Pindah Ibu Kota, Senator Betawi Ingatkan Pemerintah soal Pengelolaan Aset Negara di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI, Sylviana Murni, mengingatkan pemerintah soal pengelolaan aset negara yang ada di Jakarta.

Menurut dia, aset negara yang terdapat di Jakarta harus tetap bisa diberdayakan, kendati status ibu kota negara telah berpindah ke Nusantara. Dia mewanti-wanti, jangan sampai aset seperti bangunan dan properti lainnya berpindah tangan jadi milik swasta.

"Aset se-Pemprov DKI Jakarta, atau misalnya tempat saya kerja saja di Senayan, ketika sudah tidak menjadi dewan lagi yang begitu besar, jangan nanti dijual atau berpindah tangan menjadi aset perorangan, bahkan menjadi aset swasta," ujar Sylviana saat diskusi acara daring Kosadata bertema Menata Jakarta Usai Ditinggal Ibu Kota, Jumat (4/2/2022).

Sylviana berharap aset negara di Jakarta dikelola dengan baik oleh pemerintah. Bahkan, senator asal Betawi ini cemas apabila sampai aset negara bisa dikuasai asing.

"Pada masa itu mungkin orang enggak beli (aset) yang sebegitu mahalnya, lalu siapa yang mampu? Bukan orang Indonesia (pihak asing) mungkin," katanya.

Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) DKI Jakarta ini memberi catatan, proyek pembangunan IKN senilai Rp501 triliun jangan sampai mangkrak, sebab dapat dipastikan menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

"Jadi catatan saya adalah bagaimana anggaran dalam memilih proyek, bagaimana partisipasi masyarakat kota terhadap pembangunan IKN (dapat menjadi perhatian)," kata Sylviana.

Meski begitu, Sylviana mengaku optimistis terhadap masa depan Jakarta ketika sudah tak berstatus ibu kota. Dia meyakini, Jakarta bisa menjadi kota masa depan yang berkelanjutan dan berdaya saing dengan masyarakatnya, yang tentu dapat lebih sejahtera.

"Ingat, Jakarta ini tidak sendirian, tapi ada daerah penyangga juga, yaitu Bodetabek," tuturnya.