Bom di Gereja Katedral Makassar, Golkar Minta Aparat Tingkatkan Kewaspadaan

Liputan6.com, Jakarta - Partai Golkar berharap pihak keamanan yaitu TNI dan Polri meningkatkan kewaspadaan pasca insiden bom di Gereja Katedral Makassar, hari ini, Minggu 28 Maret 2021.

"Kenapa hal ini bisa terjadi? bagaimana prediksi dari pihak-pihak penegak hukum terkait? Hal ini harus dapat dijelaskan dengan tuntas oleh aparat penegak hukum. Ini demi menjaga keamanan serta kenyamanan seluruh masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing," kata Ketua Bidang Hukum Partai Golkar Adies Kadir melalui siaran pers diterima, Minggu (28/3/2021).

Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR RI ini juga mendesak, agar aparat keamanan bisa segera mengusut dan menuntaskan ledakan bom di Gereja Katedral Makassar yang dirasa sangat meresahkan publik. Selain itu, dia juga meminta BNPT dan BIN untuk turut aktif dalam kasus ini.

"Usut tuntas kasus pengeboman di Makassar ini, sampai ke akar-akarnya," jelas Adies.

Dia pun meminta masyarakat tetap tenang menghadapi aksi teror bom ini dan tidak terprovokasi. Ia mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta keamanan di tempat masing-masing.

"Keluarga besar Partai Golkar turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas terjadinya peristiwa ini," kata Adies. 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Adis menyatakan, terkait insiden ini, Partai Golkar juga mengecam keras bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. 

"Perbuatan ini sangat biadab dan tidak berprikemanusiaan. Tidak ada agama manapun di dunia ini yang dihalalkan dan membenarkan cara-cara seperti ini," kata Adies.

Ledakan di Gereja Katedral Makassar itu menyebabkan sejumlah korban luka, termasuk sekuriti gereja itu sendiri. Karenanya atas nama Partai Golkar, Adies mengecam keras aksi pengeboman yang jelas bertentangan dengan nilai dasar Pancasila dan UUD 1945.

"Partai Golkar mengecam keras peristiwa pengeboman di Gereja Katedral Makassar ini, hal ini tidak boleh terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945," jelas Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu.