Bakamla Tangkap 2 Kapal Asing di Natuna, DPR Minta Kemlu Kedepankan Diplomasi

Liputan6.com, Jakarta - Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia menangkap dua kapal tanker berbendera Iran dan Panama yang diduga mentransfer BBM ilegal, pada pekan kemarin. 

Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin meminta Kementerian Luar Negeri mengedepankan peran diplomasi terkait penangkapan dua kapal asing di Natuna.

"Peran diplomasi kita kedepankan, secara prosedur kita dapat melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengapa bisa masuk (kapal asing) ke Indonesia serta melihat berkas dan dokumen izin kapal tanker tersebut," kata Azis Syamsuddin, dalam keterangannya, Rabu (27/1/2021).

Mengacu keterangan Bakamla, pada saat kedua kapal tersebut ditangkap KN Pulau Marore-322, diduga keduanya tengah melakukan transfer BBM ilegal dengan sengaja menutup nama lambung kapal dengan kain.

Selain itu, mereka juga mematikan automatic identification system (AIS) diduga untuk mengelabui aparat penegak hukum Indonesia. 

Karenanya menurut Azis, hal yang dilakukan Bakamla adalah benar, mengacu kepada Undang-Undang RI. No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan serta Peraturan Presiden No. 178 tahun 2014 tentang Bakamla yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdikasi mulai dari laut territorial sampai dengan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif). 

"Bakamla sebagai single coast guard membawakan sinergitas kewenangan, kekuatan dan kemampuan bersama TNI Angkatan Laut (AL) untuk meningkatkan pengawasan di wilayah-wilayah perairan yang rawan dimasuki kapal asing secara ilegal," jelas dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Azis berharap, pemerintah dan aparat penegak hukum terus berkomitmen dalam melindungi keutuhan dan batas-batas NKRI.

Salah satunya dengan konsistensi patroli keamanan di wilayah teritorial sampai dengan ZEE.

"Ke depannya dapat mencegah masuknya mafia atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Terlebih di wilayah Natuna untuk memberikan effect deterrence bagi yang ingin mengancam kedaulatan maritim di wilayah perairan Indonesia," ujarnya.