6 Pernyataan Jokowi saat Serahkan Sertifikat Tanah Hasil Penyelesaian Konflik

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria untuk masyarakat pada Rabu 22 September 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengatakan, sebagian sertifikat tanah yang diserahkan merupakan hasil redistribusi penyelesaian konflik di sejumlah wilayah.

"5.512 (sertifikat) diantaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi dan 8 kabupaten kota yang menjadi prioritas di tahun 2021," ujar Jokowi sebagaimana ditayangkan di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu 22 September 2021.

Selain itu, Jokowi juga mengungkapkan masih ada beberapa daerah yang mengalami konflik agraria hingga puluhan tahun, namun tak kunjung menemukan solusi.

"Banyak konflik telah berlangsung lama bahkan sangat lama, ada yang puluhan tahun bahkan sampai 40 tahun. Tetapi masalahnya tidak selesai-selesai," terang dia.

Oleh karena itu, dirinya menegaskan ke depan pemerintah akan berkomitmen memberikan kepastian hukum untuk mengurai dan menangani konflik agraria tersebut.

Berikut deretan pernyataan Jokowi saat menyerahkan sertifikat redistribusi tanah dan objek reforma agraria dihimpun Liputan6.com:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi membagikan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota kepada masyarakat.

Penyerahan sertifikat dilakukan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu 22 September 2021.

"5.512 (sertifikat) di antaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi dan 8 kabupaten kota yang menjadi prioritas di tahun 2021," ujar Jokowi sebagaimana ditayangkan di Youtube Sekretariat Presiden.

Menurut Jokowi, sertifikat tanah tersebut merupakan tambahan tanah baru yang berasal dari hasil penyelesaian konflik.

Ada pula yang berasal dari tanah terlantar yang kemudian diberikan kepada masyarakat.

"Ini adalah tanah yang fresh betul, yang berasal dari tanah negara hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar dan pelepasan kawasan hutan," kata dia.

Jokowi menegaskan dirinya tak ingin konflik agraria terus menerus terjadi di berbagai daerah.

Menurut dia banyak konflik agraria yang telah berlangsung hingga puluhan tahun dan tak menemukan solusinya.

"Banyak konflik telah berlangsung lama bahkan sangat lama, ada yang puluhan tahun bahkan sampai 40 tahun, tetapi masalahnya tidak selesai-selesai," kata Jokowi.

Jokoi pun memahami bahwa konflik agraria dan sengketa merupakan tantangan berat yang dihadapi para petani, nelayan, serta masyarakat dalam menggarap lahan.

Jokowi sendiri mengaku sering menerima kelompok tani yang sedang memperjuangkan lahannya.

"Setiap tahun saya menerima kelompok-kelompok tani yang rela jauh-jauh datang ke Jakarta. Bahkan, ada yang berjalan kaki ke Jakarta untuk memperjuangkan lahan-lahan mereka yang terdampak oleh konflik agraria," ucap dia.

Jokowi menyebut pemerintah terus berupaya menuntaskan konflik-konflik agaria serta menemukan solusi dalam penyelesaian setiap kasus tanah yang ada.

Dia menilai semua pihak harus mendapatkan kepastian hukum atas lahan.

"Saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka. Saya juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya," ujarnya.

"Artinya, kepastian hukum atas tanah yang memberikan keadilan kepada seluruh pihak adalah kepentingan kita bersama. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum yang berkeadilan ini," sambung Jokowi.

Jokowi menekankan komitmen pemerintah dalam memberantas mafia tanah di Indonesia. Untuk itu, dia meminta aparat kepolisian tak ragu-ragu dalam mengusut para mafia tanah.

"Kepada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada," terang dia.

Selain itu, dia menegaskan komitmen pemerintah untuk mengurai konflik agraria, mmewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat, serta memastikan ketersediaan dan kepastian ruang hidup yang adil bagi rakyat.

Oleh sebab itu, dia mengingatkan aparat penegak hukum agar tak melindungi para mafia tanah.

"Jangan sampai juga, ada aparat penegak hukum yang membekingi mafia tanah tersebut. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas," tegas Jokowi.

(Deni Koesnaedi)