DPR soal Kasus Omicron Tinggi: Masyarakat Harus Tunda ke Luar Negeri

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, merasa heran dengan narasi yang digembar-gemborkan oleh pemerintah mengenai varian Omicron.

Menurutnya selama ini Omicron dicitrakan tidak ganas, namun fakta di lapangan justru tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) terus menanjak.

Di Jakarta saja, BOR rumah sakit sudah sampai 56 persen per Minggu (30/1/2022). Dia meminta supaya pemerintah transparan dalam pengambilan langkah antisipatif terkait Omicron.

"Jangan sampai masyarakat lengah akibat informasi yang mengatakan bahwa Omicron tidak separah varian Delta. Benarkah Omicron tidak berbahaya? Tapi mengapa jumlah ranjang terisi di rumah sakit makin meningkat, termasuk ruang ICU? Pemerintah harus dapat menjelaskan ini dengan baik," kata Netty dalam keterangan media, Senin (31/1/2022).

Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan hingga 26 Januari 2022, total pasien yang sudah terkonfirmasi Covid-19 Omicron di Indonesia berjumlah 1.988 orang, dan 3 di antaranya meninggal dunia. Anggota Komisi IX DPR ini meminta masyarakat agar membangun kewaspadaan terhadap Omicron.

"Meskipun pasien meninggal disebabkan oleh akumulasi komorbid yang dideritanya, namun masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan. Salah satunya adalah dengan menunda kepergian ke luar negeri. Diketahui, mayoritas suspek adalah pelaku perjalanan luar negeri," ujarnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah adalah kendala dalam cara mendeteksi jenis varian ini yang harus menggunakan tes SGTF, tidak bisa dengan tes PCR dan antigen biasa.

"Tes ini (SGTF) masih sedang diproduksi dan tidak semua tempat menyediakan. Pemerintah harus memastikan kemampuan testing di daerah dalam mendeteksi varian secara lebih spesifik," tambahnya.

Politisi PKS ini berharap pemerintah mengevaluasi beberapa hal penting dalam penanganan Omicron, antara lain, memperkuat tindakan pencegahan di masyarakat pada semua tatanan tempat kerja dan interaksi sosial ekonomi dengan disiplin prokes dan peningkatan testing dan tracing.

"Tracing kasus Omicron harus dilakukan dengan serius dan teliti. Perbanyak testing untuk mengcover kasus harian dengan alat tes khusus. Pemerintah pun harus merespon dengan baik kebutuhan rumah sakit akan alat dan dukungan infrastruktur lainnya. Jangan sampai RS enggan menerima pasien karena kurangnya dukungan ketersediaan alat dan cover pembiayaan," tutup Netty.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti mengungkap bahwa penyebab meningkatnya BOR salah satunya disumbang dari pasien Covid-19 yang mengalami gejala ringan turut dirawat.

"Dari 45 persen yang dirawat di rumah sakit sebenarnya masih ada yang ringan dan asimtomatis sekitar 48 persen dari 45 persen (BOR) tadi hampir separuhnya asimtomatis dan ringan," ujarnya di Jakarta, Kamis (27/1/2022).

Widyastuti menerangkan, dahulu memang ada regulasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mengizinkan kasus probable dan confirm Covid-19 untuk dirawat. Tetapi sudah ada edaran terbaru bahwa yang dirawat adalah yang mengalami gejala sedang hingga kritis.

Dia mengimbau supaya warga Jakarta tak panik ketika terkonfirmasi positif Covid-19. Selama tak menunjukkan gejala parah, maka masih bisa dirawat di rumah.

"Ini yang tentunya perlu diinformasikan kepada warga bahwa jangan panik, sedang disediakan platform Telemedicine untuk yang tidak bergejala atau bergejala ringan, bisa isoman atau nanti disortir yang sedang disiapkan," ujar Widyastuti.