5 Langkah Gubernur Ganjar Usai Ketegangan Warga di Desa Wadas

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengambil sejumlah langkah usai adanya ketegangan saat pengukuran lahan di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo.

oleh Devira Prastiwi diperbarui 12 Feb 2022, 06:34 WIB
Diterbitkan 12 Feb 2022, 06:30 WIB
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar  Pranowo
Usai secar simbolis meberiakan kompensasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada Korban Terorisme Masa Lalu (KTML) di Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah.

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengambil sejumlah langkah usai adanya ketegangan saat pengukuran lahan di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo.

Salah satunya, kata Ganjar, dengan mengkonsolidasikan seluruh kekuatan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) untuk memberikan sosialisasi soal Waduk Bener.

Menurut dia, Waduk Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo nantinya diharapkan dapat mengairi 15.519 hektare sawah yang ada di sekitarnya.

"Proses ini sejak 2013 dan kami mengawal terus-menerus," ujar Ganjar dikutip Antara, Rabu 9 Februari 2022.

Meski begitu, Ganjar mengaku menghormati masyarakat Desa Wadas yang masih menolak bekerja sama dalam proses pengadaan tanah quarry (galian) untuk proyek Waduk Bener tersebut. Dia menyatakan siap membuka ruang dialog bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

"Hingga tadi malam, saya mendapat telepon dan pesan dari berbagai pihak yang menanyakan terkait hal ini. Setelah saya telepon satu-satu, ternyata banyak yang tidak paham. Makanya, hari ini saya ingin memberikan keterangan agar semuanya jelas," ucap Ganjar Pranowo.

Berikut sederet langkah yang diambil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai adanya ketegangan saat pengukuran lahan di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo dihimpun Liputan6.com:


1. Bakal All Out Sosialisasikan Waduk Bener

Ilustrasi foto Gubernur Jawa  Tengah, Ganjar Pranowo
foto : Titoisnau

Usai terjadi ketegangan di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, saat pengukuran lahan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, menyebut pihaknya akan mengambil langkah-langkah strategis berikutnya.

Salah satunya dengan mengkonsolidasikan seluruh kekuatan di Pemprov Jateng untuk memberikan sosialisasi soal Waduk Bener.

Ganjar mengatakan, Waduk Bener di Kabupaten Purworejo nantinya diharapkan dapat mengairi 15.519 hektare sawah yang ada di sekitarnya.

"Proses ini sejak 2013 dan kami mengawal terus-menerus," ujar Ganjar dikutip Antara, Rabu 9 Februari 2022.

Ganjar menuturkan, pada saat proses berlangsung, informasi barangkali tidak tersampaikan dengan baik, sehingga masih ada orang yang menolaknya.

"Kami selalu membuka ruang komunikasi, ruang diskusi, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Prosesnya cukup panjang, gugatan cukup banyak dan sampai detik terakhir kemarin putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus kami laksanakan, itulah kenapa kami membuat tim bersama Kapolda, BPN, BBWS, bupati untuk menyelenggarakan tugas-tugas sesuai apa yang sudah menjadi rencana," kata dia.

 


2. Hormati yang Menolak, Kembali Buka Ruang Dialog dengan Warga

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo/Istimewa.

Ganjar pun mengaku menghormati masyarakat Desa Wadas yang masih menolak bekerja sama dalam proses pengadaan tanah quarry (galian) untuk proyek Bendungan Bener.

Ganjar menyatakan siap membuka ruang dialog bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dia menerangkan, banyak pihak yang bersuara terkait kasus Wadas, tapi ternyata kurang memahami kondisi yang sebenarnya.

"Hingga tadi malam, saya mendapat telepon dan pesan dari berbagai pihak yang menanyakan terkait hal ini. Setelah saya telepon satu-satu, ternyata banyak yang tidak paham. Makanya, hari ini saya ingin memberikan keterangan agar semuanya jelas," ucap Ganjar.

Ganjar menerangkan, Bendungan Bener merupakan salah satu proyek strategis nasional di Jawa Tengah. Selain itu, terdapat 14 proyek bendungan lain yang masuk proyek strategis nasional, di mana lima bendungan di antaranya sudah diresmikan, yakni Bendungan Jatibarang, Gondang Karanganyar, Pidekso Wonogiri, Logung Kudus, dan Randugunting Blora.

"Yang lainnya masih dalam proses, termasuk bendungan Bener ini," kata Ganjar.

Proses pembangunan Bendungan Bener berjalan cukup lama, yakni sejak 2013. Percepatan pembangunan memang dilakukan, karena proyek itu memberikan manfaat banyak untuk warga. Selain bisa mengaliri irigasi sebesar 15,519 hektare lahan, tempat ini juga bisa menjadi sumber air bersih, sumber energi listrik, pariwisata dan lainnya.

"Saat proses berlangsung sejak 2013 lalu, kami selalu membuka ruang dialog dengan masyarakat. Memang gugatan cukup banyak, semua kita ikuti prosesnya. Sampai detik kemarin ada gugatan kasasi yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah), dan harus kita laksanakan," papar Ganjar.

Karena gugatan warga Wadas yang menolak penambangan ditolak hingga tingkat kasasi, lanjut Ganjar, maka pihaknya membentuk tim untuk segera melakukan aksi pengukuran. Pengukuran pun dilakukan hanya pada bidang milik warga yang sudah setuju.

"Masyarakat yang setuju ini juga meminta agar tanahnya segera diukur. Itu sebenarnya yang terjadi. Jadi pengukuran kemarin untuk warga yang sudah sepakat. Untuk yang belum, kami tidak akan melakukan pengukuran, dan kami menghormati sikap mereka yang masih menolak," papar Ganjar.

 


3. Lakukan Koordinasi dengan Menko Polhukam

Foto Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
saat menggelar konferensi pers terkait permasalahan yang ada saat proses pengukuran oleh BPN Purworejo di Desa Wadas. Tepatnya di Aula Mapolres Purworejo, turut hadir Kepala Kanwil BPN Prov Jateng Dwi Purnama, serta Kasdam IV Diponegoro Brigjen TNI Parwito serta staf ahli dari Kemenko Marves, (IST)

Ganjar pun mengaku berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md terkait penyelesaian masalah pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas.

Ganjar mengatakan, ia sudah berdiskusi bersama Mahfud dilakukan secara virtual pada Rabu malam 9 Februari 2022. Diikuti oleh seluruh stakeholder yang terlibat, Ganjar berharap ruang dialog terus dibuka untuk memberikan pemahaman pada warga yang masih menolak.

"Saya sampaikan ruang dialog yang harus dibuka dengan melibatkan banyak tokoh termasuk dari Komnas HAM. Itu kita sampaikan kepada beliau," kata Ganjar ditemui di kantornya, Kamis 10 Februari 2022.

Ganjar mengatakan, dalam forum dibahas tentang masih adanya warga yang menolak dengan beragam alasan.

"Terhadap kawan-kawan yang belum setuju, yang kemarin pada isu soal quarry, potensi lingkungan yang akan rusak. Kondisi geologis yang ada di sana, saya kira itu butuh ruang untuk menjelaskan sehingga para ahli akan bisa diberikan ruang dan waktu untuk bisa menjelaskan kepada meraka," kata Ganjar.

Ganjar mengatakan, ruang dialog penting agar masyarakat yang kontra dan para ahli bisa saling menjelaskan dan mendengarkan.

"Maka pertemuan dengan kelompok yang kontra menurut saya menjadi penting, saya sampaikan juga kepada Pak Mahfud dan insyaallah sekarang dirumuskan agar ini semua nanti bisa terlaksana dan membuka ruang dialog seluas-luasnya," kata Gubernur yang juga berasal dari Purworejo tersebut.

Tak hanya itu, Ganjar juga menerangkan, pelaksanaan proyek ini tidak dilakukan dengan tergesa-gesa. Dialog dibuka sejak lama untuk memberikan pemahaman pada masyarakat. Hal ini, kata Ganjar, dilakukan juga demi meminimalisir gesekan seperti yang sempat terjadi sebelumnya.

"Jadi kita bekerjanya bukan nanti, sudah beberapa waktu yang lalu. Bahkan kemarin ada yang mengatakan 'kita masih terus bicara Pak Gub. Pak Gub tidak usah tergesa-gesa dulu', oke saya ikuti saja yang penting nanti bisa berkomunikasi untuk mereka bisa saling menyampaikan pikiran dan perasaannya," papar Ganjar.

 


4. Sewa Dua Bus Antar Warga Wadas Pulang dari Polres

Sejumlah warga Desa Waadas yang diciduk polisi dipulangkan dengan Bus sewaan yang dipesan Ganjar Pranowo.(Istimewa)
Sejumlah warga Desa Waadas yang diciduk polisi dipulangkan dengan Bus sewaan yang dipesan Ganjar Pranowo.(Istimewa)

Ganjar pun memenuhi janjinya memulangkan warga Desa Wadas yang ditangkap polisi. Dia bahkan menyewa dua unit bus untuk mengantar warga pulang ke Desa Wadas pada Rabu, 9 Februari 2022 siang.

Ganjar mengatakan, sebelum pulang, warga sempat berkomunikasi dengan dirinya lewat video panggilan. Satu diantaranya dengan Nurhadi, warga penolak quarry Wadas yang videonya viral ketika ditangkap polisi.

"Saya sempat video call, karena ada beberapa teman yang di sana, satu namanya kalau tidak salah pak Nurhadi. Itu yang digambar digotong-gotong ditarik-tarik itu, terus Pak Nurhadi bilang 'saya yang viral itu lho pak'," kata Ganjar.

Dalam obrolan daring itu, Ganjar menanyakan kesehatan Nurhadi dan warga lainnya. Jika ada keluhan sakit, ia meminta agar warga diperiksakan ke rumah sakit.

"Kalau ada yang sakit-sakit mbok diantar ke rumah sakit nanti saya bantu. Sampai hari ini sih belum ada laporan, mudah-mudahan sehat ya," terang Ganjar.

Obrolan berlanjut hingga warga mengatakan tidak mau diantar dengan mobil polisi. Ganjar kemudian menawarkan diantar dengan bus. Warga ternyata bersedia.

"Terus minta dibantu bus ya kita bantu juga, agar mereka lebih nyaman. Rasa-rasanya kalau naik kendaraan polisi kok seperti tahanan katanya begitu, tidak nyaman lah," ucap Ganjar.

Ganjar pun menyewa dua unit bus untuk mengantar warga pulang. Bahkan menjelang pulang, warga diberi bingkisan.


5. Tegaskan ke Depan Tak Ada Kekerasan

Presscon Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Anggota Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa, dan Kapolda Jateng
Foto : titoisnau

Dikonfirmasi terkait video warga Wadas main biliar di kantor polisi, Ganjar mengaku juga mendapatkan video tersebut. Dia mengapresiasi Polres Purworejo yang memperlakukan warga dengan baik.

"Saya juga menyampaikan terimakasih karena mendapatkan video kemarin selama mereka diamankan itu main biliar, tertawa gitu. Suasananya tidak ditekan jadi penting juga publik untuk tahu," katanya.

Selanjutnya Ganjar akan me-review pendekatan kepada warga. Menurutnya, tidak boleh lagi ada tindak kekerasan dalam penyelesaian masalah.

"Yang jelas kita review ulang agar dalam melakukan pendekatan nanti tidak ada kekerasan," jelas Ganjar.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya