terpukul akibat wabah Covid-19.

"Tetap perbaikan ekonomi, recovery karena pandemi kemarin kan ekonomi kita mengalami tekanan," pungkas Donny.