Survei Poltracking Indonesia: Mayoritas Publik Ingin Adanya Reshuffle Kabinet

Liputan6.com, Jakarta Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR mengatakan, mayoritas publik menginginkan adanya pergantian menteri atau reshuffle kabinet pada Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya, di mana salah satunya menyoroti isu reshuffle kabinet. Diketahui, wacana ini menguat seiring masuknya PAN bergabung dengan koalisi.

"Terkait dengan kinerja kabinet, terdapat 59,3 persen publik yang menyatakan persetujuannya (gabungan antara sangat setuju dan setuju) untuk dilakukan penggantian atau reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju," kata Hanta, Senin (25/10/2021).

Sementara, publik yang menolak dilakukannya reshuffle kabinet ada 32,8 persen. Sisanya, yakni 7,9 persen memilih tidak menjawab.

Di sisi lain, dalam survei tersebut terpotret pula tingkat kepuasan publik terhadap dua tahun kinerja Pemerintahan Jokowi-Amin. Mayoritas publik atau sebanyak 67,4 persen publik mengaku puas dengan kinerja Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi dan Maruf Amin.

"Pertama, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin adalah 67,4 persen," jelas Hanta.

Secara kuantitatif, menurut Hanta, salah satu hal yang menjelaskan angka kepuasan tersebut adalah bidang politik dan stabilitas nasional (64,1 persen) yang mendapatkan kepuasan tertinggi. Diikuti sosial budaya (60,5 persen) dan kesehatan (60,0 persen).

"Namun demikian, kepuasan pada bidang penegakan hukum (52,8 persen) adalah yang terendah," kata dia.

Sementara ada 27,8 persen responden yang mengaku tidak puas. Serta 4,8 persen memilih tidak menjawab.

Survei nasional ini digelar pada 3-10 Oktober 2021 dengan menggunakan metode multistage random sampling. Jumlah sampel dalam survei ini adalah 1.220 responden dengan margin of error (MoE) +/- 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sampel survei ini menjangkau 34 provinsi seluruh Indonesia secara proporsional berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir. Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat.

Data setiap responden diverifikasi dengan ketat melalui perangkat teknologi komunikasi terbaru untuk menjamin kualitas dan kredibilitas hasil survei.