Yayasan Harapan Kita: Presiden Soeharto-Ibu Tien Tidak Ada Niat Kelola TMII Secara Mandiri

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Yayasan Harapan Kita (YHK) Tria Sasangka Putra mengatakan, Presiden ke-2 Soeharto dan istrinya Raden Ayu Siti Hartinah atau Tien Soeharto tidak ada niatan untuk mengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII) secara mandiri. Hal tersebut terlihat dari sejak dibangun hingga peresmian, YHK langsung menyerahkan pada negara.

"Presiden Soeharto dan Ibu negara tidak memiliki niat swakelola TMII secara mandiri," kata Tria dalam akun YouTube CendanaTV, Minggu (11/4/2021).

Dia menjelaskan, pembangunan TMII yang dilaksanakan oleh YHK lantaran alternatif DPR pada saat itu. Dalam alternatif tersebut dipilih yaitu melakukan sendiri pembangunan proyek TMII dalam rangka pengisian master plan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota.

"Pertimbangan YHK alternatif ke-4 adalah bertumpu pada skala prioritas, agar tidak menganggu prioritas pembangunan tersebut, dan hasil dari publik hearing DPR pada masa itu," bebernya.

Kemudian pada 2010, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melakukan proses balik nama hak pakai dari atas nama Yayasan Harapan Kita menjadi atas nama pemerintah RI.

"Tanah TMII seluas 150 hektare, sebagai kontribusi kepada negara, YHK telah melakukan tugas mengelola TMII," bebernya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang dikelola Yayasan Harapan Kita selama 44 tahun, kerap mengalami kerugian. Sehingga, Yayasan Harapan Kita harus mensubsidi Rp 40-50 miliar per tahun untuk menutupi kerugian yang dialami.

"Perlu saya sampaikan sampai saat ini kondisi TMII dalam pengelolaannya itu mengalami kerugian dari waktu ke waktu. Saya dapat informasi bahwa setiap tahun, Yayasan Harapan Kita menyubsidi antara Rp 40-50 miliar," kata Moeldoko kepada wartawan, Jumat (9/4/2021).

Dia mengakui hal itu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah akhirnya mengambil alih pengelolaan TMII. Pasalnya, dengan kerugian yang dialami, maka TMII otomatis tidak memberikan kontribusi kepada keuangan negara.

"Tadi saya sampaikan ada kerugian 40-50 miliar per tahun. Itu jadi pertimbangan. Kasian Yayasan Harapan Kita nombokin terus dari waktu ke waktu," ujarnya.

Moeldoko mengatakan Menteri Sekretaris Negara Pratikno telah melakukan pendampingan kepada TMII pada 2016. Hingga akhirnya, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit keuangan TMII.

Hasilnya, BPK merekomendasikan agar pengelolaan TMII diambil alih oleh Kementerian Sekretariat Negara. Hal ini agar kualitas pengelolaan aset negara dapat optimal dan lebih baik sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap keuangan negara.

"Pada 2016 Pak Mensesneg sudah lakukan pendampingan kepada TMII, apa persoalannya, bagaimana kinerjanya seperti ini. Tapi ternyata sampai dengan sekarang tidak ada perubahan kinerja yang baik. Itulah kenapa kira-kira baru sekarang (diambil alih)," jelas Moeldoko.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka