Reshuffle Perdana Kabinet Prabowo-Gibran, Murni Pertimbangan Kinerja atau Faktor Lain?

Liputan6.com, Jakarta - Di tengah gejolak aksi 'Indonesia Gelap' yang dilakukan sejumlah mahasiswa di berbagai daerah, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet perdananya di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 19 Februari 2025.

Dalam perombakan Kabinet Merah Putih ini, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro digantikan oleh Brian Yuliarto, Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung (ITB).

Brian resmi dilantik menjadi Mendiktisaintek pada sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih. Pengangkatan Brian berdasarkan Keppres Nomor 26B Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029.

"Mengangkat Profesor Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode 2024-2029," ucap pembaca Surat Keputusan di Istana Negara, Rabu 19 Februari 2025.

Selain itu, Presiden Prabowo juga melakukan perubahan pada sejumlah pejabat tinggi. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian digantikan oleh Nugroho Sulistyo Budi, sementara Wakil Kepala BSSN A. Rachmad Widodo kini dijabat oleh Pratama Dahlian Persadha.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga melantik Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti sebagai Kepala BPS definitif. Selain itu, Plt. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh kini resmi menjadi Kepala BPKP.

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan sepenuhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," ujar Prabowo saat membacakan sumpah jabatan.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, serta penuh rasa tanggung jawab," lanjutnya.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai keputusan Presiden Prabowo mengganti posisi Menteri  Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Mendiktisaintek) dari Satryo Brodjonegoro ke Brian Yuliarto sudah tepat. Menurutnya, Brian punya latar belakang yang cukup baik untuk menjadi Mendiktisaintek dan kapasitasnya sama dengan Satryo Brodjonegoro.

"Hanya saja Satryo kurang memperhatikan adab, sehingga tak pas memimpin kementerian di bidang pendidikan. Kalau Brian menjaga adab, diharapkan tak ada lagi gejolak di Kemendiktisaintek. Prabowo tampaknya akan senang terhadap menteri yang dapat menjaga kondusifitas lembaga yang dipimpinnya," kata Jamiluddin kepada Liputan6.com, Kamis (20/2/2025).

Meski demikian, ia melihat langkah pencopotan Satryo Brodjonegoro dari Mendiktisaintek saat ini belum bisa didasarkan pada asas penilaian kinerja. Sebab, kata dia, Satryo dalam 100 hari pertama masih sibuk mengonsolidasikan lembaganya akibat adanya perpecahan di kementerian pendidikan.

Ia pun menilai tidak adil menuntut kinerja kepada menteri yang masih melakukan penataan internal organisasi. "Karena itu, penggantian Satryo lebih pada pertimbangan politis. Satryo dinilai tidak mampu menjaga kondusifitas lembaga yang dipimpinnya. Indikasi itu terlihat dari adanya demo di lembaganya. Namun demo itu lebih disebabkan karena adab sang menteri sehingga terjadi instabilitas di Kemendiktisaintek. Hal ini kiranya yang tidak dikehendaki Presiden Prabowo Subianto," jelasnya.

Di sisi lain, Jamiluddin menilai reshuffle perdana Prabowo-Gibran juga tidak berkaitan dengan konsolidasi kekuatan politik di pemerintahan. "Sebab, Satryo Brodjonegoro bukanlah sosok yang berpolitik praktis. Ia justru lebih kental ilmuwannya, yang terbiasa bicara hitam putih."

Ia juga menambahkan bahwa pengganti Satryo, Brian Yuliarto, juga bukan figur politik. "Brian juga lebih pas disebut ilmuwan. Hal itu menguatkan dugaan pergantian Mendiktisaintek bukan dimaksudkan untuk konsolidasi kekuatan politik di dalam pemerintahan Prabowo," ucapnya.

Adapun terkait reshuffle kabinet di tengah aksi 'Indonesia Gelap', Jamiluddin menilai bahwa kedua peristiwa itu tidak memiliki keterkaitan langsung. Mengingat, aksi tersebut lebih terarah kepada kebijakan Prabowo, bukan kebijakan Mendiktisaintek.

"Jadi, demo mahasiswa tidak berkaitan dengan reshuffle Satryo Brodjonegoro. Reshuffle dan demo Indonesia Gelap peristiwa politik yang berbeda," pungkasnya.

Reshuffle Kabinet Jadi Warning

Sementara itu, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai bahwa pergantian Satryo Brodjonegoro dari jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Mendiktisaintek) bukanlah hal yang mengejutkan. Menurut Adi, setidaknya ada dua alasan kuat bagi pemerintah untuk melakukan reshuffle posisi Mendiktisaintek.

"Pertama misalnya didemo oleh pegawainya sendiri di Kementerian Dikti dan Saintek gitu ya. Kedua adalah pernyataan-pernyataannya yang blunder terkait dengan efisiensi anggaran pemerintah itu yang berdampak pada kenaikan uang kuliah, UKT, dan seterusnya. Dua hal ini yang saya kira menjadi alasan terkuat kenapa Satryo itu di-reshuffle ya," ujar Adi kepada Liputan6.com, Kamis (20/2/2025).

"Kalau mau jujur ini mungkin menteri pertama kali dalam sejarah yang didemo oleh para pembantunya, di demo oleh para pegawai-pegawainya, ini yang saya kira Prabowo dalam hal ini sejak awal sudah melihat bahwa menteri ini sepertinya memang sangat tidak layak untuk dipertahankan," sambungnya.

Di sisi lain, Adi juga menilai reshuffle ini bisa menjadi peringatan bagi anggota kabinet lainnya. Presiden Prabowo, menurutnya, ingin menegaskan bahwa evaluasi kinerja akan terus dilakukan, dan menteri yang tidak memenuhi ekspektasi dapat diganti kapan saja.

"Ya tentu ini menjadi warning ya, menjadi semacam peringatan, alarm kepada pembantu-pembantu presiden yang lain bahwa mereka yang kerjanya tidak perform, tidak sesuai dengan ekspektasi ya saya kira tinggal nunggu waktu untuk di-reshuffle," pungkasnya.

Adapun Peneliti Senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, menilai perombakan kabinet perdana Prabowo-Gibran merupakan indikasi adanya kesalahan dalam proses rekrutmen awal menteri.

"Reshuffle yang begitu cepat, saya kira itu menunjukkan ada kesalahan fatal dalam rekrutmen. Ya mungkin dari 100 itu ada 1-2 ya yang memang harus dievaluasi kinerjanya," ujar Usep kepada Liputan6.com, Kamis (20/2/2025).

Menurutnya, ada berbagai faktor pertimbangan Presiden Prabowo melakukan reshuffle terhadap pembantunya. Tidak terkecuali adanya desakan dari masyarakat. "Ya tentu, tidak bisa dinafikan juga desakan masyarakat, itu juga kan menurut saya di perguruan tinggi di kementerian itu, itu juga kan ini kan sudah kebangetan ya, kemarin itu kan ada demo yang bawahannya itu mendemo menterinya, itu kan menurut saya kesalahan yang fatal." ujarnya.

Namun, ia tidak melihat adanya desakan politik yang signifikan dalam reshuffle tersebut, melainkan lebih kepada evaluasi terhadap kinerja menteri itu sendiri.

"Kalau saya, saya tidak melihat politik desakan-desakan dari partai, enggak saya kira. Tapi lebih banyak pada persoalan kinerja ya, berat ke kinerja itu," Usep menandasi.

Pengamat Politik Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan menilai pencopotan Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) berkaitan dengan aksi demo mahasiswa bertajuk ‘Indonesia Gelap’.

Menurut Iwan, Satryo menjadi penyebab mahasiswa turun ke jalan lantaran mengeluarkan pernyataan yang membuat gusar saat Rapat Kerja di DPR RI terkait potensi menaikkan uang kuliah mahasiswa imbas kebijakan efisiensi anggaran.

"Bahwa imbas efisiensi akan bisa menaikkan biaya kuliah atau uang kuliah tunggal di perguruan tinggi. Sehingga menimbulkan kekhawatiran publik khususnya mahasiswa, maka muncullah demonstrasi," kata Iwan melalui pesan singkat kepada Liputan6.com, Rabu 19 Februari 2025.

Iwan menyebut, menjadi hal lumrah jika Presiden Prabowo Subianto marah kepada Satryo dan mengambil langkah tegas pencopotan.

Sebab, lanjut Iwan, seharusnya pesan efisiensi itu bisa disampaikan dengan baik oleh para menterinya, seperti hanya berdampak pada biaya perjalanan dinas, alat tulis kantor, fokus grup diskusi, dan bukan terhadap biaya kuliah atau belanja pegawai.

"Belum lagi sebelum ini, Mendiktisaintek membuat gaduh dan heboh setelah didemo oleh pegawainya karena dianggap semena-mena memecat dan memaki bahasanya. Jadi, menurut saya, menteri seperti ini memang pantas diganti," kata Iwan menandasi.

Diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah menggelar aksi demontrasi bertajuk 'Indonesia Gelap' di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin 17 Februari 2025. Aksi ini disebut sebagai bentuk rasa kecewa terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Tak hanya turun ke jalan, media sosial turut diramaikan dengan tagar aksi Indonesia Gelap yang mencapai 43,8 ribu postingan di platform X. Gerakan ini menjadi sorotan publik karena mengusung simbol Garuda dengan latar hitam, mencerminkan keprihatinan mahasiswa terhadap kondisi bangsa yang dinilai semakin jauh dari cita-cita kemakmuran.

Koordinator Pusat BEM SI, Herianto mengatakan ada tujuh tuntutan mahasiswa dalam unjuk rasa 'Indonesia Gelap'. Salah satunya, meminta Prabowo mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran yang dinilai merugikan masyarakat.

"Menuntut Presiden mencabut Inpres nomor 1 tahun 2025 yang merugikan rakyat," kata Herianto saat dihubungi, Senin 17 Februari 2025.

Selain itu, BEM SI menuntut transparansi status pembangunan dan transparansi keseluruhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). BEM SI juga menolak revisi UU Minerba dan dwifungsi TNI, serta meminta RUU Perampasan Aset disahkan.

Unjuk rasa ini juga diikuti BEM Universitas Indonesia (UI). Dalam tuntutannya, BEM UI meminta Prabowo mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang untuk menjaga independensi akademik.

Selanjutnya, BEM UI meminta MBG dievaluasi total dan mengeluarkan program unggulan Prabowo ini dari anggaran pendidikan. Kemudian, BEM UI mendesak agar Inpres pemangkasan anggaran dicabut.

"Kami mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini. Begitu banyak kebijakan ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut," dikutip dari akun Instagram @bemui_official.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, menegaskan bahwa reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto adalam demi kepentingan terbaik bagi Kabinet Merah-Putih.

Ia menekankan bahwa Partai Golkar menghormati dan menghargai keputusan tersebut, mengingat reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

"Jadi presiden pasti menginginkan orkestra yang terbaik, orang-orang yang terbaik yang duduk di dalam kabinetnya sebagai pembantu presiden. Saya kira posisi Golkar adalah menghargai proses tersebut," ujar Nurul Arifin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Terkait kader partainya, ia menegaskan bahwa mereka adalah individu terbaik yang tetap solid dan tidak saling menjatuhkan.

"Ya kalau kami sih melihat bahwa kader-kader yang diberikan oleh Partai Golkar itu sudah yang terbaik dan kami sangat mendukung gitu, tidak ada saling menjatuhkan kami kompak ya," tegasnya.

"Jadi jangan melakukan Devide et Impera juga. Kita kompak untuk Golkar gitu ya, untuk pemerintahan," pungkasnya.

Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan reshuffle perdana kabinet Prabowo-Gibran bisa diartikan sebagai warning atau peringatan untuk para menteri lain. Ia menyebut seluruh menteri akan terus dinilai dan akan terus dievaluasi.

“Semua menteri akan terus dilakukan penilaian, akan terus diarahkan, jika ada yang melenceng dan sebagai kepala pemerintahan, sebagai presiden beliau akan terus mengingatkan menteri-menteri tersebut supaya mereka berjalan on the track,” kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 19 Februari 2025.

Muzani menyatakan dirinya menghormati perombakan kabinet tersebut. Ia menyebut reshuffle sepenuhnya wewenang Presiden Prabowo Subianto.

"Seluruhnya adalah kewenangan presiden dan kami menghormati sepenuhnya atas semua ikhtiar dan upaya yang dilakukan oleh presiden. Yang pasti semua yang dilakukan oleh presiden adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja beliau,” kata Muzani.

Muzani mengaku tidak mengetahui akan ada perombakan atau siapa yang akan dirombak oleh Prabowo.

“Tidak, saya sama sekali tidak tahu siapa yang akan diganti, siapa yang akan dirotasi, siapa yang diberi nilai baik, tapi saya tidak tahu. Tapi kami percaya sepenuhnya dengan apa yang dilakukan oleh presiden,” pungkasnya.

Adapun Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyatakan, Reshuffle adalah wewenang penuh presiden. Ia berharap Mendikti yang baru bisa bekerja sesuai visi-misi Prabowo.

Lalu mengaku selama ini komunikasi Satryo dengan Komisi X berjalan cukup baik. “Dalam beberapa bulan ini kemitraan berjalan baik, komunikasi dan koordinasi juga berjalan baik,” pungkasnya.

Mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Satryo Brodjonegoro mengungkapkan, jika dirinya bukan diberhentikan dari jabatannya, melainkan mengundurkan diri.

"Jadi saya itu, baru saja, ke setneg menyerahkan surat pengunduran diri saya sebagai Mendiktisaintek," kata Satryo, kepada wartawan di Jakarta, Rabu 19 Februari 2025.

Dia menjelaskan, alasan dirinya mengundurkan diri lantaran sudah bekerja keras. Namun, hasil kinerjanya dianggap tidak sesuai dengan pemerintah.

Sehingga, Satryo akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri ketimbang diberhentikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Alasan utamanya karena saya sudah bekerja keras selama empat bulan ini. Namun karena mungkin tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah. Ya saya lebih baik mundur daripada diberhentikan," jelasnya.

Lebih lanjut, Satryo menyebut, surat tersebut dibuat sehari sebelum dia mengajukan pengunduran diri. Kemudian, diserahkan kepada Sekretariat Negara.

"Ya. Surat itu saya buat tadi malam jam 12 malam. Saya buat tadi malam, lalu saya serahkan ke setneg disampaikan ke persiden," ungkap Satryo. Dia mengaku, sudab legowo atas keputusannya untuk mundur sebagai Mendiktisaintek.

"Harus legowo kerja itu. Kita kerja baik, maksimal sudah, tidak ada pamrih, tulus saya kerja. Oke? Kalau enggak cocok ya sudah, saya mundur saja," imbuhnya.

Usai dilantik sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto memastikan polemik tunjangan kinerja atau tukin dosen dari Aparatur Sipil Negara (ASN) akan segera dituntaskan.

“Iya nanti kita pelajari semuanya. Kita selesaikan secara cepat bersama-sama, koordinasi begitu dengan stakeholder yang lain ya,” tutur Brian usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Guru Besar Institute Teknologi Bandung (ITB) itu akan segera mempelajari lebih lanjut tentang polemik tukin dosen ASN bersama dengan kementerian dan lembaga terkait.

“Saya kan baru masuk nih soalnya. Tentu saya pelajari dengan teman-teman di kementerian,” ungkapnya.

Di sisi lain, Brian membantah pelantikannya oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih menjadi representasi dari Partai Keadilan Sejahtera. “Saya dari ITB, saya dari ITB,” tutur Brian

Ia mengakui, memang sebelumnya ada komunikasi dengan Prabowo. Namun, baru hari ini dirinya dipanggil langsung untuk memenuhi undangan pelantikan.

“Tentu pembicaraan ada banyak hal ya tentang pembangunan Indonesia, tapi untuk dikontak itu baru tadi pagi,” jelas dia.

Yang pasti, kehadirannya dalam Kabinet Merah Putih akan fokus mendukung berbagai program dan Asta Cita Prabowo. "Intinya tadi untuk segera bekerja berkonsolidasi melakukan program-program dari presiden,” Brian menandaskan.

Berdasarkan website resmi ITB, Brian merupakan Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi ITB periode 2025 – 2030. Dia pernah mencalonkan diri sebagai Rektor ITB periode 2025 – 2030.

Brian menyelesaikan studi S1 di ITB, Bandung pada 1999. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di University of Tokyo, Jepang pada 2002 dan menyelesaikan S3 di University of Tokyo, Tokyo – Jepang pada 2005.

Brian pernah menjabat sebagai Dekan FTI pada 2020–2024, kemudian Visiting Professor Tsukuba University sejak 2021. Dia menjadi Kepala Research Center on Nanoscience and Nanotechnology ITB pada 2019–2020.

Dia juga pernah menjadi Kepala Program Studi Teknik Fisika ITB pada 2016–2020, Ketua KK AFM FTI ITB pada 2018–2020, serta Kepala Lembaga Kemahasiswaan ITB (2010–2016).

Dia juga menerima Habibie Prize 2024 dalam kategori Ilmu Rekayasa, berkat risetnya dalam rekayasa nanomaterial berpori untuk aplikasi sensor dan energi.

Prestasi lainnya adalah World’s Top 2% Scientist pada tahun 2024; Top 1 Indonesia Researcher Nanoscience & Nanotechnology 2023; Peneliti Terbaik ITB 2021; Dosen Berprestasi bidang Saintek ITB 2017; 326 publikasi Scopus, 5506 sitasi, dan H index 43; 410 publikasi Google Scholar, sitasi 6600, H index 43.

Brian Yuliarto juga pernah menjabat sebagai Ketua Tim Penyusun KEK JIIPE dan KEK Patimban, Anggota Komite Perencana BAPPEDA Jawa Barat 2012–2016, serta memegang lebih dari 20 konsultasi dan layanan kepakaran.

Prestasi Brian Yuliarto di Dunia Pendidikan dan Sains

Banyak proyek yang dilakukan Brian Yuliarto. Antara lain:

- Biosensor Plasmonik Berbasis Mesoporos Emas untuk Deteksi Penyakit Menular (2021)

- Deteksi Covid-19 Berbasis Lspr dengan menggunakan Aptamer RNA (2021)

- Fabrikasi Material Nano Berporositas Tinggi Untuk Aplikasi Biosensor (2021)

- Jasa Konsultasi Penelitian Sintesis Zinc-Tin-Oxide (ZTO dengan Metode Sol-Gel sebagai Lapisan Buffer Bebas Kadmium pada Sel Surya CZTS Tahap 1 (30) (2021)

- Modifikasi Screen Printed Elektroda Menggunakan Material Magnetit Untuk Peningkatan Kinerja Non-Enzimatik Biosensor Elektrokimia (2021)

- Peningkatan Performansi Chip Sensor SPR SARS-CoV-2 Menggunakan Matriks Bioreseptor berbasis Metal-Organic Frameworks (2021)

- RKI - Metode Deteksi Cepat Multi-analit Berbasis Colorimetric Sensor Arrays untuk Berbagai Pemanis Buatan Makanan (Lanjutan) (2021)

- Sintesis Nano-MOF berbasis Biosensor Elektrokimia untuk Deteksi Salmonella (2021)

- Development of advanced metal oxide as toxic gas sensor using surface plasmon resonance technique (2020)

- Jasa Evaluasi Teknologi Amorphous Silicon (a-SI) Thin Film Solar Photo Voltaic (2020)

- Kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan Penanaman Modal (DID) Pekerjaan Penyusunan Revisi Pra Studi Kelayakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) (2020)

- Modifikasi Screen Printed Elektroda Menggunakan Material Magnetit Untuk Peningkatan Kinerja Non-Enzimatik Biosensor Elektrokimia (2020)

- Pembuatan Sensor Cahaya Berbasis Film Tipis Berstruktur Metal Oksida Semikonduktor (MOS) serta Pengembangan Sensor Organik dan Anorganik yang Berkelanjutan (2020)

- Pengembangan Deteksi Dini Covid-19 Berbasis Micro-chip Surface Plasmon Resonance untuk Tes Diagnostik Non-PCR